PKB Usul Larangan Air Kemasan di Bawah 1 L di Bali Dilakukan Bertahap

Jakarta -

Anggota Komisi IV DPR Fraksi PKB, Daniel Johan, menyambut baik tujuan Gubernur Bali Wayan Koster menerapkan kebijakan larangan air minum dalam kemasan (AMDK) di bawah 1 liter di Bali. Namun, ia menyarankan larangan tersebut dilakukan secara bertahap.

"Dalam rangka mengurangi sampah plastik dari bekas minuman tentu sangat baik, bagian dari upaya pengendalian terhadap sampah plastik, apalagi Bali merupakan daerah wisata yang dikenal dunia dengan baik, tapi upaya ini perlu dilakukan secara bertahap dan harus dilakukan sosialisasi kepada masyarakat sehingga tidak menimbulkan resistensi terhadap kebijakan pemerintah daerah," kata Daniel Johan saat dihubungi, Selasa (15/4/2025).

Ketua DPP PKB ini yakin pada akhirnya pelaku usaha dan masyarakat akan mengikuti aturan tersebut. Namun, ia meminta jangan sampai aturan ini diterapkan secara mendadak karena bisa merugikan banyak pihak.

"Pada akhirnya pelaku usaha dan masyarakat akan mengikuti kebijakan tersebut, namun harus dilakukan upaya pendekatan kepada masyarakat, bukan dengan pendekatan kekuasaan yang dadakan tanpa antisipasi dampaknya. Kebijakan yang diambil mestinya telah melewati tahapan-tahapan dengan mendengarkan masukan dari berbagai unsur masyarakat, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan terhadap kebijakan yang diambil," ucapnya.

Ia juga memperingatkan Pemprov Bali larangan tersebut tidak begitu saja langsung diterapkan. Banyak pihak yang terdampak aturan tersebut juga perlu dipikirkan.

"Kebijakan ini tidak bisa seperti membalikkan telapak tangan, di satu sisi baik tapi disisi lain ada pihak yang merasa diberatkan yang juga perlu dipikirkan," ujar dia.

Sebelumnya, Wayan Koster menegaskan produksi Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) di bawah satu liter harus dihentikan. Dia enggan menerima tawaran lain dari pihak asosiasi perusahaan AMDK, ASPADIN.

"Kemarin di Buleleng ada yang protes katanya mau audiensi dengan saya, akan saya ladeni. Yang itu dilarang ya ciptakan yang lain, kan ada ruang bisnis baru. Jangan dong mau menawar apa yang dilarang, nggak bisa," tegas Koster saat memaparkan materi dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Bali di Kantor Gubernur Bali, Jumat (11/4).

"Kali ini maaf nggak bisa ditawar lagi akan jalan terus, nggak ada ampun," sambungnya.

Koster tidak peduli jika kebijakan ini membuat dirinya dirundung oleh masyarakat. Dia percaya banyak juga pihak yang mendukung aturan tersebut, salah satunya dari komunitas pemerhati lingkungan.

"Jadi saya nggak perlu takut lagi karena kan sudah di periode kedua, kan nggak maju lagi. Jadi nggak apa silakan bully saya," ucap Koster.

Ketua DPD PDI Perjuangan itu mengingatkan kepada produsen untuk tidak semata-mata mencari untung saja tetapi tidak melihat dampak masalah lingkungan yang terjadi di Bali.

"Jangan cari untung dengan memberikan beban masalah lingkungan, tidak baik," tutur pria asal Buleleng itu.

Lihat juga Video 'Bali Bakal Larang Air Kemasan Plastik, Wajib Pakai Tumbler':

(maa/gbr)