Kemhan Jamin Efisiensi Anggaran Rp 26,9 T Tak Ganggu Tugas Pokok

Jakarta -

Kementerian Pertanahan (Kemhan) RI dan TNI melakukan pemangkasan atau efisiensi anggaran mencapai Rp 26.993.400.000.000 atau Rp 26,9 triliun. Kemhan menegaskan pemangkasan anggaran tersebut tidak akan mengganggu tugas pokok dan fungsi Kemhan.

"Tapi kita menjamin bahwa dengan adanya efisiensi anggaran ini, tidak sama sekali mengganggu pelaksanaan tugas pokok kita. Sehingga kedaulatan negara kesatuan Indonesia itu bisa terus terjaga," kata Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kemhan Brigadir Jenderal TNI Frega Wenas Inkiriwang kepada wartawan, Jumat (13/2/2025).

Frega mengatakan efisiensi anggaran tersebut mencakup hal-hal administratif, mulai dari perjalanan dinas hingga pengadaan kendaraan. Sementara itu, belanja barang, Alutsista hingga kesejahteraan personel tetap menjadi prioritas.

"Bicara Kementerian Pertahanan tugas utamanya adalah kita menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan Bangsa. Tentunya hal-hal yang terkait dengan tugas operasional, bicara tadi belanja barang, alutsista, termasuk pemeliharaan perawatan, ini menjadi prioritas," ujarnya.

"Tentunya personel ini menjadi salah satu prioritas utama, apalagi kalau kita melihat kebijakan dari Pak Menhan saat ini, di mana melanjutkan dan mengembangkan pemeliharaan dan perawatan personil menjadi salah satu prioritas dalam mengembangkan. Baik itu prajurit, maupun ASN yang ada di lingkungan Kemhan, TNI, maupun di Angkatan," imbuhnya.

Frega menyebut efisiensi anggaran tersebut sudah bersifat final. Efisiensi anggaran menjadi dukungan Kementerian Pertahanan mensukseskan program pemerintah pusat.

"Karena kita memahami bahwa saat ini ada prioritas-prioritas dari pemerintah pusat yang memang harus dilakukan, dan Kemhan pun sepenuhnya patuh pada arahan dari pimpinan dalam hal ini Bapak Presiden," jelasnya.

Frega menambahkan efisiensi tersebut baru terfokus pada tahun anggaran 2025. Namun demikian, dia menegaskan pihaknya akan mengikuti arahan pemerintah pusat jika nantinya efisiensi berlanjut. Frega menyebut Kemenhan dan TNI akan melakukan rapat lanjutan terkait alokasi efisiensi anggaran.

"Sama seperti di Kementerian Pertahanan sendiri, pengalihan mana yang menjadi prioritas, tentunya atas pertimbangan pimpinan, dan tentunya akan ada juga pengkajian, nanti mungkin akan ada rapat lanjutan untuk dipaparkan. Memang secara umum yang sudah kita laporkan kepada pemerintah, termasuk juga kepada DPR pada saat Raker kemarin, itu jumlah besarnya. Tapi untuk rincinya bisa jadi ada adaptasi, modifikasi sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan," jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, Komisi I DPR RI menggelar rapat kerja dengan Kementerian Pertahanan, Panglima TNI, KSAD, KSAL, dan perwakilan KSAU membahas terkait efisiensi anggaran. Wakil Menteri Pertanahan (Wamenhan RI) Donny Ermawan Taufanto mengatakan efisiensi Kemhan dan TNI mencapai Rp 26.993.400.000.000 atau Rp 26,9 triliun.

"Pimpinan rapat dan anggota Komisi I yang saya hormati. Dalam pelaksanaan Inpres Nomor 1/2025 Kemhan dan TNI melakukan identifikasi efisiensi anggaran terhadap seluruh program dan kegiatan," kata Donny dalam rapat kerja dengan Komisi I, gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (13/2).

Adapun efisiensi dianggarkan ke belanja barang senilai Rp 10,94 triliun dan belanja modal Rp 16,049 triliun. Donny menyebut belanja pegawai tak dikenai efisiensi.

Berdasarkan data yang diperlukan Kemhan pada rapat, pagu anggaran 2025 senilai Rp 166.263.726.784 (Rp 166,2 triliun). Pagu ini berasal dari jenis belanja pegawai, barang, dan modal.

Efisien juga menyasar ke unit organisasi Kemhan sebesar Rp 8,43 triliun, Mabes TNI Rp 3,68 triliun hingga TNI AD sebesar Rp 5,16 triliun. Efisiensi juga terdampak ke TNI AL sebesar Rp6,07 triliun dan TNI AU Rp 3,63 triliun.

Adapun efisiensi juga menyasar ke sumber dana Kemhan dan TNI. Berikut rinciannya:

1. Rupiah murni sebesar Rp 20,34 T
2. Pinjaman luar negeri sebesar Rp 4,71 T
3. Pinjaman dalam negeri sebesar Rp 1,01 T
4. Penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp 184,66 miliar
5. BLU sebesar Rp 548,37 miliar
6. Surat berharga syariah Negara sebesar Rp 193,29 M

(wnv/yld)