Menuju Pengembangan Pakan Ikan Mandiri

Jakarta -

Industri perikanan telah lama menjadi salah satu tulang punggung perekonomian negara terutama dalam ketahanan pangan, mata pencaharian masyarakat, serta menjadi peluang ekonomi bagi jutaan orang. Namun, industri ini masih menghadapi tantangan yang signifikan yaitu tingginya biaya dan ketidakstabilan harga pakan ikan.

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan mendorong untuk swasembada produksi pakan ikan, di samping memberikan subsidi bagi pembudidaya ikan. Namun, pakan ikan ilegal maupun tidak sesuai peruntukan dan peraturan perdagangan internasional menambah kerumitan pada strategi penyelesaian permasalahan ini. Untuk mengatasi hal tersebut, pendekatan seimbang yang menggabungkan regulasi yang efektif, produksi dalam negeri yang berkelanjutan, dan negosiasi internasional yang strategis sangat penting.

Fakta: Harga Pakan Ikan yang Tinggi

Pakan ikan merupakan biaya operasional tunggal terbesar bagi pembudidaya ikan, yang mencapai 60-70% dari biaya produksi mereka. Tingginya biaya impor pakan ikan dipengaruhi oleh sejumlah faktor, termasuk rantai pasokan global, kekurangan produksi dalam negeri, dan nilai tukar rupiah Indonesia. Pakan impor ini tidak hanya mahal tetapi juga tergantung pada keinginan pasar komoditas internasional. Akibatnya, pembudidaya ikan lokal terperangkap dalam siklus volatilitas dan ketidakpastian harga, yang membatasi kemampuan mereka untuk bersaing dan mempertahankan bisnis mereka.

Salah satu tantangan utama bagi pemerintah Indonesia dalam mengatasi masalah ini adalah kebijakan impor yang ada. Meskipun kebutuhan akan pakan ikan impor merupakan tindakan sementara, biaya yang terkait dengan impor ini menguras sumber daya dari pasar lokal dan merugikan produksi dalam negeri. Tarif impor dan hambatan perdagangan yang lain mungkin memberikan sedikit keringanan bagi produsen pakan ikan lokal dalam jangka pendek, tetapi sering gagal mendorong solusi jangka panjang, seperti pengembangan industri pakan ikan mandiri dalam negeri.

Kebijakan Swasembada: Visi untuk Keberlanjutan

Pemerintahan Presiden Prabowo telah berfokus pada swasembada pakan ikan sebagai pilar utama strategi pembangunan. Dengan mempromosikan produksi pakan ikan lokal, pemerintah bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada impor, mengurangi biaya, dan memastikan bahwa pembudidaya ikan memiliki akses ke pakan yang terjangkau dan berkualitas tinggi. Ini adalah tujuan yang penting dan menjadi prioritas karena akan memberikan keberlanjutan jangka panjang bagi industri perikanan dan berkontribusi pada ketahanan pangan Indonesia.

Namun, pendekatan terhadap kebijakan ini perlu dilakukan secara cermat. Mengembangkan industri pakan ikan dalam negeri membutuhkan investasi yang signifikan dalam penelitian, infrastruktur, dan kapasitas produksi. Hal ini juga menuntut agar industri pakan ikan Indonesia memenuhi standar internasional untuk memastikan kualitas dan daya saing. Jika produsen dalam negeri ini tidak dapat menawarkan pakan yang memenuhi kebutuhan pasar lokal dan internasional, tujuan swasembada pakan ikan ini mungkin tetap sulit dicapai.

Selain itu, pemerintah Indonesia harus mengatasi masalah maraknya pakan ikan ilegal yang memasuki pasar. Pakan ilegal dan tidak sesuai peruntukan, yang sering diproduksi dan dijual tanpa regulasi yang tepat, menimbulkan risiko serius bagi kesehatan ikan dan stabilitas pasar. Pakan ini mungkin mengandung zat berbahaya, seperti bahan kimia tambahan atau bahan berkualitas rendah, yang dapat merusak reputasi industri dan merusak kepercayaan pembudidaya ikan terhadap rantai pasokan.

Pengawasan terhadap pakan ikan ilegal dan tidak sesuai peruntukan sangat penting, tidak hanya untuk melindungi pembudidaya ikan tetapi juga untuk menumbuhkan kepercayaan terhadap kualitas dan keamanan produk pakan lokal.

Peran Subsidi Pakan Ikan bagi Pembudidaya

Untuk meringankan operasional pembudidaya ikan, pemerintah telah menerapkan subsidi untuk pakan ikan. Meskipun hal ini memberikan keringanan sementara, subsidi dapat mendistorsi dinamika pasar dan menyebabkan inefisiensi. Misalnya, pembudidaya ikan mungkin menjadi bergantung pada subsidi, yang mengurangi insentif mereka untuk mengeksplorasi metode pemberian pakan alternatif yang lebih berkelanjutan atau berinvestasi dalam produksi pakan lokal.

