Teka-teki Sosok Si Ndablek

Presiden Prabowo Subianto sempat mengatakan ada 'raja-raja kecil' yang melawan dan menghambat kebijakan dan program di kementerian, lembaga, serta daerah. Prabowo menyampaikan itu saat menyampaikan sambutan dalam Kongres XVIII Muslimat NU di Jatim Expo, Surabaya, pada Senin, 10 Februari 2025.

Menurut salah satu anggota kabinet yang ditemui detikX, ungkapan itu Prabowo tujukan kepada para petinggi kementerian dan lembaga yang dianggap ndablek terhadap kebijakan efisiensi anggaran.

"Yang kemarin itu kan banyak yang menentang kebijakan Pak Prabowo soal pemangkasan anggaran itu, kan," ucap salah satu anggota kabinet yang enggan disebutkan identitasnya itu.

Hal itu dibenarkan olah sumber detikX di lingkungan Istana. Menurutnya, selain pejabat kementerian/lembaga, 'raja-raja kecil' juga merujuk pada pimpinan-pimpinan daerah. Mereka mengkritik atau tak sepakat dengan program efisiensi maupun program lain, seperti Makan Bergizi Gratis.

Selain itu, sumber detikX juga membenarkan ada menteri-menteri yang dinilai bermasalah dan menimbulkan kegaduhan karena tak melakukan koordinasi terkait kebijakan yang diterapkan. Bahkan ada menteri yang dianggap berkasus dan sibuk mencari perlindungan alih-alih memperbaiki kinerjanya. Sumber ini yakin, jika tak ada perbaikan kinerja, cepat atau lambat menteri tersebut akan 'disikat' oleh Presiden.

Sebelumnya, Prabowo juga menyatakan tidak segan menindak anak buahnya yang tidak bekerja serius. Dia bahkan mengatakan tidak akan ragu menyingkirkan anak buahnya yang enggan bekerja untuk kepentingan rakyat. Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menghadiri puncak hari lahir ke-102 Nahdlatul Ulama di Istora Senayan, Jakarta Pusat, pada Rabu, 5 Februari 2025.

"100 hari pertama ya saya sudah beri istilahnya peringatan berkali-kali, sekarang siapa yang bandel, siapa yang ndablek, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini dengan tuntutan rakyat, pemerintah bersih, siapa yang tidak patuh, saya akan tindak," katanya.

Di sisi lain, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan ia mendengar masih ada pihak yang belum seirama. Dasco menyerahkan hal itu kepada Prabowo sebagai sosok yang memiliki hak prerogatif menentukan kabinet. Namun dia mengaku tak tahu apakah evaluasi dari Prabowo akan berujung reshuffle atau hanya memberi teguran.

"Nah, memang saya ada dengar keluhan sedikit-sedikit tentang masih ada yang kemudian kurang seirama. Nah, apakah itu yang dimaksud? Nanti kita akan lihat seperti apa," katanya.

Pernyataan Dasco tersebut berdekatan dengan fenomena kelangkaan elpiji 3 kilogram dan memunculkan isu reshuffle kabinet. Karena itu, banyak dihubungkan dengan performa kinerja Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia di kabinet. Namun Wakil Ketua DPP Partai Golkar Idrus Marham menegaskan hingga saat ini tidak ada tanda-tanda reshuffle yang menyasar kader partainya.

Menurut Idrus, Presiden Prabowo memiliki hak prerogatif dalam menentukan komposisi kabinetnya. Namun keputusan tersebut selalu berdasarkan pertimbangan rasional.

“Saya sedikit mengenal beliau. Pak Prabowo orangnya sangat rasional, sehingga setiap kebijakan yang diambil pasti memiliki narasi dan argumentasi yang jelas,” ucap Idrus kepada detikX pekan lalu.

Idrus juga menilai, dalam seratus hari pertama pemerintahan ini, masih terlalu dini untuk menilai kinerja para menteri. “Menteri-menteri yang baru masih dalam tahap adaptasi dan menentukan langkah-langkah mendasar. Jadi, kalau reshuffle dilakukan atas dasar prestasi, saya kira waktunya belum cukup,” katanya.

Isu reshuffle sempat dikaitkan dengan polemik kebijakan subsidi elpiji 3 kg (gas melon). Namun Idrus membantah ada kaitan di antara keduanya. “Tidak ada kesalahpahaman antara Golkar dan Prabowo soal gas melon. Ini hanya isu yang dimainkan oleh pihak-pihak tertentu,” ujarnya.

