2 days ago
16
Jakarta -
Serikat buruh memprediksi badai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kembali menghantam Indonesia. Kali ini, kebijakan tarif impor Amerika Serikat (AS) jadi pemicunya.
Seperti diketahui Presiden AS Donald Trump baru mengumumkan kebijakan tarif impor barang yang masuk ke negeri Paman Sam. Indonesia dikenakan tarif sampai 32% oleh AS.
Presiden Konferensi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menjelaskan sebelum Lebaran pihaknya telah menemukan fakta di lapangan bahwa sejumlah perusahaan berada dalam kondisi goyah dan sedang mencari format untuk menghindari PHK. Dengan diberlakukannya kebijakan tarif impor dari Amerika Serikat mulai 9 April 2025, perusahaan-perusahaan tersebut diprediksi akan terjerembab lebih dalam.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Di tingkat perusahaan, Said mengatakan beberapa serikat pekerja sudah diajak berunding oleh pihak manajemen mengenai rencana PHK. Namun, belum ada kejelasan soal jumlah buruh yang akan terkena dampak, waktu pelaksanaannya, maupun pemenuhan hak-hak mereka. Perundingan masih dalam tahap awal.
"Dalam kalkulasi sementara Litbang KSPI dan Partai Buruh, diperkirakan akan ada tambahan 50 ribu buruh yang ter-PHK dalam tiga bulan pasca diberlakukannya tarif baru tersebut," papar Said Iqbal dalam keterangannya, Minggu (6/4/2025).
Said Iqbal menjelaskan tarif impor sebesar 32% membuat produksi Indonesia menjadi lebih mahal di pasar Amerika. Konsekuensinya, permintaan menurun, produksi dikurangi, dan perusahaan terpaksa melakukan efisiensi, termasuk PHK. Bahkan, dalam beberapa kasus, perusahaan memilih menutup operasionalnya.
Dia memaparkan industri-industri yang paling rentan dihantam gelombang PHK meliputi industri tekstil, garmen, sepatu, elektronik, makanan dan minuman yang berorientasi ekspor ke Amerika Serikat. Industri minyak sawit, perkebunan karet, dan pertambangan juga kemungkinan akan terdampak.
Perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor tekstil, garmen, sepatu, elektronik, dan makanan-minuman umumnya adalah milik investor asing, bukan domestik. Maka dari itu, Said Iqbal meyakini jika situasi ekonomi tidak menguntungkan, investor asing dengan mudah bisa memindahkan investasinya ke negara lain yang memiliki tarif lebih rendah dari Amerika.
"Sebagai contoh, sektor tekstil kemungkinan akan pindah ke Bangladesh, India, atau Sri Lanka yang tidak terkena kebijakan tarif dari AS," beber Said Iqbal.
Usul Buat Satgas PHK
Said Iqbal mengungkapkan usulan kalangan buruh ke pemerintah untuk mengatasi masalah ini. Saran paling utama adalah membentuk Satuan Tugas Khusus PHK, yang terdiri dari Kementerian Ketenagakerjaan, kalangan buruh, dan DPR. Usulan ini menurutnya sudah disampaikan langsung ke Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan kemungkinan akan ditindaklanjuti pemerintah.
Satgas PHK diharapkan dapat mengantisipasi situasi industri agar tidak melakukan PHK. Bila sialnya PHK tetap terjadi, setidaknya Satgas bisa meminimalisir gejolak yang terjadi. Misalnya saja kepastian hak-hak buruh yang terkena PHK bisa dijamin.
"Apa yang disarankan oleh Litbang KSPI dan Partai Buruh ke pemerintah? Satu, pembentukan Satgas PHK, jadi satgas ini antisipasi agar bisa nggak, jangan sampai terjadi PHK. Kalau buruh kena PHK pun, Satgas bisa jamin apakah hak-hak buruh dibayar," papar Said Iqbal.
"Satgas PHK ini harus bisa menahan gejolak apabila ada badai PHK, satgas harus antisipasi itu, mudah-mudahan ini bisa direalisir," bebernya lagi.
Bukan cuma Satgas PHK, Said Iqbal juga menyarankan agar pemerintah Indonesia bisa segera melakukan renegosiasi dengan pemerintah AS untuk menurunkan tarif yang dipatok. Dia mencontohkan pemerintah bisa saja mengimbau kepada pabrik-pabrik di tanah air untuk membeli bahan baku dari AS, misalnya kapas bagi pabrik tekstil yang biasanya didapatkan dari China atau Brasil bisa saja diubah dengan membelinya dari Amerika Serikat. Dengan begitu, keseimbangan neraca dagang dengan AS bisa lebih seimbang, siapa tahu tarif bisa juga diturunkan.
"Setahu saya berdasarkan informasi kami, tekstil, garmen, sepatu, itu dia gunakan kapas dari China dan Brasil, bisa saja dipindahkan ke Amerika bahan bakunya. Jadi kan bisa balance neracanya, siapa tahu tarif bisa diturunkan. Itu contoh saja," beber Said Iqbal.
Said Iqbal juga menyarankan agar pemerintah mengebut proses deregulasi agar lebih banyak relokasi pabrik ke Indonesia. Menurutnya, masih banyak sekali pabrik sepatu dari Vietnam yang mau berpindah ke Indonesia. Justru perusahaan asal China, Taiwan, dan lain-lain sedang mencari negara yang lebih rendah tarifnya untuk ekspor ke Amerika Serikat daripada Vietnam, termasuk Indonesia.
"Kalau bisa kasih deregulasi agar mereka bisa meningkatkan segera produksinya di Indonesia. Bikin mereka mereka ini mudah buat pindah ke sini," pungkas Said Iqbal.
(kil/kil)
