Muncul Isu Penangguhan Penahanan Hasto Ditukar Retret, Pengacara: Bukan Bahasan Kami

Jakarta -

Beredar isu retret kepala daerah kader PDIP di Magelang ditukar dengan persetujuan penangguhan penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait kasus buron kasus Harun Masiku. Tim hukum Hasto Kristiyanto mengaku tidak tahu.

Isu mengenai pertukaran retret kepala daerah kader PDIP dengan penangguhan penahanan Hasto itu beredar di sosial media. Dalam kabar beredar itu, disebutkan kepala daerah akan bergabung ke retret pada Senin, 24 Februari 2025 setelah penahanan Hasto ditangguhkan.

Dikonfirmasi terpisah, kuasa hukum Hasto, Maqdir Ismail mengaku tidak mengetahui mengenai kabar tersebut. Kata Maqdir, tim hukum Hasto tidak ikut-ikutan membicarakan mengenai retret kepala daerah di Magelang.

"Saya tidak tahu infonya dan kami tim hukum tidak ikut membicarakan masalah retret," kata Maqdir kepada detikcom, Minggu (23/2/2025).

Seperti diketahui, Hasto ditahan KPK pada 20 Februari 2025. Hasto Kristiyanto ditahan dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan perkara buron Harun Masiku. Hasto ditahan setelah menjalani pemeriksaan kedua sebagai tersangka.

Selang satu hari, Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri mengeluarkan surat edaran agar semua kepala daerah, yang merupakan kadernya, menunda kegiatan retret yang diadakan pemerintah di Akmil, usai Hasto ditahan KPK. Para kepala daerah dari PDIP diinstruksikan siaga.

Instruksi ini tertuang dalam surat Nomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang diterbitkan hari ini, Kamis (20/2). Jubir PDIP Guntur Romli membagikan surat tersebut dalam bentuk dokumen elektronik via aplikasi WhatsApp (WA).

Mengenai instruksi Megawati itu pun menuai reaksi banyak pihak, juga dari pengamat. Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno menilai PDIP sedang melakukan boikot atas penahanan Hasto dengan cara meminta kader-kadernya menunda berangkat ke retret yang menjadi program andalan Presiden Prabowo Subianto.

"Setelah Hasto ditahan KPK, kemesraan,chemistry, persahabatan antara PDIP dan Gerindra seakan akan sirna karena apapun judulnya, nunda, ini kan semacam boikot terhadap retret yang merupakan andalan pemerintah Prabowo Subianto. Suka tidak suka, retret itu mencerminkan kebijakan politik pemerintah, retret suka tidak suka mencerminkan wajah Prabowo Subianto," jelasnya.

"Kalau kemudian retret yang merupakan wajah dari Prabowo, keputusan penting pemerintah tiba-tiba ada partai yang membangkang, tiba-tiba ada partai yang mengharamkan kadernya tidak ikut retret, tentu itu menjadi sebuah sesuatu negatif dalam sebuah hubungan," tambahnya.

Pengacara Ajukan Penangguhan Penahanan

Sementara itu, baru-baru ini, pengacara Hasto, Maqdir Ismail, mengaku telah mengajukan permohonan penangguhan penahanan Hasto. Permohonan itu diajukan usai Hasto Kristiyanto resmi ditahan KPK terkait suap dan perintangan penyidikan buron Harun Masiku.

"Tadi saya sudah sampaikan surat penangguhan penahanan," ungkap Maqdir kepada wartawan di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (20/2).

Maqdir menjelaskan penangguhan penahanan ini pun akan kembali diajukan pihaknya ke KPK. Dia mengatakan pengajuan penangguhan penahanan terhadap Hasto akan dikirim ke KPK besok atau lusa.

"Tapi nanti kami ajukan kembali, mungkin besok atau lusa, ya," jelas Maqdir.

(gbr/fjp)