Menhut Identifikasi 20,6 Juta Hektare Tanah untuk Cadangan Pangan-Energi-Air

Jakarta -

Menteri Kehutanan (Menhut), Raja Juli Antoni menyebut terdapat 20,6 juta hektare tanah yang dapat dipergunakan untuk kebutuhan pangan, energi dan air. Luas tanah ini akan digunakan untuk dijadikan lahan cadangan pangan dengan sistem tumpangsari.

"Kami sudah mengidentifikasi, sudah ada peta spasialnya. Bahkan ada 20,6 juta hektare tanah yang dapat dipergunakan untuk cadangan pangan energi dan air. Jangan salah kutip, 20,6 juta. Ini yang akan kita gunakan sebagai hutan cadangan pangan, energi dan air," kata Raja Juli kepada wartawan usai penandatanganan kerja sama dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Mabes Polri, Senin (17/2/2025).

Raja Juli menjelaskan pemanfaatan tanah untuk mendukung ketahanan pangan ini dilakukan bukan dengan menghilangkan keberadaan hutan secara besar-besaran. Melainkan dengan cara agroforestri atau pengelolaan lahan yang menggabungkan pertanian dan kehutanan.

"Bukan melakukan deforestasi untuk kepentingan pangan, tetapi justru mempergunakan cara-cara yang sudah dipraktekkan lama oleh nenek moyang kita yaitu cara tumpangsari atau agroforestri

"Jadi daerah-daerah hutan yang memang sudah kritis, sudah tandus, kemudian kita kembali tanam pohon-pohon keras atau HHBK atau hasil hutan bukan kayu. Tapi saat bersamaan kita bisa tanam jagung, padi gogo, sorgum dan lain sebagainya sehingga akan mendukung kepada ketahanan pangan, energi dan air. Juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujar Raja Juli.

Dia selanjutnya mengungkapkan harapannya lewat kerja sama Kemenhut dengan Kapolri agar dapat diturunkan ke tingkat Polda jajaran. Hal ini diyakini dapat mempermudah identifikasi lahan-lahan yang bisa dipergunakan untuk hutan cadangan.

"Jadi tadi pak Kapolri saya berharap nanti setelah ada penandatanganan MoU ini, nanti ada penandatanganan PKS di level Kapolda dan kepala-kepala, UPT-UPT kami sampai tingkat bawah untuk bisa sinergi untuk mengidentifikasi lahan-lahan yang memang akan berpotensi untuk dijadikan lahan cadangan pangan dan energi," imbuhnya.

Polri-Kemenhut Sinergi Jaga Hutan dari Karhutla

Polri bersama Kemenhut menandatangani nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) mengenai penjagaan hutan dari bahaya kebakaran. Penandatanganan ini sebagai tindak lanjut dari perpanjangan MoU sebelumnya antara Polri dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menjelaskan penandatanganan MoU ini menjadi sangat penting dan sangat strategis dalam rangka melakukan kegiatan-kegiatan kerja sama ke depan. Jenderal Sigit mengatakan MoU ini sebagai acuan kerja sama Polri dengan Kemenhut selama kurun 5 tahun ke depan sebagai upaya untuk menghadapi berbagai macam persoalan.

Menteri Kehutanan (Menhut), Raja Juli Antoni mengungkapkan rasa senangnya bisa bekerja sama dengan Polri. Raja Juli mengatakan sektor kehutanan memiliki tantangan yang besar terutama pada saat musim kemarau seperti timbulnya kebakaran hutan dan lahan alias karhutla.

"Kami dari Kementerian Kehutanan merasa sangat senang dan gembira karena kami tahu persis bahwa tantangan di sektor kehutanan ini sangat luar biasa besarnya terutama sebentar lagi kita akan menghadapi musim panas dan biasanya di musim panas inilah terjadi kebakaran hutan atau yang sering kita sebut sebagai karhutla," kata Raja Juli.

Raja Juli menyebut kerja sama dengan Polri diyakini dapat menambah kekuatan untuk menjaga kelestarian hutan termasuk dari bencana-bencana kebakaran hutan yang kerap terjadi saat musim kemarau. Apalagi, menurut dia, Polri memiliki sumber daya manusia hingga ke pelosok-pelosok sehingga dapat memudahkan proses pengamanan hutan.

"Oleh karena itu salah satu poin, ya dari sebagian macam poin yang tadi disepakati adalah kerja sama untuk sama-sama menjaga hutan kita dengan keterbatasan SDM yang kami miliki tentu kerjasama dengan Kepolisian Republik Indonesia yang memiliki jaringan sampai ke pelosok-pelosok desa sampai ke tingkat tapak, itu akan sangat membantu kami dalam menjaga hutan," ungkap Raja Juli.

(dek/dek)