Selain itu, subsidi sering gagal mengatasi akar penyebab masalah yaitu biaya pakan ikan yang tidak stabil karena volatilitas pasar dan ketergantungan impor. Lebih jauh, subsidi dapat melanggar perjanjian perdagangan internasional, khususnya yang berada di bawah Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Perjanjian subsidi perikanan WTO bertujuan untuk mengurangi subsidi yang merugikan yang berkontribusi terhadap penangkapan ikan berlebihan dan distorsi pasar.

Meskipun subsidi pakan ikan di Indonesia dirancang untuk mendukung industri lokal, subsidi tersebut dapat secara tidak sengaja melanggar pedoman WTO, yang mengharuskan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam penerapan subsidi. Menavigasi regulasi perdagangan internasional yang rumit ini akan membutuhkan diplomasi yang cermat dan pemahaman yang mendalam tentang hak dan kewajiban Indonesia sebagai anggota WTO.

Solusi Jangka Panjang: Pengembangan Pakan Ikan Mandiri

Strategi berkelanjutan dalam penyelesaian permasalahan ini berfokus pada pengembangan industri pakan ikan yang mandiri dan swasembada. Hal ini memerlukan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga akademis. Penelitian dan pengembangan terhadap bahan pakan alternatif, seperti protein nabati, alga, dan produk limbah, dapat menawarkan pilihan yang lebih hemat biaya dan berkelanjutan. Alternatif ini juga dapat mengurangi dampak lingkungan dari produksi pakan ikan, yang sangat penting karena keberlanjutan menjadi prioritas global.

Indonesia memiliki sumber daya pertanian yang signifikan yang dapat digunakan kembali untuk produksi pakan ikan, termasuk bungkil inti sawit, bungkil kedelai, dan singkong. Dengan memanfaatkan sumber daya lokal ini, negara ini dapat mengurangi ketergantungannya pada pakan ikan impor dan merangsang ekonomi pedesaan. Selain itu, diversifikasi bahan pakan dapat mengurangi risiko volatilitas harga yang terkait dengan pasar komoditas internasional, karena negara ini tidak akan sepenuhnya bergantung pada dinamika perdagangan global.

Perlunya Peran Pemerintah Menstabilkan Harga Pakan Ikan

Meskipun pengembangan industri pakan ikan dalam negeri sangat penting, pemerintah juga harus berupaya menstabilkan harga pakan ikan dalam jangka pendek. Hal ini dapat dicapai melalui kombinasi regulasi, riset yang komprehensif, pemberian insentif bagi produsen lokal untuk meningkatkan produksi. Mekanisme stabilisasi harga, termasuk batas harga tertinggi dan subsidi yang dikaitkan dengan harga pasar, juga dapat berperan dalam menjaga biaya agar tetap dapat dikelola oleh pembudidaya.

Selain itu, upaya persaingan dalam pasar pakan ikan dalam negeri dapat menekan harga dan meningkatkan kualitas. Pemerintah dapat memberi insentif bagi inovasi dengan menawarkan keringanan pajak atau hibah bagi perusahaan yang berinvestasi dalam teknologi produksi pakan yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Menetapkan kerangka regulasi yang kuat untuk kualitas, keterlacakan (traceability), dan keamanan pakan juga akan memastikan bahwa pembudidaya ikan memiliki akses ke produk yang aman dan andal.

Terakhir, penanganan produksi dan distribusi pakan ikan ilegal harus tetap menjadi prioritas utama. Pengawasan dan penegakan regulasi yang ketat, dikombinasikan dengan kampanye kesadaran publik, dapat membantu memastikan bahwa hanya pakan ikan legal berkualitas tinggi yang tersedia di pasaran. Upaya penyegelan terhadap perusahaan yang diduga melakukan impor pakan ikan tidak sesuai ketentuan serta pemusnahan pakan ikan ilegal, serta meminta pertanggungjawaban produsen akan berkontribusi dalam menjaga integritas industri.

Restorasi tata kelola pemasukan bahan baku pakan ikan di Indonesia merupakan masalah kompleks yang membutuhkan solusi yang beragam. Dorongan Presiden Prabowo untuk swasembada pakan ikan merupakan langkah penting dalam mengurangi ketergantungan pada impor yang mahal dan mempromosikan inovasi lokal. Namun, pemerintah harus mengatasi masalah pakan ikan ilegal dan mematuhi peraturan perdagangan WTO untuk menghindari konsekuensi yang tidak diinginkan.

Dengan berfokus pada solusi jangka panjang seperti mengembangkan pakan ikan independen, menstabilkan harga, dan memastikan kontrol kualitas, jalan Indonesia menuju industri perikanan yang berkelanjutan sangat terbuka. Hal tersebut tentu dapat menguntungkan semua pemangku kepentingan-pembudidaya, konsumen, dan perekonomian nasional secara keseluruhan.

Yogi Putranto Analis Senior Pusat Kajian dan Pemberdayaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PUSARAN)

(mmu/mmu)