MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pilkada

Jakarta -

Hari ini Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang perdana soal sengketa pilkada yang berjalan pada 2024 lalu. Diketahui, akan ada 309 perkara yang diperiksa dengan menggunakan mekanisme sidang panel di mana setiap panel akan terdiri dari tiga hakim konstitusi. Mengutip laman web Mahkamah Konstitusi, setiap panel akan menyidangkan 47 perkara dari seluruh perkara yang telah terdaftar di Panitera MK.

Berdasarkan pantauan detikcom, pagi tadi gugatan Tri Rismaharini dan Zahrul Azhar Asumta tengah disidangkan oleh MK. Keduanya menggugat hasil Pilgub Jawa Timur ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pasangan cagub-cawagub nomor urut 03 itu menyebut jika terdapat praktik manipulasi suara yang menguntungkan paslon nomor urut 2 Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak.

Melalui kuasa hukumnya, Triwiyono Susilo, keduanya mengklaim adanya pengubahan data Formulir C.Hasil-KWK-Gubernur, termasuk pencoretan dan pengiriman C.Hasil-KWK- Gubernur ganda dengan hasil berbeda. Tudingan ini tercantum dalam sidang perkara nomor 265/PHPU.GUB-XXIII/2025, di Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (8/1/2026).

"Berdasarkan laporan dan investigasi tim saksi, ditemukan dugaan manipulasi pada dokumen Formulir C.Hasil-KWK-Gubernur di sejumlah TPS, dengan rincian, penggunaan tipeks untuk menghapus perolehan suara paslon 01 dan paslon 03 sehingga menjadi 0, sementara suara paslon 02 tetap signifikan," kata Triwiyono, dikutip dari detikNews, Rabu (8/1).

Dalam sidang itu, Triwiyono menyebut jika praktik manipulasi suara justru dilakukan lewat sistem informasi rekapitulasi (Sirekap). Atas bukti-bukti yang dipaparkan, Triwiyono meminta MK untuk membatalkan hasil Pilkada dan meminta untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU), serta mendiskualifikasi pasangan Khofifah dan Emil Dardak.

"Memerintahkan kepada KPU Provinsi Jawa Timur untuk melaksanakan pemungutan suara ulang dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur tahun 2024 di seluruh TPS se-Provinsi Jawa Timur yang diikuti oleh pasangan calon nomor 1 Luluk Nur Hamidah dan H Lukmanul Hakim dan pasangan calon dengan nomor 3 Tri Rismaharini dan Zahrul Azhar Asumta Gus Hans dengan tidak mengikut sertakan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur nomor 2 Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak," ungkapnya.

Berbeda dengan Risma dan Gus Hans, Pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok nomor urut 1 Imam Budi Hartono dan Ririn Farabi A Rafiq mencabut gugatan sengketa hasil Pilkada Kota Depok yang sebelumnya mereka ajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Mengutip detikNews, belum diketahui alasan di balik pencabutan gugatan tersebut. Namun, perkara yang terdaftar dengan nomor perkara 113/PHPU.WAKO-XXIII/2025 tetap dibatalkan oleh hakim.

Diketahui ketiga panel sidang direncanakan akan berjalan hingga malam nanti. Bahkan, kemungkinan jadwal sidang akan mundur karena Hakim Anwar Usman harus menjalani perawatan akibat kecelakaan pagi tadi. Hal ini mengakibatkan sidang panel ketiga harus menunggu hakim dari sidang panel satu dan dua selesai dilaksanakan.

Lalu seberapa besar kans gugatan ke MK bisa mengubah hasil Pilkada? Faktor saja yang memungkinkan gugatan dapat diterima oleh MK? Ikuti ulasannya dalam Editorial Review bersama Wakil Redaktur Pelaksana detikNews.

Beralih ke wilayah Papua, detikSore kali ini akan mengulas lebih dalam tentang peristiwa konflik yang terjadi di wilayah Tambrauw Papua Barat Daya. Seperti diberitakan oleh detikSulsel, warga di lima desa di sana sudah dua bulan mengungsi akibat teror pembakaran kantor Distrik Bamusbama. Selain itu disana juga penembakan mobil patroli Brimob. Mengutip detikSulsel, Polres Tambrauw dan Pemerintah daerah (Pemda) Tambrauw kini berupaya memulangkan para pengungsi. Seperti apa kabar terbaru dari situasi yang terjadi di sana? Ikuti laporan langsung dari jurnalis detikcom yang berada di lokasi.

"Detik Sore, Nggak Cuma Hore-hore!"

(far/vys)