Keputusan MenPAN-RB 16/2025 tentang PPPK Paruh Waktu: Isi dan Link PDF

3 weeks ago 19

Jakarta -

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) telah menerbitkan keputusan terbaru yang mengatur tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK Paruh Waktu. Bagaimana isi peraturannya?

PPPK Paruh Waktu adalah pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dan diberikan upah sesuai dengan ketersediaan anggaran instansi pemerintah.

Isi Keputusan MenPAN-RB No. 16 Tahun 2025

Mengutip dari Keputusan MenPAN-RB Nomor 16 Tahun 2025 tentang PPPK Paruh Waktu, berikut ini rangkuman isinya:

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Aturan Pengadaan PPPK Paruh Waktu

Diktum kedua menjelaskan tentang pengadaan PPPK Paruh Waktu dilaksanakan dalam rangka:

Penyelesaian penataan pegawai non-ASN
Pemenuhan kebutuhan ASN di lingkungan instansi pemerintah
Memperjelas status pegawai non-ASN untuk mengisi jabatan ASN
Peningkatan kualitas pelayanan publik untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat.

Diktum ketiga menjelaskan tentang pengadaan PPPK Paruh Waktu dilaksanakan untuk mengisi kebutuhan pada jabatan sebagai berikut:

Guru dan Tenaga Kependidikan
Tenaga Kesehatan
Tenaga Teknis
Pengelola Umum Operasional
Operator Layanan Operasional
Pengelola Layanan operasional
Penata Layanan Operasional.

Diktum keempat menjelaskan tentang pengadaan PPPK Paruh Waktu dilakukan berdasarkan hasil seleksi ASN tahun anggaran 2024 (CPNS 2024/PPPK 2024).

Diktum kelima menjelaskan tentang pengadaan PPPK Paruh Waktu dilaksanakan bagi pegawai non-ASN yang terdaftar dalam database pegawai non-ASN Badan Kepegawaian Negara (BKN) dengan ketentuan sebagai berikut:

Telah mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS 2024)
Telah mengikuti seluruh tahapan seleksi PPPK 2024 namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan.

Tahapan Pengadaan PPPK Paruh Waktu

Diktum ketujuh menjelaskan tentang tahapan pengadaan PPPK Paruh Waktu yang dilaksanakan sebagai berikut:

Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) mengusulkan rincian kebutuhan PPPK Paruh Waktu kepada MenPAN-RB
Rincian kebutuhan PPPK Paruh Waktu bagi pegawai non-ASN
MenPAN-RB menetapkan rincian kebutuhan PPPK Paruh Waktu pada setiap instansi pemerintah
Rincian kebutuhan PPPK Paruh Waktu terdiri atas kebutuhan jumlah, jenis jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit penempatan
PPK mengusulkan nomor induk PPPK/nomor identitas pegawai ASN kepada Kepala BKN
Kepala BKN menetapkan nomor induk PPPK/nomor identitas pegawai ASN
Penerbitan nomor induk PPPK/nomor identitas pegawai ASN
PPK menetapkan pengangkatan PPPK Paruh Waktu.

Adapun diktum selanjutnya, yang mana total ada tiga puluh diktum berisi aturan terkait teknis. Mulai dari pengangkatan PPPK Paruh Waktu, perjanjian kerja, perencanaan kinerja pegawai, evaluasi kinerja, upah dan fasilitas kerja, kewajiban dan disiplin pegawai, hingga pemberhentian PPPK Paruh Waktu.