Mensos Pastikan Calon Siswa Sekolah Rakyat Berasal dari Keluarga Miskin

Jakarta -

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengecek kesiapan Sekolah Rakyat di BBPPKS Padang. Lokasi sekolah ini berdiri di lahan seluas 9.733 meter persegi, dilengkapi fasilitas asrama, perpustakaan, ruang makan, aula, dan tempat ibadah.

Pada kesempatan ini, Gus Ipul juga mengecek kesiapan calon siswa yang rencananya akan bersekolah di Sekolah Rakyat. Ia menemui 50 calon siswa dan orang tuanya di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Padang, hari ini.

Gus Ipul menegaskan calon siswa sekolah rakyat harus yang berasal dari desil satu atau mereka yang berasal dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.

"Arahan Presiden Prabowo, yang bisa sekolah di sini (Sekolah Rakyat) adalah mereka dari keluarga tidak mampu. Di statistik istilahnya itu miskin atau miskin ekstrem. Mereka harus sudah ada di DTSEN," kata Gus Ipul dalam keterangan tertulis, Selasa (29/4/2025).

Gus Ipul menjelaskan proses pemilihan calon siswa dimulai dari verifikasi administrasi berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Kemudian, dilakukan kunjungan ke rumah calon siswa untuk mencocokkan data dengan kondisi lapangan, serta pemeriksaan kesehatan.

Pada tahap awal, BBPPKS Padang akan membuka dua rombongan belajar masing-masing berkapasitas 25 siswa. Dari hasil seleksi, tercatat 50 calon siswa diterima, terdiri dari 25 laki-laki dan 25 perempuan.

Guna menjaga transparansi dan akuntabilitas, proses koordinasi dilakukan intensif bersama pemerintah daerah. Setiap tahap penerimaan diawasi ketat untuk mencegah praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN).

"Kami datang ke sini ini, koordinasi dengan gubernur, dengan bupati, wali kota untuk terus menyamakan persepsi. Jangan sampai rekrutmen ini diwarnai dengan KKN," tegasnya.

Lebih lanjut, Gus Ipul menjelaskan siswa Sekolah Rakyat harus berasal dari wilayah setempat. "(Siswa) enggak boleh (dari luar). Jadi khusus di Kota Padang dulu titik pembelajarannya," kata Gus Ipul.

Apresiasi Calon Siswa hingga Gubernur

Hadirnya Sekolah Rakyat mendapat sambutan positif dari banyak pihak. Marco (12), salah satu calon siswa, merasa senang dengan kehadiran Sekolah Rakyat. Ia berharap, melalui program ini, dapat mengembangkan prestasi di bidang akademik maupun non-akademik.

Dukungan juga datang dari sang ayah, Gea (53) yang berprofesi sebagai buruh tani. Dia menyambut baik program sekolah rakyat. "Harapannya, Sekolah Rakyat ini mencetak anak-anak yang berprestasi, sehingga ke depannya memiliki masa depan yang baik. Terima kasih Bapak Presiden Prabowo," ungkap Gea.

Sementara itu Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasko Ruseimy, optimistis dengan adanya sekolah rakyat dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin.

"Ke depan Sekolah Rakyat ini bisa menjadi penyangga terutama bagi masyarakat kurang mampu di Sumbar. Mohon doanya Program prioritas Pak Presiden bisa kita kerjakan dan berjalan cepat untuk Sumbar," katanya.

Tenaga Pengajar

Gus Ipul menyampaikan nantinya para guru sekolah rakyat akan diprioritaskan dari ASN setempat, disusul PPPK penuh dan paruh waktu, dan jika diperlukan, dari lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG).

Untuk tahap awal, di Sumbar baru dua Sekolah Rakyat yang siap memulai pembelajaran tahun ini. Lokasi pertama di BBPKS Padang kemudian di Kabupaten Solok. Sementara untuk keseluruhan, pemerintah menargetkan pembangunan 200 titik baru Sekolah Rakyat pada tahun ini, dengan partisipasi swasta dan APBN.

Adapun rencananya, tahun ini akan sekolah rakyat akan dibangun sebanyak 100 titik dengan menggunakan APBN. Dan 100 titik partisipasi swasta. Sekolah Rakyat akan dilengkapi berbagai fasilitas, mulai dari ruang kelas untuk SD, SMP, hingga SMA, perumahan guru, fasilitas olahraga, serta sarana pendukung lainnya, dan dirancang untuk menampung sekitar 1.000 siswa per lokasi.

Antusiasme daerah untuk membangun Sekolah Rakyat pun terlihat besar. Tercatat lebih dari 300 kabupaten/kota telah mengajukan permohonan. Saat ini, pemerintah menargetkan setiap kabupaten/kota memiliki minimal satu Sekolah Rakyat sebagai wujud pemerataan akses pendidikan bagi keluarga miskin dan miskin ekstrem, sesuai dengan visi Presiden Prabowo.

(akn/ega)