Rapor Administrasi Publik Indonesia

Bagaimana kita melihat pencapaian ini? Tantangan apa yang akan kita hadapi dalam lima tahun ke depan untuk memperkuat peran administrasi publik dalam pembangunan nasional? Sebagaimana disebutkan dalam laporannya, Indeks Blavatnik mengukur kualitas, aktivitas (kegiatan), dan keluaran (output) administrasi publik. Secara teoritis, faktor-faktor tersebut dianggap menentukan hasil dari sebuah sistem administrasi. Ada empat domain yang diukur, yaitu strategi dan kepemimpinan, kebijakan publik, pelayanan publik, SDM.

Secara global, 10 negara dengan peringkat teratas adalah Singapura (1), Norwegia (2), Kanada dan Denmark (3), Finlandia (5), Inggris dan Selandia Baru (6), Australia (8), Estonia, Prancis, Spanyol, dan AS (9). Di kawasan Asia Tenggara, posisi Indonesia (38) tertinggal dari Singapura (1), tetapi lebih baik dari Malaysia (41) dan Thailand (44).

Namun demikian, Indonesia berada di peringkat ke-36 dalam dua domain, yaitu strategi dan kepemimpinan, serta kebijakan publik. Domain strategi dan kepemimpinan mengukur penetapan arah strategis program pemerintah. Sedangkan domain kebijakan publik menilai kegiatan pemerintah dalam merumuskan kebijakan, anggaran, dan regulasi. Pemimpin regional untuk kedua domain tersebut adalah Singapura yang berada di peringkat ke-5 dan ke-1.

Jika ditelusuri lebih lanjut, kedua domain tersebut berkaitan dengan fungsi dari berbagai Kementerian/Lembaga. Domain strategi dan kepemimpinan mengacu pada fungsi perencanaan strategis dan kolaborasi lintas pemerintah. Adapun domain kebijakan publik terkait dengan proses pembuatan kebijakan/regulasi, penganggaran, dan manajemen risiko.

Lebih lanjut, OECD menjelaskan bahwa lembaga-lembaga ini berada di jantung pengambilan keputusan pemerintah. Fungsi lembaga-lembaga tersebut bervariasi tergantung pada konteks sejarah, budaya, dan politik suatu negara. Namun, tugas inti mereka terutama terkait dengan koordinasi, pemantauan, perencanaan strategis, dan reformasi regulasi.

Studi yang dilakukan oleh OECD di lebih dari 26 negara pada 2023 menyimpulkan bahwa agar dapat bekerja secara efektif, CoG perlu memiliki peran dan mandat yang jelas, serta dukungan politik. Selain itu, CoG perlu membangun hubungan terpercaya dengan badan pemerintah lain dan menggunakan pendekatan holistik-sistematis dalam menjalankan fungsinya.

Dalam konteks Indonesia, kita memiliki beberapa lembaga yang bertanggung jawab atas fungsi-fungsi tersebut, seperti Bappenas dalam hal perencanaan strategis, Kementerian PAN dan RB dalam hal kolaborasi lintas pemerintah, dan Kementerian Keuangan untuk fungsi anggaran.

Sehari setelah pelantikannya, Presiden Prabowo Subianto merilis Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara. Peraturan ini memperkenalkan CoG sebagai instrumen untuk memastikan terlaksananya agenda pembangunan nasional.

Ada tiga kementerian yang diamanatkan untuk saling bekerja sama. Pertama, Kementerian PPN/Bappenas untuk memastikan keberlanjutan, konsistensi, dan integrasi pelaksanaan agenda pembangunan nasional sejak tahap perencanaan. Kedua, Kementerian Keuangan untuk memastikan ketersediaan dan fleksibilitas anggaran untuk mendanai program pembangunan. Ketiga, Kementerian PAN-RB untuk menyiapkan kapasitas birokrasi dalam melaksanakan program pembangunan nasional.

Dengan susunan Kabinet Merah Putih, para anggota CoG di atas akan menghadapi banyak tantangan dalam mencapai tujuannya. Anggota CoG harus memastikan penerjemahan prioritas politik ke program pembangunan, sekaligus mengoordinasikan kerja-kerja lembaga-lembaga pemerintah lain, serta pada saat yang sama mengomunikasikan pesan pemerintah kepada masyarakat.

Husni Rohman Perencana Madya Kementerian PPN/Bappenas