Rencana Kepala Daerah Terpilih Kala Anggaran Kena Efisiensi

Jakarta -

Pemerintah memberlakukan kebijakan efisiensi anggaran demi melakukan penghematan. Para kepala daerah terpilih sudah menyiapkan rencananya di tengah efisiensi ini.

Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo Subianto meminta kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah mengurangi kegiatan seremonial hingga perjalanan dinas. Arahan Prabowo itu tertuang dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yang diteken pada 22 Januari 2025. Ada tujuh poin instruksi Prabowo dalam rangka efisiensi anggaran itu.

Pada salah satu poin, Prabowo menginstruksikan adanya efisiensi anggaran belanja negara tahun 2025 sebesar Rp 306 triliun. Anggaran itu terdiri atas anggaran belanja kementerian/lembaga sebesar Rp 256,1 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 50,5 triliun.

Efisiensi anggaran ini pun berimbas pada anggaran daerah. Para kepala daerah pun harus putar otak agar pemerintahan tetap berjalan.

Namun, sebagian kepala daerah terpilih telah menyiapkan rencana mereka. Hal ini disampaikan mereka usai melakukan pemeriksaan kesehatan di Kemendagri, Jakarta Pusat, Minggu (16/2/2025).

Apa saja rencana mereka? Baca halaman selanjutnya.

Janji Kampanye Tetap Berjalan

Gubernur terpilih Sumatera Utara, Bobby Nasution, mengatakan janji kampanyenya ke warga Sumut akan tetap berjalan meski ada efisiensi anggaran. Bobby menyebut sudah memperhitungkan dan berkoordinasi terkait anggaran.

"Ya kita koordinasi selama ini, sejauh ini juga yang kita lakukan selama saya jadi Wali Kota Medan, saya juga selalu koordinasi," mata Bobby usai

Bobby mengatakan Pj Gubernur Sumut, Agus Fatoni, juga sudah berdiskusi dengan dirinya terkait efisien anggaran. Dikatakan, Pemda Sumut sudah siap terkait transisi itu.

"Kemarin juga dengan provinsi, Pak Pj Gubernur juga sudah menyampaikan terkait efisiensi, jadi kita sudah persiapkan semuanya," ungkap Bobby.

Meski ada efisiensi anggaran dari pemerintah pusat, menantu Presiden ke-7 RI ini mengaku kebijakan itu bukan penghalang. Bobby memastikan janji kampanyenya ke warga Sumut tetap berjalan. "Berjalan, saya pastikan bisa berjalan," ungkapnya.

Sementara itu, Gubernur Banten terpilih Andra Soni mengatakan wilayahnya juga terdampak efisiensi anggaran sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Meski begitu, ia memastikan program kampanyenya bersama Dimyati Natakusumah tak akan terdampak.

"Jadi APBD Provinsi Banten itu ditetapkan di November tahun 2024. Sedangkan, Pilkada itu dilaksanakan juga di akhir November tahun 2024. Nah kemudian kalau APBD atau pemerintahan daerah itu kan terkait dengan bagaimana proses perencanaan," kata Andra usai pemeriksaan kesehatan di Kemendagri, Gambir, Jakarta Pusat, Minggu (16/2/2025).

Andra menyebut sudah berkomunikasi dengan Pj Gubernur Banten dan Ketua DPRD terkait program ke depan. Ia memastikan program sekolah gratis yang dicanangkan tak akan terdampak.

"InsyaAllah beberapa program kami yang kami canangkan dalam visi-misi waktu kampanye itu bisa dijalankan, salah satunya adalah terkait dengan sekolah gratis," ujar Andra.

"Ya, SMA, SMK, Madrasah Aliyah di provinsi Banten yang swasta sesuai dengan program yang kami buat, dan sekolah-sekolah yang bersedia untuk bekerja sama insyaallah kami akan melaksanakannya di tahun ajaran baru tahun 2025. Itu pertama," kata dia.

Andra mengatakan program bangun jalan desa juga tetap berlangsung. Ia menyebut program ini bersentuhan langsung dengan rakyat.

"Kedua, kami juga ada program 'Bank Andra' Bangun Jalan Desa Sejahtera, ini sesuai dengan Asta Cita karena memulai membangun dari desa atau memulai bangun dari bawah," imbuhnya.

Efisiensi Sudah Berjalan

Sedangkan Wali Kota Surabaya Terpilih, Eri Cahyadi, mengklaim Pemerintah Kota Surabaya sudah melakukan efisiensi anggaran sejak 2023. Ia menyebut penghematan Pemkot di bawah kepemimpinannya mencapai Rp 1 triliun.

