Jakarta -
Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu mendorong penguatan sektor jasa guna memperkokoh perekonomian Indonesia. Dia meyakini RI dapat menjadi pusat (hub) menarik untuk penciptaan banyak jasa dan layanan.
Namun dalam upaya modernisasi sektor jasa, Mari Elka menilai perlu didukung keterampilan sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni.
"Mengembangkan kemampuan sumber daya manusia, itu sebagian pendidikan, pelatihan," katanya pada gelaran konferensi Macro Day yang menjadi agenda utama MIF 2025, Selasa (11/2/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Diketahui, Mari Elka menjadi salah satu narasumber dalam Mandiri Investment Forum (MIF) 2025. Ia hadir mengisi sesi panel bertajuk 'Global Macroeconomy: Stepping into a Brighter Economic Future', yang dimoderatori oleh President Commissioner Bank Mandiri M. Chatib Basri.
Jika kualitas SDM yang dimiliki dirasa belum memadai, kata dia, maka pemerintah bisa saja memberikan izin kepada SDM asing untuk membantu mengembangkan bakat dalam negeri. Salah satunya melalui pemberian Golden Visa.
Mari Elka menyebut saat ini kontribusi terhadap PDB Indonesia dari jasa serta lapangan kerja di bidang jasa meningkat. Akan tetapi sebagian besar berada di sektor layanan tradisional kelas bawah, seperti perdagangan, ritel, konstruksi, dan sektor informal lainnya.
Karena itu menurutnya selain memastikan daya saing dan investasi, pemerintah harus mengupayakan memodernisasi sektor jasa dan menangani sektor informal.
"Apa peran pemerintah? Peran pemerintah adalah untuk membuka pembatasan pada banyak sektor jasa, apakah itu pendidikan, kesehatan, sudah mulai, mereka sudah mulai mengizinkan rumah sakit asing dan universitas asing untuk beroperasi, dan juga layanan bisnis yang lebih modern," jelasnya.
Foto: Tangkapan Layar
Hal senada disampaikan Dani Rodrik yang juga hadir dalam sesi panel. Ia memuji Indonesia yang memiliki rekam jejak sangat baik dalam hal stabilitas dan kebijakan ekonomi makro. Khususnya dalam mengelola lingkungan moneter dan fiskal.
Kendati demikian, profesor dari International Political Economy, Harvard Kennedy School ini menyarankan pemerintah untuk tak ragu berinvestasi pada kualitas SDM. Menurutnya strategi ini yang menjadi senjata rahasia negara-negara dengan pertumbuhan tercepat di dunia, seperti Tiongkok. Dani mengungkapkan skill SDM dibutuhkan untuk meningkatkan daya saing sektor manufaktur.
"Jika Anda juga berinvestasi pada sumber daya manusia, di lembaga Anda, Anda dapat meningkatkan kecanggihan produsen yang Anda produksi," ujarnya.
Sebelumnya, Dani juga menyinggung soal dinamika ekonomi global yang terjadi saat ini. Termasuk kebijakan perang tarif yang dikeluarkan Presiden Amerika Donald Trump. Di tengah berbagai situasi ketidakpastian saat ini, kata dia, mustahil bagi negara berkembang seperti Indonesia untuk tidak ikut terpengaruh. Meski begitu, menurutnya Pemerintah Indonesia jangan terlalu khawatir, dan tetap fokus membangun dan memperkuat kebijakan ekonomi nasional.
"Saya percaya bahwa 80% dari apa yang terjadi pada negara berkembang atau negara seperti Indonesia akan tetap ditentukan oleh kebijakan dalam negeri," kata Dani.
"Jadi pesan utama saya untuk para pembuat kebijakan dan pemikir di negara-negara seperti Indonesia adalah jangan khawatir, ambil tindakan pencegahan, tetapi jangan terganggu oleh apa yang terjadi di Amerika Serikat dan volatilitas ekonomi dunia (tetapi) memperhatikan apa yang harus Anda lakukan di dalam negeri, terhadap strategi domestik Anda," imbuhnya.
Di sisi lain, President Commissioner Bank Mandiri M. Chatib Basri tampak sepakat dengan pernyataan yang disampaikan Dani. Dia mengungkapkan kebijakan domestik memiliki peran krusial dalam menghadapi tantangan ekonomi dunia saat ini.
"Saya pikir itu adalah poin yang sangat penting ketika Anda mengatakan jangan terlalu khawatir dan mungkin di beberapa negara berkembang termasuk Indonesia, kebijakan domestik akan menjadi sangat penting dan krusial," tukasnya.
(akn/ega)