PDIP Jelaskan Kaitan Instruksi Mega soal Retret dengan Penahanan Hasto

Jakarta -

PDI Perjuangan menjelaskan latar belakang dikeluarkannya Instruksi Ketua Umum Megawati Soekarnopurti untuk menunda kegiatan retret kepala daerah dari partainya. PDIP juga menyinggung keterkaitan instruksi itu dengan penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto oleh KPK.

"Mengenai latar belakang dikeluarkannya instruksi harian Ibu Megawati Soekarnoputri untuk menunda, saya ulangi, menunda, jadi tidak ada perintah melarang dan atau menarik kader PDIP yang menjadi kepala daerah untuk mengikuti acara retret yang diselenggarakan oleh Kemendagri," ujar Juru Bicara PDIP Ahmad Basarah dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa (25/2/2025).

Hadir dalam konferensi pers ini Jubir PDIP lainnya, Ronny Talapessy didampingi elite PDIP Adian Napitupulu, Andreas Hugo, hingga Guntur Romli. Basarah kemudian menjawab pertanyaan mengapa instruksi ini seakan-akan dikeluarkan setelah penahanan Hasto oleh KPK tanggal 20 Februari lalu.

"Kalau ada pertanyaan mengapa seakan-akan mengapa instruksi tersebut baru dikeluarkan setelah penahanan Sekjen DPP PDI Perjuangan. Pertama dalam pandangan hukum dan pandangan politik DPP PDI Perjuangan, masalah yang dihadapi oleh Sekjen DPP PDI Perjuangan Doktor Hasto Kristiyanto adalah masalah yang menimpa PDIP, karena jabatan yang melekat dalam diri Doktor Hasto Kristiyanto sebagai Sekjen DPP PDI Perjuangan," kata dia.

Basarah mengatakan penahanan Sekjen PDIP menjadi masalah serius partai. Kemudian, kata dia, di saat bersamaan Kemendagri telah mengagendakan retret kepala daerah di Magelang.

"Tentulah penahanan seorang Sekjen partai menjadi masalah serius bagi partai kami, dan itu kami asumsikan bukan semata-mata sebagai peristiwa hukum, tapi juga sebuah peristiwa politik. Saat yang bersamaan memang Pemerintah RI melalui Kemendagri sudah mengagendakan kegiatan retret dimaksud, tetapi mohon maaf dengan sebesar-besarnya, bahwa sampai dengan menjelang pelaksanaan kegiatan retret dimaksud DPP PDI Perjuangan selaku induk organisasi para kepala daerah dari PDI Perjuangan belum mendapatkan lengkap dan detail mengenai kegiatan dimaksud," jelasnya.

Basarah kemudian menambahkan bahwa PDIP memiliki tiga pilar struktur partai. Pertama adalah pilar struktur partai, mulai dari pimpinan ranting sampai Ketua Umum PDI Perjuangan. Kedua adalah pilar partai di legislatif, yang terdiri dari anggota DPRD kabupaten/kota, provinsi hingga DPR RI. Ketiga adalah pilar partai di eksekutif yaitu kepala, wakil kepala daerah, gubernur, menteri sampai presiden RI dari PDIP.

"Nah kepala daerah itu adalah pilar eksekutif partai, pada saat kegiatan retret itu dilaksanakan memang kami belum mendapatkan informasi yang lengkap tentang apa dan bagaimana kegiatan retret bagi kepada daerah yang baru terpilih itu. Ini mungkin dapat dimaklumi karena memang dalam pemerintahan sebelumnya kita belum pernah mengikuti kepala daerah setelah dia terpilih untuk mengikuti program retret," jelas dia.

Basarah menambahkan bahwa Megawati telah melakukan pertemuan dengan para kepada daerah dari PDIP pada tanggal 18 Februari. Pertemuan ini dalam rangka pembekalan untuk kepala daerah.

"Sementara sebelum itu Ibu Megawati Soekarnoputri tepatnya tanggal 18 Februari, sebelum tanggal 21, hanya tiga hari sebelum itu, Ibu Megawati telah melakukan pertemuan dengan kepala daerah dalam rangka memberikan pembekalan bagaimana setelah beliau-beliau itu dilantik oleh Presiden RI dapat menunaikan janji-janji partai kepada rakyat melalui jabatan kepala daerah yang mereka emban, tapi itu kita lakukan dalam kegiatan pengkaderan, atau pertemuan tertutup yang dipimpin oleh Ibu Megatawi Soekarnoputri," tutur dia.

"Dan di sisi lain, kepala-kepala daerah ini adalah elite-elite partai, sehingga ketika partai punya masalah seperti ini, maka bahasa yang kami gunakan kepada rekan-rekan kepala daerah itu kita memerlukan tempo untuk melakukan konsolidasi atas dinamika dan dialektika politik yang berkembang," imbuhnya.

Basarah mengatakan PIDP kemudian melakukan pengkajian mengenai retret tersebut. Akhirnya, diputuskan bahwa Pramono Anung sebagai koordinator kepala daerah dari PIDP yang mengikuti retret.

"Dan setelah melakukan pengkajian, dan menugaskan Doktor Promono Anung selaku Gubernur Daerah Jakarta yang ditugaskan sebagai koordinator kepala-kepala daerah ya Mas Pram turun langsung di Magelang, berkoordinasi langsung dengan kepala-kepala daerah yang ad di sana lalu kemudian diambillah penyesuaian-penyesuaian terhadap kebutuhan-kebutuhan yang ada bagi kepala daerah kita masing-masing. Ada kepala daerah yang saat instruksi itu dilakukan sudah datang di Magelang, ada yang sedang di dalam perjalanan dan masih ada yang di daerahnya masing-masing. Mas Pramono Anung melakukan penyesuaian-penyesuaian situasi yang dialami oleh masing-masing kepala daerah tersebut," tutur dia.