1 week ago
19
Jakarta -
Pemerintah tengah menyiapkan sejumlah poin kebijakan ke dalam paket negosiasi untuk ditawarkan kepada pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Hal ini menyusul pengenaan tarif impor resiprokal dari AS sebesar 32% untuk produk-produk Indonesia.
Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, pemerintah tidak akan mengambil jalur pengenaan tarif balasan atau retaliasi, melainkan jalur negosiasi.
Kebijakan tersebut merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Indonesia memilih jalur negosiasi karena Amerika merupakan mitra strategis. Kemudian juga revitalisasi perjanjian perdagangan dan investasi di mana Trade and Investment Framework Agreement (TIFA) ini terakhir tahun '96," ujar Airlangga dalam acara Sarasehan Ekonomi di Menara Mandiri, Jakarta Selatan, Selasa (8/4/2025).
Pemerintah telah melaksanakan sosialisasi bersama dengan lebih dari 100 asosiasi pengusaha dalam rangka membahas kebijakan tarif Trump tersebut.
Dalam kesempatan itu, ia memaparkan sejumlah kebijakan yang tengah dikaji pemerintah dalam paket negosiasi yang akan ditawarkan kepada Pemerintahan AS.
Pertama, peningkatan volume impor produk dari AS. Peningkatan volume impor akan didorong dengan produk-produk yang sudah biasa diimpor seperti gandum, kapas, hingga minyak dan gas (migas), terutama yang masuk 10 teratas.
"Apa yang diingini Amerika adalah balancing neraca perdagangan. Jadi Vietnam yang minta untuk nol-kan (tarif) tidak direspons karena mereka tidak melakukan komitmen untuk mem-balance neraca," ujar Airlangga.
"Tetapi Presiden Prabowo memberi arahan, kita akan meningkatkan produk agrikultur dari Amerika terutama juga produk yang kita tidak punya seperti soybean dan wheat," sambungnya.
Kedua, Airlangga juga menyinggung tentang peningkatan produk LPG dan LNG sebagai salah satu komoditas strategis. Namun ia menekankan, langkah ini tidak akan mengganggu APBN.
"Pembelian daripada engineering product dan juga dengan pembicaraan dengan Menteri ESDM juga, arahan Pak Presiden kita juga disiapkan untuk membeli LPG dan LNG peningkatan dari Amerika. Tetapi ini tidak menambah, tetapi realokasi pembelian switch jadi tidak mengganggu APBN," katanya.
Ketiga, pemerintah mempertimbangkan pemberian insentif fiskal dan non-fiskal berupa keringanan bea masuk serta untuk berbagai pungutan perpajakan. Meski demikian, Airlangga merasa bahwa Indonesia telah mematok tarif yang rendah untuk AS.
Keempat, Deregulasi Non-Tariff Measures (NTMs) melalui relaksasi Tingkat Komponen Dalam negeri (TKDN) terhadap sektor ICT dari AS seperti General electric (GE), Apple, Oracle, dan Microsoft. Lalu evaluasi larangan terbatas (lartas), percepatan halal, dan lain sebagainya.
"Deregulasi Non-Tariff Measures ini antara lain yang diminta oleh Amerika ICT untuk TKDN, terutama dari investasi Amerika yang ada di pulau Batam dan sebetulnya Amerika juga memberikan keleluasaan untuk Free Trade Zone," kata dia.
"Jadi ini juga menjadi bahan untuk kita bernegosiasi karena mereka akan invest di Data Center baik Oracle, Microsoft, maupun terkait dengan trade" lanjutnya.
Airlangga juga melaporkan, pemerintah telah mengirimkan surat berisi permintaan negosiasi atas kebijakan tarif tersebut. Duta Besar Indonesia untuk AS juga telah mengadakan pertemuan dengan United States Trade Representative (USTR).
"Surat Indonesia sudah dikirim dan sudah diterima oleh Amerika melalui Duta Besar Indonesia dan hari ini juga Duta Besar Amerika meminta waktu untuk pembicaraan lanjutan. Jadi mereka sudah diterima surat yang diajukan baik itu ke USTR maupun ke Secretary of Commerce," ujar Airlangga.
Simak juga Video: Airlangga Sebut AS Sudah Terima Surat Negosiasi RI Soal Tarif 32%
(shc/hns)
