Pemerintah Akan Cabut Izin Perusahaan yang Terbukti Bakar Hutan

Pekanbaru -

Pemerintah pusat dan daerah melakukan upaya mitigasi dalam rangka pencegahan dan penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjelang cuaca kemarau panjang. Di sisi lain, upaya penegakan hukum dilakukan untuk menindak pelaku pembakar hutan dan lahan.

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan mengatakan pemerintah akan mengambil tindakan tegas terhadap oknum pelaku pembakaran hutan dan lahan.

"Saya sudah koordinasi dengan Kapolri, kejaksaan Agung, tadi dengan Pak Kapolda (Riau), kemudian nanti juga dengan Pak Gubernur, termasuk Kementerian Lingkungan Hidup, karena law enforcement-nya juga ada di (Kementerian) Lingkungan Hidup, bahwa penegakan hukum ini tetap menjadi prioritas," ujar Budi Gunawan di Lanud Roesmin Nurjadin, Pekanbaru, Riau, Selasa (29/4/2025).

Hal itu disampaikan Menko Budi Gunawan setelah memimpin Apel Kesiapsiagaan Penanganan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan. Kegiatan ini dihadiri Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Wamenko Polkam Lodewijk Freidrich Paulus, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati, Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan, dan Gubernur Riau Abdul Wahid.

Budi Gunawan menegaskan pemerintah akan mencabut izin usaha apabila perusakan dan pembakaran hutan itu dilakukan oleh korporasi.

"Termasuk mencabut izin usaha jika diperlukan, kalau terbukti perusahaan itu melakukan tindak pidana pembakaran," tegasnya lagi.

Meski demikian, lanjutnya, upaya mitigasi bencana karhutla ini tidak hanya melibatkan pemerintah, tetapi juga swasta. Pihak swasta diminta ikut berperan aktif dalam penanganan bencana karhutla ini.

"Untuk kali ini operasi penanganan kebakaran hutan dan lahan, kita juga melibatkan swasta. Swasta-swasta ini jangan diam saja, akan kita libatkan untuk turun langsung membentuk Satgas Darat. Satgas juga perlengkapan dan yang lain dan lakukan pelatihan dan sebagainya," jelasnya.

Budi Gunawan menyampaikan ada beberapa perusahaan swasta yang telah menyiapkan peralatan untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan.

"Nah, itu kita minta di radius yang mereka punya aman, tidak terjadi kebakaran. Keluar lagi 5 kilometer dan kita minta tambah lagi untuk membantu. Ada sarana-sarana heavy yang bisa membantu membekap nanti untuk pemda. Ini kondisi untuk perusahaan," tuturnya.

Sebelumnya, Budi Gunawan menyampaikan Provinsi Riau dinyatakan sebagai wilayah darurat karhutla. Upaya mitigasi, termasuk modifikasi cuaca, akan dilaksanakan di Provinsi Riau mulai 1 Mei 2025.

"Khusus di Provinsi Riau dinyatakan sebagai wilayah darurat karhutla. Karena sampai saat ini sudah ada 81 hektare lahan dan hutan yang terbakar. Ada 144 titik api yang terdeteksi secara fakta di lapangan terjadi karhutla," jelas Budi Gunawan.

Pemerintah melakukan upaya mitigasi dan pencegahan sedini mungkin untuk mencegah karhutla ini. Khusus di Provinsi Riau, akan ada upaya modifikasi cuaca mulai 1 Mei 2025.

"Termasuk kita juga melakukan kesiapan upaya modifikasi cuaca akan kita mulai lusa pada tanggal 1 Mei 2025 untuk khusus di Riau, kemudian operasionalisasi water bombing, heli patroli untuk pemantauan, pengisian embung-embung, kanal, dan parit," lanjutnya.

Pemprov Riau dan Polda Riau telah melakukan apel kesiapsiagaan bencana karhutla di Dumai beberapa waktu lalu. Upaya-upaya mitigasi dengan memberikan literasi dan imbauan terkait bencana karhutla juga terus dilakukan.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah menggerakkan pelajar dan mahasiswa dalam Jambore Karhutla 2025 di Taman Hutan Raya (Tahura) Sultan Syarif Hasyim di Minas Jaya, Kabupaten Siak, pada 25-27 April 2025.

Gelaran Jambore Karhutla 2025 yang digagas Kapolda Irjen Herry Heryawan itu dilakukan untuk membangun kesadaran generasi muda akan bahaya karhutla. Anak-anak muda itu diberi wawasan terkait apa itu karhutla hingga bagaimana penanganan yang harus dilakukan apabila terjadi bencana karhutla.

(mei/dhn)