Kemensos Dukung Rencana Digitalisasi Penyaluran Bansos

Jakarta -

Kementerian Sosial (Kemensos) mendukung rencana pengembangan infrastruktur digital publik terhadap program Perlindungan Sosial (Perlinsos) yang dicanangkan oleh Dewan Ekonomi Nasional (DEN).

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menilai digitalisasi ini penting untuk memperoleh data yang akurat sehingga bantuan sosial (bansos) yang disalurkan kepada masyarakat bisa tepat sasaran.

"Pada dasarnya kita mendukung. Kita tidak bisa lagi menghindar bahwa penyaluran bansos ini harus melibatkan teknologi," kata Gus Ipul dalam keterangan tertulis, Jumat (18/4/2025).

Hal ini disampaikannya saat rapat bersama perwakilan Dewan Ekonomi Nasional (DEN) di Kantor Kemensos, Jakarta, Kamis (16/4).

"Data yang paling kita butuhkan adalah data yang akurat. Nah, data akurat itu tidak ada pilihan lain ya dengan teknologi yang tepat," sambungnya.

Gus Ipul mengatakan selama ini, penyaluran bansos dilakukan melalui Himpunan Bank Negara (Himbara) dan PT Pos. Namun, cara ini tak jarang menghadapi kendala karena adanya perbedaan literasi mengenai keuangan dan teknologi di tengah para penerima manfaat.

"Kalau toh sekarang misalnya kita menggunakan Himbara sebagai alat, itu juga tidak bisa diserap, sekian persen tidak bisa diserap karena mereka (penerima manfaat) nggak ngambil, mereka nggak ngerti, mereka sakit, dan lain sebagainya. Lalu dibagilah sebagian (bansos) dengan (melalui) PT Pos. Nah, PT Pos ini yang mendatangi ke rumah-rumah," ungkap Gus Ipul.

"Artinya, penerima manfaat ini kemampuan atau literasinya tentang macam-macam ini berbeda-beda. Literasi keuangannya beda-beda, literasi tentang teknologinya juga beda-beda," imbuhnya.

Meski demikian, Gus Ipul menilai penggunaan teknologi dalam menyalurkan bansos perlu segera dimulai. Ia menegaskan Kemensos siap mendukung dan mengikuti wacana digitalisasi yang dirancang oleh DEN.

"Tetapi ini harus dimulai, khususnya di kalangan masyarakat yang melek teknologi. Bahwa sekian persen ketinggalan, masih tetap cara manual, akan kita bantu. Tapi intinya apa? Mari kita mulai yang bisa dirancang, yang memungkinkan. Kita ikut saja," ungkapnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Bidang Sinkronisasi Kebijakan Program Prioritas Ekonomi DEN, Tubagus Nugraha menjelaskan pendekatan yang akan diterapkan adalah pemerintah digital.

Ia menyebut, secara garis besar, langkah ini akan berdampak pada efisiensi, inklusivitas, dan transparansi pemerintahan.

"Jadi, digitalisasi, prospect. Itu yang kira-kira pendekatan utama yang kami rancang," papar Tubagus.

Tubagus mengatakan pihaknya memutuskan memulai mengadopsi digital public infrastructure (DPI) untuk program Perlinsos. Adapun dalam DPI nantinya berisi tiga tampilan, yakni identitas digital penerima manfaat, pembayaran digital, dan data exchange.

"Jadi kalau kita ngomong digital public infrastructure, di sini ini konteksnya di blok yang ke satu ini emang terkait dengan data exchange. Ini untuk memperbaiki nanti data KPM-nya," jelasnya.

"Nah, yang kedua itu adalah terkait untuk integritas penerima manfaatnya, verifikasi, maka di sini ada digital ID yang kemudian kita pakai sebagai hal kedua dalam DPI. Yang ketiga itu ada di sistem pembayarannya. Ini yang kenapa kemudian adopsi DPI ini sangat tepat untuk dilakukan di Perlinsos," sambungnya.

Meski demikian, Tubagus menjelaskan rancangan digitalisasi ini masih dalam tahap pembahasan antara DEN dengan Kemensos dan kementerian/lembaga terkait lainnya.

Rencananya, pemerintah akan meluncurkan pengembangan infrastruktur digital publik untuk mendukung digitalisasi pemerintahan dengan prioritas pada program Perlinsos ini pada Agustus 2025.

Simak juga Video: Mensos Pastikan Dana Bansos Tak Kena Efisiensi Anggaran

(akd/akd)