Serangan Kashmir Jadi Tragedi dan Kemunduran Keamanan India

Jakarta -

Pejabat India berupaya terus merespons kejadian penembakan massal yang menewaskan 26 orang dan melukai 17 lainnya, di sebuah destinasi wisata populer di Kashmir, wilayah yang dikelola oleh India. Keamanan diperketat di seluruh wilayah Kashmir, sekolah ditutup dan jalanan diblokade.

Kepada media India, sejumlah saksi mata mengatakan bahwa pada Selasa (22/04) sore waktu setempat, sekelompok orang bersenjata berseragam corak militer muncul dari hutan di dekat mereka dan menyerang kawasan padang rumput Baisaran, sebuah destinasi wisata populer di luar kota Pahalgam, distrik selatan Anantnag.

Sebagian besar turis yang tewas adalah WN India.

Padahal, dalam beberapa tahun terakhir pemerintah India gencar mempromosikan wilayah Jammu dan Kashmir sebagai destinasi wisata, seiring dengan upaya konsolidasi politik di sana, dan memperketat keamanan demi menghadapi pemberontakan yang telah berlangsung selama beberapa puluh tahun.

Kashmir jadi titik rawan

India dan Pakistan sama-sama mengeklaim Kashmir secara keseluruhan, tapi masing-masing negara hanya menguasai sebagian wilayah. Hal ini membuat wilayah Kashmir menjadi titik rawan dalam geopolitik India-Pakistan secara lebih luas.

Insiden pada Selasa (22/04) yang dianggap India didalangi teroris itu merupakan serangan paling mematikan yang menargetkan warga sipil India sejak teror Mumbai pada 2008. Kejadian ini mengancam meningkatnya ketegangan hingga tingkat lebih berbahaya antara India dan Pakistan.

Kelompok bernama The Resistance Front (TRF) mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Menurut India, TRF adalah organisasi teror yang berafiliasi dengan kelompok militan Lashkar-e-Taiba, di Pakistan.

TRF mengeklaim organisasinya sebagai kelompok separatis Kashmir. Organisasi itu dibentuk tahun 2019 setelah New Delhi menghapus status semiotonomi Jammu dan Kashmir, dan menurunkan status wilayah itu dari negara bagian hingga membaginya menjadi dua wilayah persatuan agar pemerintah punya kontrol besar secara langsung.

Langkah itu memungkinkan warga non-Kashmir untuk membeli properti dan berpartisipasi dalam pemerintahan. Hal itu membuat geram mayoritas warga Muslim Kashmir yang takut termarjinalkan oleh agenda nasionalis Hindu di bawah Partai Bharatiya Janata (Bharatiya Janata Party/BJP) pimpinan Perdana Menteri (PM) Narendra Modi.

Kemudian, hal itu juga memicu ketegangan dengan Pakistan. New Delhi mengatakan bahwa perubahan ini telah memungkinkan wilayah tersebut untuk lebih terintegrasi ke dalam India secara keseluruhan, dan membawa manfaat ekonomi dan keamanan.

Tekad India perangi 'terorisme'

Pada hari Rabu (23/04), PM Modi bertemu dengan Penasihat Keamanan Nasional, Ajit Doval dan Menteri Luar Negeri, Subrahmanyam Jaishankar, bersama dengan para kepala keamanan daerah untuk merencanakan respons atas insiden ini.

"Dalang di balik tindakan keji ini akan diadili... Tekad kami untuk memerangi terorisme tidak tergoyahkan dan akan menjadi semakin kuat," kata PM India Narendra Modi lewat postingannya di X.

Ketua Menteri Jammu dan Kashmir, Omar Abdullah mengatakan bahwa serangan ini "jauh lebih besar daripada apa pun yang pernah terjadi, yang ditujukan terhadap warga sipil dalam beberapa tahun terakhir. Saya sangat terkejut. Serangan terhadap para wisatawan ini adalah sebuah kekejian."

Pada Rabu( 23/04) juga, Menteri Dalam Negeri India, Amit Shah, mengunjungi lokasi serangan dan bertemu dengan para keluarga korban.

Puluhan ribu pasukan keamanan dikerahkan berpatroli di wilayah tersebut dan pos pemeriksaan tambahan didirikan.

Partai-partai politik regional juga mengadakan aksi protes mengutuk serangan itu.

Kepada Tim DW, Presiden fraksi perempuan Partai Demokratik Rakyat (People's Democratic Party/PDP) Jammu dan Kashmir, Anjum Fazili, mengatakan bahwa penduduk lokal merasakan "kesedihan dan rasa malu yang mendalam" atas serangan tersebut, sambil menyerukan pihak berwenang untuk "menghukum" pihak yang bertanggung jawab.

"Ini adalah insiden yang sangat tragis dan memilukan. Orang-orang yang datang ke sini untuk menikmati keindahan dan kedamaian di tempat ini telah kehilangan nyawa mereka," ujar dia.

Serangan besar terakhir yang menargetkan warga sipil di Kashmir terjadi pada bulan Juni 2024. Saat itu, sembilan orang tewas dan 33 lainnya terluka ketika kelompok bersenjata menembaki sebuah bus yang mengangkut para peziarah Hindu. Kala itu, bus jatuh ke dalam jurang di distrik Reasi, Jammu. Polisi lokal mengatakan bahwa serangan tersebut dilakukan oleh Lashkar-e-Taiba.

