RI Tingkatkan Keselamatan dan Perlindungan Maritim, Begini Caranya

Jakarta -

Kementerian Perhubungan, khususnya Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, tengah mempersiapkan diri dalam menghadapi Audit IMO Member State Audit Scheme (IMSAS) yang akan dilaksanakan pada Juni 2025 mendatang.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut Captain Antoni Arif Priadi menjelaskan bahwa IMSAS merupakan wahana yang penting untuk memastikan bahwa Indonesia menjalankan kewajiban-kewajibannya sebagai negara anggota (member state) dalam melaksanakan konvensi-konvensi yang telah diratifikasi, di mana konvensi tersebut merupakan produk hukum dari International Maritime Organization (IMO).

"Sebagai anggota IMO, Indonesia berkewajiban untuk melaksanakan konvensi internasional yang diterbitkan oleh IMO, terutama yang berkaitan dengan keselamatan maritim, perlindungan lingkungan maritim, serta standar kerja di laut," ujar Captain Antoni dalam keterangan tertulis, Rabu (15/1/2025).

Captain Antoni mengatakan pada 2014, Indonesia telah mengikuti Voluntary IMO Member State Audit Scheme (VIMSAS). Kemudian pada Februari 2024, Indonesia telah melaksanakan Mock Audit IMSAS hasil dari kerja sama Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian perhubungan Republik Indonesia bersama Pemerintah Australia dalam hal ini dilaksanakan oleh Australia Maritime Safety Authority (AMSA) dan mendapatkan 17 temuan dan 2 observasi.

"Berdasarkan hasil kedua audit tersebut, kita dapat menilai kondisi dan kesiapan Indonesia dalam menghadapi audit sesungguhnya pada Juni mendatang," lanjut Captain Antoni.

Saat ini, Indonesia telah memulai tahap persiapan audit dengan mengisi Pre-Audit Questionnaire (PAQ) dan Additional Pre Audit Information (APAI). Kedua dokumen ini berfungsi untuk memberikan gambaran mengenai penerapan konvensi-konvensi maritim, untuk pelaksanaannya diwujudkan dalam peraturan- peraturan nasional, serta bagaimana kita mensupervisi pelaksanaanya di lapangan.

"Meskipun Indonesia telah mengeluarkan berbagai peraturan untuk meratifikasi konvensi dan kode IMO, kita tetap harus memastikan penerapan yang konsisten di kapal-kapal berbendera Indonesia, lingkungan perairan Indonesia, serta bagi pelaut Indonesia," tegas Captain Antoni.

Selanjutnya beberapa hal lainnya yang harus kita persiapkan adalah berkonsentrasi dalam pengisian laporan pada module dalam website IMO yaitu Global Integrated Shipping Information (IMO - GISIS), hal tersebut akan menggambarkan kondisi Indonesia dan akan ditinjau oleh Auditor Team Leader (ATL).

Sampai saat ini, masih ada beberapa informasi yang perlu ditambahkan dan perbarui dalam sistem informasi tersebut. Sehingga saat menghadapi IMSAS pada Juni 2025, Capt. Antoni menekankan pentingnya disiplin dalam pengisian dan pembaruan data di IMO GISIS sebagai bagian dari laporan negara anggota. Ia juga mengingatkan agar semua pihak terkait bekerja sama untuk meminimalisir temuan oleh auditor saat IMSAS berlangsung.

"Mari kita sukseskan Audit IMSAS ini demi mengangkat nama Indonesia di dunia maritim. Keberhasilan Indonesia dalam audit IMSAS ini akan memiliki peran besar dalam mendukung pencalonan Indonesia sebagai anggota Dewan IMO untuk periode 2026-2027," ungkap Captain Antoni.

Pada kesempatan ini Dirjen Perhubungan laut menyampaikan bahwa Indonesia tengah berupaya dan berkampanye untuk menjadi Anggota Dewan IMO pada periode 2026-2027. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi yang baik antar Kementerian, Lembaga, Instansi, serta Stakeholder terkait untuk memastikan kelancaran persiapan dan pelaksanaan audit.

"Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi Anggota Dewan IMO dan menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Indonesia adalah negara maritim terbesar serta memiliki pengaruh yang signifikan di kancah maritim dunia," tutup Captain Antoni.

(kil/kil)