Legislator Desak Polisi Berantas Sindikat Uang Palsu: Rugikan Masyarakat Bawah

Jakarta -

Anggota Komisi III DPR Fraksi PKB Abdullah menyoroti sejumlah kasus peredaran uang palsu belakangan ini. Ia mendesak kasus sindikat uang palsu diberantas lantaran yang paling terdampak ialah masyarakat kelas menengah ke bawah.

"Penggerebekan uang palsu ini membuka mata kita bahwa ancaman terhadap stabilitas ekonomi tidak hanya datang dari krisis global, tapi juga dari kejahatan terorganisir yang bergerak di dalam negeri. Negara tidak boleh kalah dalam hal ini," kata Abdullah kepada wartawan, Selasa (15/4/2025).

Abdullah mengatakan permasalahan ini seharusnya menjadi alarm serius bagi pemerintah dan penegak hukum. Menurutnya, kejahatan pemalsuan uang bukan sekadar kriminal biasa, melainkan serangan langsung terhadap sistem keuangan negara.

"Dampaknya nyata, kerugian ekonomi, menurunnya kepercayaan publik terhadap uang rupiah, serta ancaman terhadap transaksi perdagangan harian masyarakat kecil yang sering menjadi korban karena minimnya alat deteksi keaslian uang," tutur Abdullah.

"Jadi ini yang banyak dirugikan adalah masyarakat kelas menengah ke bawah yang masih banyak pakai uang cash. Termasuk kelompok pekerja menengah, seperti kasir-kasir minimarket," sambungnya.

Politikus PKB ini mendesak agar penegakan hukum diperkuat. Selain itu pengawasan terhadap peredaran uang di publik juga mesti diikuti dengan langkah sistemik dan strategis.

"Pemerintah tidak bisa hanya bereaksi setiap kali kasus seperti ini terungkap. Instrumen hukum sudah ada, tetapi implementasi dan pengawasan belum maksimal. Koordinasi antar-lembaga penegak hukum perlu diperkuat," jelas Abdullah.

Kasus penggerebekan pabrik uang di Bogor menurutnya mampu mengungkap dua hal penting, yakni lemahnya deteksi dini di masyarakat dan celah dalam sistem pengawasan transaksi tunai. Menurut Abdullah, era digital semestinya dapat membantu menekan peredaran uang palsu, tapi kenyataannya uang tunai masih dominan, terutama di daerah-daerah.

"Maka, digitalisasi sistem pembayaran juga harus terus diperluas, disertai proteksi data dan keamanan siber yang kuat. Pemerintah juga perlu mengambil langkah-langkah strategis menghadapi maraknya kasus ini," kata dia.

Adapun langkah strategis yang bisa diambil pemerintah, kaya dia, yakni melakukan penguatan pengawasan dan penegakan hukum. Aparat penegak hukum juga perlu meningkatkan koordinasi untuk mendeteksi dan membongkar sindikat uang palsu secara efektif.

"Penegakan hukum tidak boleh setengah-setengah. Harus diusut tuntas dan diberantas jaringan penyebaran uang palsu yang sangat merugikan masyarakat ini," ujar Abdullah.

"Hal ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang ciri-ciri uang asli dan langkah yang harus diambil jika menemukan uang palsu," sambungnya.

Abdullah meminta pemerintah untuk meningkatkan teknologi keamanan mata uang. Menurutnya, Bank Indonesia perlu terus memperbarui fitur keamanan pada uang kertas untuk mempersulit pemalsuan.

"Bank Indonesia juga harus terus memperbarui fitur keamanan uang kertas dan melakukan edukasi masif kepada publik. Tidak semua masyarakat memahami atau mampu mengenali ciri uang asli," ucap Abdullah.

Diketahui, Kepolisian bersama Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu (Botasupal) berhasil mengungkap sindikat yang memproduksi uang palsu di sebuah rumah di Kelurahan Bubulak, Kota Bogor. Sindikat ini mencetak uang palsu di dalam rumah di Perumahan Griya Melati 1 RT 03 RW 13, Kelurahan Bubulak, Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat.

Temuan pabrik uang palsu tersebut berawal dari tas yang tertinggal di KRL Stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Senin (7/4). Setelah dilakukan investigasi, pabrik uang palsu itu akhirnya digerebek aparat kepolisian pada Rabu (9/4).

Polres Metro Tanah Abang pun telah menetapkan 8 tersangka sebagai pelaku yang memproduksi hingga menjual uang palsu tersebut. Pihak kepolisian juga telah menyita barang bukti berupa 23 ribu lembar lebih uang palsu dengan total nilai Rp 2,3 miliar, dengan Rp 1,3 di antaranya sudah siap edar.

Simak juga Video: Polisi Dalami Kemungkinan Sekar Arum Terlibat Sindikat Uang Palsu

(dwr/fca)