Sebelumnya, Februari 2019, sebuah serangan bom bunuh diri di Pulwama menewaskan sedikitnya 46 tentara. Insiden ini memicu serangan udara India ke berbagai wilayah di Pakistan. Belakangan dilaporkan bahwa serangan tersebut diklaim oleh kelompok militan Islamis yang berbasis di Pakistan, Jaish-e-Mohammed.

Eks Kepala Kepolisian wilayah Jammu dan Kashmir, A.K. Suri menjelaskan kepada DW bahwa serangan di Pahalgam merupakan titik mundur bagi paradigma keamanan New Delhi di Kashmir.

"Tidak diragukan lagi, serangan teror di Pahalgam ini telah membayangi narasi pemerintah India mengenai pemulihan keadaan normal dan pariwisata yang berkembang pesat di wilayah ini," papar A.K. Suri.

"Mungkin tidak hanya sekali. Serangan sporadis seperti ini akan terus berlanjut pada waktu-waktu tertentu untuk mengejutkan dan mengagetkan. Sayangnya, ada kekurangan intelijen dan pengerahan pasukan keamanan yang tidak memadai di wilayah Pahalgam, yang saat ini dipenuhi oleh turis," kata Suri.

Pariwisata Kashmir jadi sasaran

Padang rumput Baisaran adalah sebuah destinasi wisata populer yang dikenal sebagai "mini-Swiss". Saat penyerangan terjadi, kawasan itu sedang dipenuhi turis.

Pariwisata menjadi sumber pendapatan utama Kashmir yang dikelola oleh pemerintah India. Sektor pariwisata berkaitan erat dengan upaya normalisasi pemerintah India untuk wilayah tersebut.

Maret 2025 lalu, Ketua Menteri Abdullah mengatakan kepada majelis negara bagian bahwa lebih dari 23 juta wisatawan mengunjungi Jammu dan Kashmir tahun 2024.

Insiden ini memicu kekhawatiran tentang keamanan wisatawan, terutama dengan ziarah Hindu Amarnath Yatra yang dijadwalkan akan berlangsung pada bulan Juli, dengan perkiraan ribuan umat melakukan perjalanan ke kuil suci di distrik Anantnag.

"Serangan ini akan memiliki dampak yang signifikan bagi Lembah. Ini adalah waktu ramai turis dan kami sedang berada di sana ketika insiden mengerikan ini terjadi," kata Abdul Wani, seorang pemandu wisata dari ibu kota Srinagar, kepada DW.

Bagaimana dinamika selanjutnya?

Kepada DW, seorang mantan juru bicara Kashmir dan spesialis perdamaian dan konflik di Asia Selatan, Rudha Kumar, mengatakan kalau para teroris di Pahalgam menargetkan lelaki Hindu. Hal ini mengingatkan kembali kejadian teror Mumbai pada 2008.

"Serangan Pahalgam yang mengerikan itu jelas telah direncanakan selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan," kata Rudha Kumar.

"Saya tidak tahu bagaimana respons pemerintah India, tetapi ada tekanan yang sangat beralasan kepada India untuk meresponsnya dengan cara yang menjadi penghalang serius bagi kelompok radikal bersenjata dan pendukung mereka di Pakistan," tambah Kumar.

Kumar juga menekankan bahwa banyak orang di India akan mengaitkan serangan ini dengan Kepala staf Angkatan Darat Pakistan, Asif Munir, yang menyebut Kashmir sebagai "urat nadi Pakistan". Hal itu disampaikannya dalam sebuah pidato di Islamabad pekan lalu saat menyoroti perbedaan agama dan budaya antara Hindu dan Muslim.

Kembali ke A.K. Suri, menurut dia, serangan itu bertepatan dengan pidato Munir dan kunjungan penting Wakil Presiden Amerika Serikat, JD Vance, minggu ini ke India.

"Signifikansi ini tidak hilang dan (serangan) ini merupakan tindakan yang disengaja untuk mengacaukan narasi Kashmir India dan menandakan pengaruh Pakistan terus berlanjut terhadap militansi Kashmir," tambah A.K. Suri.

Sementara, Pakistan menyangkal bahwa mereka mendukung dan mendanai kelompok militan di Kashmir, dan bersikeras bahwa mereka hanya menawarkan dukungan moral dan diplomatik.

Seorang juru bicara kementerian luar negeri Pakistan mengatakan bahwa pemerintahnya prihatin dengan korban jiwa dalam insiden itu, dan menambahkan bahwa mereka "berharap para korban yang terluka dapat pulih secepatnya."

Saat ini, pemerintah India menghadapi tekanan langsung untuk memperkuat keamanan dan meyakinkan para turis, tanpa meningkatkan konflik yang lebih luas dengan Pakistan.

Rahul Gandhi, pemimpin oposisi dari Kongres Nasional India, mengkritik Partai BJP karena "membuat klaim kosong tentang situasi yang normal di Jammu dan Kashmir," dan menyerukan pemerintah untuk mengambil "pertanggungjawaban dan langkah-langkah konkret" demi mencegah lebih banyak kekerasan di masa depan.

Artikel ini terbit pertama kali dalam bahasa Inggris.

Diadaptasi oleh: Muhammad Hanafi

Editor: Rahka Susanto

(ita/ita)