"Kami itu pekerjaannya dari dulu tidak dari kantor sejak tahun 2023, tidak di kantor. Kami pekerjaannya ada di balai RW, setelah itu petugas PU (Pekerjaan Umum), teman-teman PU dan cipta karya itu tetap ke lokasi masing masing melihat proyeknya, melihat gedungnya, jadi tidak pernah di kantor dan ternyata dari semua itu perizinan yang kami lakukan tidak pernah terlambat," kata Eri kepada wartawan di Kemendagri, Gambir, Jakarta Pusat, Minggu (16/2/2025).

Eri menyebut pihaknya tak lagi melakukan forum group discussion (FGD). Ia mengklaim ada penghematan di penghitungan listrik hingga air.

"Adminduk (administrasi kependudukan) pelayanannya tidak pernah terlambat. Kami tidak lagi menggunakan konsultan dan kami tidak ada lagi FGD-FGD. Dan ternyata dari hasil pekerjaan di manapun tidak di kantor karena kami sudah jalan 2023 ternyata dampaknya itu penghematan listrik, penghematan air kami baru rasakan di tahun 2024," kata Eri.

"Ketika kami tidak melakukan FGD, ketika kami tidak lagi gunakan konsultan, penghematan kami sampai Rp 1 triliun, karena kami melakukannya sejak tahun 2023," ujarnya.

Ia menyebut pekerjaan yang bisa dilakukan di manapun akan dilakukan selama tak bersinggungan langsung dengan masyarakat. Ia menekankan untuk kegiatan di rumah sakit atau pelayanan ke publik tetap bekerja dari kantor.

"Tetap di kantor itu Puskesmas, rumah sakit tetep, tapi yang lainnya juga di luar kantor. Semuanya pelayanan kami juga digital sehingga kami itu yang namanya staf, sampai pertanggungjawaban itu, sampai di kontrak kinerjanya itu, ada di aplikasi per hari, output-outcome karena perlu kita ingat bahwa PNS ini adalah output-outcome yang tercapai," katanya.

Eri mengaku tak khawatir dengan efisiensi anggaran setelah menjabat. Ia mengatakan sudah sering melakukan itu, bahkan tak pernah ada perjalan dinas ke luar negeri sejak 2021.

"Dalam tiga tahun, dua tahun COVID kami bisa bangun jalan baru, bisa membangun bangun rumah sakit baru dari efisiensi-efisiensi yang kami lakukan," kata Eri.

"Makanya kami tidak pernah ada ke luar negeri sejak kami terpilih 2021 sampai hari ini. Tidak ada, perjalanan luar negeri kami 0 kan sejak tahun 2021," imbuhnya.

Jamin Tak Ganggu Pelayanan Publik

Ada pula Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie, yang mengatakan pihaknya melakukan efisiensi anggaran hingga Rp 200 miliar. Benyamin menyebut anggaran kegiatan seremonial bahkan dipangkas sampai 80 persen.

"Efisiensi saya lakukan sesuai dengan instruksi presiden ya. Saya mengurangi makan-minum, saya mengurangi perjalanan dinas, saya mengurangi seremonial sampai 50%, bahkan akan ada yang sampai 80%," kata Benyamin usai pemeriksaan kesehatan di Kantor Kemendagri, Gambir, Jakarta Pusat, Minggu (16/2/2025).

Benyamin menyebut untuk pelayanan yang bersinggungan langsung dengan publik tak akan ada pengurangan. Ia menyebut efisiensi pihaknya mencapai Rp 200.006.000.000 (dua ratus miliar enam juta rupiah).

"Untuk bidang infrastruktur dan pelayanan-pelayanan publik tidak kita lakukan pengurangan. Jadi insyaallah tidak akan mengganggu pelayanan publik," kaya Benyamin.

"Saya sedang mendapatkan angka efisiensi itu kurang lebih Rp 200.006.000.000,- lebih. Dan ini masih akan terus kita lakukan penyisiran, mudah-mudahan akan nambah lagi seperti itu," sambungnya.

Benyamin mengatakan periode kepemimpinannya di Tangerang Selatan saat ini adalah yang terakhir. Ia berharap seluruh visi misi yang ditargetkan dapat terealisasi.

"Ya tentunya saya ingin merupakan masa jabatan saya terakhir. Setelah ini saya tidak bisa lagi mengikuti Pilkada serentak, maka saya akan ajak teman-teman saya, seluruh kepala OPD untuk fokus kepada visi-misi yang nanti akan kita keluarkan di dalam peraturan daerah," ujar Benyamin.

Ia ingin Kota Tangerang Selatan semakin maju. Benyamin berharap Kita Tangsel menjadi pedoman bagi wilayah lainnya.

"Saya menyampaikan kepada masyarakat bahwa visi kami berdua dengan Pilar (wakil wali kota) itu adalah mendorong Tangerang Selatan menjadi kota yang unggul, kota yang efisien, kota yang layak untuk diikuti, dan kota yang bisa kita, kota lestari untuk masa yang akan datang," imbuhnya.

(rdp/rdp)