Sidang Praperadilan Jilid II Hasto Vs KPK Terkait Kasus Suap Ditunda 10 Maret

Jakarta -

Sidang permohonan praperadilan jilid II Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait penetapan tersangka dugaan suap yang berkaitan dengan buron Harun Masiku ditunda. Sidang ditunda karena KPK belum siap.

Hakim tunggal yang menangani praperadilan Hasto ini dengan nomor register perkara 23/Pid.Pra/2025/PN JKT.SEL ini yakni Afrizal Hady. Hakim mulanya membacakan surat permohonan penundaan yang diajukan KPK.

Hakim mengatakan KPK meminta penundaan selama dua minggu. Hakim memutuskan untuk menunda sidang praperadilan ini dalam satu minggu.

"Kami mengambil sikap terhadap permohonan penundaan ini hanya dapat kami kabulkan untuk satu Minggu. Itu perlu kami sampaikan sebelum saya meminta legal standing dari pemohon sekarang ya," kata hakim tunggal Afrizal Hady di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (3/3/2025).

Tim kuasa hukum Hasto sempat meminta penundaan sidang hanya 3 hari. Namun, hakim tidak mengabulkan.

"Jadi mohon pemohon untuk menerima apa yang telah diputuskan hakim praperadilan ini," ujar hakim.

Hakim lalu memeriksa legal standing tim kuasa hukum Hasto. Sidang ditunda dan akan kembali digelar Senin 10 Maret 2025.

"Kepada pihak Termohon akan dilakukan pemanggiilan seminggu ke depan dan ini merupakan panggilan terakhir, tidak kita kasih lagi kesempatan. Kita akan tetap lanjut apabila Termohon tersebut masih tidak datang dengan panggilan kedua. Dengan demikian sidang kami nyatakan ditunda," ujar hakim.

Diketahui, pada jilid pertama, hakim tunggal PN Jakarta Selatan tidak menerima permohonan praperadilan yang diajukan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Kamis (13/2), hakim menyatakan praperadilan Hasto kabur atau tidak jelas.

KPK lalu kembali memeriksa Hasto dan menahannya selama 20 hari terhitung pada Kamis, 20 Februari 2025 sampai 11 Maret 2025. Hasto ditahan di Cabang Rumah Tahanan Negara dari Rumah Tahanan Negara Klas I Jakarta Timur.

Tim kuasa hukum Hasto juga telah mengajukan permohonan penangguhan penahanan. Hasto pun kembali mengajukan permohonan praperadilan dan meminta status tersangkanya dibatalkan.

Ada dua permohonan praperadilan yang diajukan Hasto. Pertama, terkait suap sebagaimana sangkaan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang teregister dengan nomor perkara 23/Pid.Pra/2025/PN JKT.SEL.

Kedua, terkait kasus perintangan penyidikan sebagaimana sangkaan Pasal 21 UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang teregister dengan nomor perkara 24/Pid.Pra/2025/PN JKT.SEL. Diketahui, Hasto ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama Harun Masiku dan merintangi penyidikan Harun Masiku.

Harun Masiku sendiri ditetapkan sebagai tersangka kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR sejak Januari 2020. Harun diduga menyuap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan. Namun, selama lima tahun terakhir, keberadaan Harun Masiku belum diketahui.

Pada akhir 2024, KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto dan pengacara Donny Tri Istiqomah sebagai tersangka baru dalam kasus ini. Hasto juga diduga merintangi penyidikan Harun.

(mib/whn)