Pemda dan Pilar Sosial Siapkan Siswa Sekolah Rakyat di Banyuwangi

Jakarta -

Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf atau akrab disapa Gus Ipul mendorong pemerintah daerah bersama pilar-pilar sosial untuk segera menyiapkan calon siswa dari keluarga tidak mampu guna mengikuti Program Sekolah Rakyat. Kabupaten Banyuwangi menjadi salah satu daerah yang telah mengusulkan pembangunan Sekolah Rakyat.

"Banyuwangi ini sudah mengusulkan lahan seluas lebih dari 7 hektare, padahal syarat minimal hanya 6 hektare. Artinya sudah sangat siap. Lahannya cukup untuk SD, SMP, SMA, termasuk perumahan guru dan fasilitas olahraga," ujar Gus Ipul dalam keterangan tertulis, Jumat (18/4/2025).

Hal ini disampaikannya saat memimpin dialog dan koordinasi di Pendopo Sabha Swagata Blambangan, Banyuwangi, Jumat (18/4) sebagai bagian dari persiapan pembentukan Sekolah Rakyat di daerah tersebut.

Saat ini, tim dari kementerian terkait tengah melakukan verifikasi lapangan guna memastikan kesiapan lokasi dan teknis pelaksanaan. Jika semua persyaratan dipenuhi, proses pembelajaran ditargetkan dapat dimulai tahun ini. Program nasional ini sendiri menargetkan pendirian 200 Sekolah Rakyat di berbagai daerah.

"Kalau semua syarat dipenuhi, pembelajaran bisa dimulai tahun ini. Target nasional kita bangun 200 sekolah rakyat, dan semoga Banyuwangi masuk dalam gelombang pertama," tambahnya.

Sekolah Rakyat akan menjadi sekolah berasrama yang tidak hanya memberikan pendidikan formal, tetapi juga pembinaan karakter. Semua biaya ditanggung pemerintah, mulai dari makan, perlengkapan belajar, hingga fasilitas tinggal. Sasaran utamanya adalah anak-anak dari keluarga miskin ekstrem yang terdaftar dalam desil 1 dan bila diperlukan bisa dari desil 2.

"Ini semuanya gratis. Makan, minum, alat tulis, bahkan tempat tinggal di asrama. Ini bukan sekadar sekolah, tapi juga pusat pembinaan karakter," kata Gus Ipul.

"Kalau sudah tidak ada desil 1, maka bisa dari desil 2. Tapi tetap prioritas paling miskin. Kita punya data 9 juta KPM di desil 1," imbuhnya.

Gus Ipul juga menekankan peran pemerintah daerah dalam pengusulan tenaga pengajar. Prioritas utama adalah guru dari kalangan PNS dan P3K, namun jika tidak mencukupi, bisa merekrut tenaga tambahan sesuai skema yang berlaku.

"Bupati dan wali kota diminta mengusulkan guru-guru dari daerah masing-masing. Prioritasnya PNS dan P3K. Kalau masih kurang, bisa P3K paruh waktu atau bentuk rekrutmen lainnya," tegasnya.

"Ini kerja bersama, bukan hanya Kementerian Sosial. Kementerian PU yang bertugas untuk pembangunan, Kemendikbud untuk kurikulum dan rekrutmen guru, dan kami di Kemensos mendukung dari sisi sosial dan data," tambahnya.

Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani menyatakan kesiapan daerahnya. Dua lokasi sementara, yaitu Rusunawa Klatak dan Balai Diklat Banyuwangi telah diusulkan dan tinggal menunggu penetapan lokasi final. Selain itu, guru-guru dari ASN dan P3K juga telah diidentifikasi untuk ditugaskan di Sekolah Rakyat.

"Kami sudah usulkan ke Kementerian Sosial dan alhamdulillah sudah dicek langsung. Tinggal menunggu penetapan lokasi mana yang paling cocok. Intinya kami siap," ujar Ipuk.

"Kita akan tempatkan guru-guru yang ada, dan nanti disesuaikan dengan kebutuhan dan formasi yang ditetapkan pusat," tuturnya.

Ia juga berharap program ini dapat segera berjalan karena dampaknya akan sangat signifikan bagi pengurangan kemiskinan di Banyuwangi.

"Kami percaya bahwa pendidikan berkualitas dan merata adalah kunci memutus rantai kemiskinan. Sekolah Rakyat ini jawaban konkret dari negara," imbuhnya.

Gus Ipul pun mengajak seluruh pilar sosial seperti PSM, TKSK, dan Pendamping PKH untuk turut serta dalam proses rekrutmen siswa dan memastikan pelaksanaan program berjalan tepat sasaran.

(ega/ega)