Negara Aljazair dan Prancis terlibat ketegangan diplomatik, masing-masing negara saling mengusir pejabat yang berkedudukan di negara penempatan. Hubungan Aljazair dan Prancis meruncing bukan untuk pertama kalinya, meski keduanya punya sejarah penaklukan.
Ketegangan kedua negara dimulai saat pemerintah Aljazair memerintahkan 12 pejabat Prancis untuk segera meninggalkan negara tersebut dalam waktu 48 jam setelah perintah dikeluarkan. Perintah pengusiran ini terkait penangkapan 3 warga negara Aljazair di Prancis beberapa waktu terakhir.
Perintah pengusiran ini, menurut sumber diplomatik seperti dilansir AFP, Senin (14/4) lalu, berlaku untuk 12 pejabat Prancis di Aljazair, yang mencakup beberapa anggota Kementerian Dalam Negeri Prancis.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pejabat Prancis, dalam perintah pemerintah Aljazair, agar segera meninggalkan wilayah Aljazair setelah pada Jumat (11/4) waktu setempat, jaksa penuntut Prancis mendakwa 3 warga negara Aljazair, termasuk seorang pejabat konsuler, atas dugaan keterlibatan penculikan seorang influencer asal Aljazair bernama Amir Boukhors pada April 2024 lalu di pinggiran kota Paris.
Dakwaan terhadap 3 warga Aljazair di Prancis itu dijerat di tengah hubungan kedua negara sedang genting, Aljazair mengklaim langkah otoritas Paris itu ditujukan untuk menggagalkan upaya baru-baru ini untuk memperbaiki hubungan.
Otoritas Prancis, dalam tanggapannya, menegaskan akan memberikan respons terhadap langkah pengusiran pejbar mereka dari pemerintah Aljazair tersebut.
"Saya meminta otoritas Aljazair untuk menghentikan tindakan pengusiran ini... jika keputusan untuk memulangkan para pejabat kami dipertahankan, kami tidak mempunyai pilihan lain selain segera menanggapi," ucap Menteri Luar Negeri (Menlu) Prancis, Jean-Noel Barrot.
Prancis Balas Usir 12 Pejabat Aljazair
Ilustrasi (Dikhy Sasra/detikcom)
Perintah tersebut diumumkan oleh kantor Presiden Prancis Emmanuel Macron pada Selasa (15/4) waktu setempat. Perintah ini balasan terhadap Aljazair pada hari Minggu lalu, memerintahkan 12 pejabat Prancis untuk segera meninggalkan negara tersebut dalam waktu 48 jam.
Dilansir kantor berita AFP, Rabu (16/4), kantor Macron menyebut tindakan Aljazair "tidak dapat dipahami dan tidak dapat dibenarkan" dan mengatakan Aljazair harus "melanjutkan dialog" dan "bertanggung jawab atas degradasi hubungan bilateral".
Prancis "terkejut" bahwa hubungan telah berubah seperti itu hanya 2 minggu setelah panggilan telepon antara Presiden Aljazair Abdelmadjid Tebboune dan Macron, dalam upaya untuk memperbaiki hubungan, demikian kantor Macron menambahkan.
Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noel Barrot, yang pergi ke Aljazair pada awal bulan sebagai bagian dari upaya meredakan ketegangan kedua negara, mengatakan bahwa Aljazair telah "memilih eskalasi".
Hubungan menjadi tegang pada tahun lalu, ketika Prancis mengakui kedaulatan Maroko atas Sahara Barat yang disengketakan, di mana Aljazair mendukung kelompok Polisario Front yang pro-kemerdekaan.
Hubungan semakin memburuk ketika Aljazair menangkap dan memenjarakan penulis Prancis-Aljazair Boualem Sansal pada bulan November tahumn atas tuduhan keamanan nasional.
(rfs/maa)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini