RI Diharapkan Turut Andil Selesaikan Polemik Ide Trump Relokasi Warga Gaza

Jakarta -

Gagasan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk merelokasi warga Palestina dan membangun kembali Gaza di bawah kepemilikan AS menuai polemik. Menyikapi hal ini, pakar menilai Indonesia bisa berperan dalam memperjuangkan kedamaian.

Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana mengatakan ide yang dikemukakan trump absurd dan gila. Menurutnya, ide tersebut diutarakan demi mengusir rakyat Palestina dari tanah airnya.

"Ide absurd dan gila. Pertama, ide itu untuk mengusir rakyat Palestina dari tanahnya sehingga akan dimasuki oleh pemukim Israel dan pemerintah Israel akan memiliki kendali penuh atas Gaza," kata Hikmahanto saat dihubungi, Rabu (12/2/2025).

Hikmahanto menganggap wajar jika Mesir dan Yordania menolak upaya Trump merelokasi warga Palestina ke kedua negara itu. Mengingat, baik Mesir maupun Yordania sama-sama mendukung kemerdekaan Palestina.

Trump sempat mengancam akan mencabut bantuan untuk Yordania dan Mesir jika menolak usulan itu. Sehingga, Hikmahanto menilai dunia harus bersatu melawan aksi Trump. Ia juga mendorong keterlibatan Indonesia di tengah polemik ini.

"Kalau Trump menyetop bantuan maka dunia harus bersama melawan tindakan Trump dan berada di belakang Yordania dan Mesir. Indonesia harus bisa berada di tengah-tengah permasalahan ini dan memperjuangkan perdamaian dan keamanan yang berlandaskan hukum internasional," jelasnya.

Hikmahanto menekankan hukum internasional modern tak lagi mengenal sewa menyewa maupun jual beli wilayah negara antarnegara. Tak hanya itu, ia menganggap upaya mengambil alih Gaza tak masuk akal.

"Mengambil Gaza merupakan tindakan aneh. Mengambil dari siapa? Dari Israel? Padahal Israel bukanlah pemilik Gaza. Kalau mengambil dari rakyat Palestina pasti akan ditolak oleh rakyat Palestina. Sehingga ide ini tidak hanya kontroversial tetapi juga tidak workable alias tidak bisa diimplementasikan," tegasnya.

"Belum lagi dalam hukum internasional modern tidak lagi dikenal jual beli atau sewa menyewa wilayah negara antarnegara," sambungnya.

Seperti diketahui, Trump mengejutkan dunia dengan mencetuskan gagasan kontroversial pekan lalu agar AS "mengambil alih" Gaza, dan bahkan mengusulkan "kepemilikan" atas Gaza. Dia membayangkan AS akan membangun kembali secara ekonomi wilayah yang hancur akibat perang itu.

Namun rencana Trump itu hanya dilakukan setelah merelokasi warga Gaza ke negara-negara lainnya, seperti Yordania dan Mesir, tanpa ada rencana bagi mereka untuk kembali tinggal di sana.

Menyikapi hal tersebut, Raja Yordania Abdullah II bertemu langsung dengan Trump di Gedung Putih pada Selasa (11/2) waktu setempat. Dalam pertemuan itu, Abdullah II dengan tegas menolak gagasan Trump.

"Saya menegaskan kembali posisi teguh Yordania terhadap pemindahan warga Palestina di Gaza dan Tepi Barat. Ini adalah posisi Arab yang bersatu," tegas Raja Abdullah II dalam pernyataannya via media sosial setelah melakukan pembicaraan dengan Trump.

Namun, Raja Abdullah II juga mengatakan kepada Trump bahwa Mesir sedang menyusun rencana soal bagaimana negara-negara di kawasan Timur Tengah dapat "bekerja" dengan Trump soal gagasan mengejutkan tersebut.

Dalam pembicaraan di Gedung Putih, Raja Abdullah II tampaknya berhasil membujuk Trump, yang sebelumnya melontarkan kemungkinan menghentikan bantuan AS ke Yordania jika negara itu tidak mau menampung warga Gaza.

"Salah satu hal yang bisa kita lakukan segera adalah merawat 2.000 anak, anak-anak penderita kanker yang berada dalam kondisi sakit parah. Itu dimungkinkan untuk terjadi," kata Raja Abdullah II ketika Trump menyambut dirinya dan Putra Mahkota Hussein di Ruang Oval Gedung Putih.

Trump, di hadapan Raja Abdullah II, menarik kembali pernyataannya soal penghentian bantuan ke Yordania dan Mesir, dengan mengatakan: "Saya tidak perlu mengancam hal itu. Saya yakin kita lebih baik dari hal semacam itu."

(taa/aud)