Kebijakan Prabowo terkait elpiji, kata Idrus, bertujuan memastikan subsidi tepat sasaran, harga stabil, dan menghilangkan praktik penimbunan oleh mafia gas. Idrus menjelaskan kebijakan tersebut dieksekusi oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, yang juga merupakan kader Golkar.

Kepala Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi turut bersuara mengenai isu reshuffle Kabinet Merah Putih. Dia mengatakan rencana ada atau tidaknya reshuffle hanya diketahui Prabowo.

"Jadi ini kan sepenuhnya kewenangan Pak Presiden. Jadi soal kapan waktunya, siapa orangnya, itu betul-betul hanya Presiden yang tahu," kata Hasan di kantor PCO, Gambir, Jakarta Pusat, pada Jumat, 7 Februari 2025.

Hasan menegaskan Prabowo sudah berulang kali memberikan peringatan keras terhadap jajarannya. "Jadi ini bukan yang pertama. Jadi Presiden senantiasa tuh memberikan apresiasi, kemudian memberikan arahan, juga memberikan peringatan. Jadi menurut saya, Presiden juga seperti itu," lanjutnya.

Hasan pun mengungkap kondisi kabinet saat ini masih berjalan baik. Ia menekankan apresiasi yang diberikan Prabowo kepada jajaran kabinet saat rapat evaluasi 100 hari pertama.

Adapun Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno mengatakan 'raja-raja kecil' ini bisa merujuk birokrat, aparatur sipil negara (ASN), serta pejabat daerah yang selama ini menikmati kemewahan anggaran.

"Mereka memiliki anggaran yang cukup besar, namun sering kali kinerjanya berbelit-belit. Pelayanan publik yang tidak efektif dan anggaran yang boros menjadi catatan yang sulit diabaikan," kata Adi kepada detikX pada Sabtu lalu.

Tidak hanya itu, kepala daerah juga bisa masuk dalam kategori ini, terutama mereka yang masih sangat bergantung pada dana dari pemerintah pusat. "Banyak daerah yang tidak memiliki anggaran mandiri dan cenderung mengandalkan transfer dari APBN. Ketika efisiensi diterapkan, tentu ada resistensi," jelas Adi.

Salah satu bentuk nyata dari kebijakan efisiensi ini adalah adanya pemangkasan anggaran di berbagai sektor. Misalnya, terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap pegawai honorer dan perubahan sistem distribusi elpiji 3 kg yang menimbulkan kepanikan di masyarakat.

Adi menilai kebijakan ini pada dasarnya memiliki niat baik, yakni memastikan anggaran negara digunakan secara tepat sasaran, terutama untuk program-program seperti Makan Bergizi Gratis dan rumah gratis. Namun pola komunikasi pemerintah dalam menyampaikan kebijakan ini dinilai kurang efektif.

"Tanpa sosialisasi yang baik, kebijakan sebaik apa pun bisa menimbulkan keresahan. Publik kebingungan dengan aturan yang tiba-tiba berubah," ujarnya.

Salah satu contoh yang mencolok adalah kebijakan di TVRI, yakni sempat muncul rencana PHK massal yang akhirnya dibatalkan. Menurut Adi, ini mencerminkan kegamangan dalam menerjemahkan arahan efisiensi dari Prabowo.

Di tengah berbagai dinamika ini, Adi juga menyoroti kinerja para menteri yang menurutnya belum menunjukkan hasil signifikan.

"Empat bulan pemerintahan berjalan, tapi belum ada terobosan nyata dari para menteri. Mereka masih berkutat pada konsolidasi, belum masuk ke tahap implementasi," kata Adi.

Meski efisiensi adalah langkah yang diperlukan, Adi menegaskan, pemerintah harus memastikan kebijakan ini tidak menciptakan masalah baru. Ia mencontohkan, di satu sisi, pemerintah meminta semua kementerian dan lembaga berhemat, tetapi di sisi lain muncul kebijakan penambahan staf khusus di beberapa kementerian.

"Publik tentu bertanya-tanya, apakah ini sejalan dengan semangat efisiensi?" katanya.

Menurutnya, di satu sisi, upaya efisiensi bisa mengoptimalkan anggaran untuk program yang lebih bermanfaat bagi rakyat. Namun, di sisi lain, resistensi dari birokrasi dan pejabat daerah, serta kurangnya komunikasi yang efektif, bisa menjadi batu sandungan.