Kemenag Jelaskan Manfaat Penempatan Jemaah Haji Berdasarkan Syarikah

Mekkah -

Jemaah haji Indonesia ditempatkan di hotel-hotel berdasarkan pada syarikah atau perusahaan pelayanan haji, bukan kelompok terbang (Kloter). Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi Muchlis M Hanafi menjelaskan manfaat sistem tersebut.

Sebagai informasi, ada delapan syarikah yang melayani jemaah haji Indonesia tahun ini yaitu Al-Bait Guest, Rakeen Mashariq, Sana Mashariq, Rehlat & Manafea, Alrifadah, Rawaf Mina, MCDC, dan Rifad. Dia mengatakan jemaah diinapkan berdasarkan syarikah untuk memudahkan pengendalian dan memperjelas koordinasi di lapangan.

Dia juga mengatakan penempatan ini dilakukan agar proses mobilisasi dan layanan saat puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna) berjalan optimal. Menurutnya, sistem ini juga ditujukan untuk memastikan jemaah haji Indonesia mendapatkan layanan optimal dan tertata dari syarikah sesuai standar yang ditetapkan pemerintah.

"Penempatan jemaah berbasis syarikah di Makkah pada tahun ini sangat urgen dan penting untuk menyukseskan layanan jemaah saat puncak haji di Armuzna. Penempatan jemaah haji Indonesia di Makkah berbasis syarikah mempertimbangkan proses pergerakan dan layanan kepada jemaah saat di Armuzna," ujar Muchlis M Hanafi di Madinah seperti dikutip dari keterangan tertulis Kemenag, Kamis (15/5/2025).

Dia mengatakan jemaah haji Indonesia diberangkatkan dalam dua gelombang. Jemaah haji gelombang pertama mendarat di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz (AMAA) Madinah. Dia menyebut penempatan jemaah di Madinah masih dilakukan berbasis kloter.

"Pemberangkatan jemaah dari Madinah ke Makkah dikelompokkan berbasis syarikah. Ketika akan pulang ke tanah air, mereka akan dikembalikan pada kloter awal saat berangkat," ujar Muchlis.

Dia juga menjelaskan penempatan jemaah haji gelombang kedua yang akan mendarat di Bandara King Abdul Aziz International Airport Jeddah. Dari bandara, jemaah diberangkatkan dengan bus berdasarkan syarikah sesuai basis penempatan hotel di Makkah.

"Layanan di Makkah berbasis Syarikah ini linear dengan pola pergerakan jemaah dari Makkah menuju Arafah, Muzdalifah dan Mina, serta layanan di dalamnya. Sehingga pengelompokkan berbasis syarikah ini penting dalam rangka menyukseskan pelaksanaan puncak haji di Armuzna," ujar Direktur Layanan Haji Luar Negeri Kemenag ini.

Muchlis juga menjelaskan pihaknya terus berusaha untuk meminimalisir dampak penempatan berbasis syarikah. Termasuk, katanya, terkait jemaah yang berbeda hotel dengan keluarga saat dj Makkah.

"Memang ada pasangan suami istri yang terpisah, orang tua yang terpisah dengan anaknya, serta ada juga beberapa jemaah disabilitas yang terpisah dengan pendampingnya. Ini terus kita mitigasi agar dampaknya bisa diminimalisir dan jemaah tetap nyaman dalam beribadah," ujarnya.

"Sebagai bagian dari proses mitigasi, hal ini juga kita bahas dengan pihak Arab Saudi agar bisa didapat solusi terbaik," sambungnya.

Muchlis mengatakan seluruh jemaah, termasuk yang terpisah karena beda syarikah, tetap mendapatkan layanan sesuai haknya. Saat ini, tercatat ada 92.437 jemaah yang sudah terbang ke Madinah dalam 235 kelompok terbang (kloter).

Dari jumlah itu, ada 65 kloter dengan 25.547 jemaah yang sudah berangkat dari Madinah dan tiba di Makkah. Dia berharap berbagai upaya yang dilakukan pemerintah dapat membuat jemaah nyaman dan aman selama ibadah haji.

Muchlis juga menyebut syarikah dan PPIH Arab Saudi sedang berupaya mempercepat distribusi kartu Nusuk. Menurutnya, kartu Nusuk sangat penting bagi jemaah karena menjadi semacam 'paspor perhajian' yang dibutuhkan dalam setiap tahapan dan aktivitas perhajian.

"Kami melakukan akselerasi agar pendistribusian lebih cepat. Alhamdulillah setelah ada akselerasi, distribusi dan aktivasi kartu Nusuk capaianya meningkat," ujarnya.

Pemerintah Arab Saudi, kata Muchlis, memberikan perhatian yang sangat tinggi terhadap jemaah haji Indonesia. Dia mengatakan pemerintah Indonesia dan Saudi secara rutin berkoordinasi untuk mencari solusi terkait layanan haji.

"Kami tidak lagi mencari siapa yang salah, tetapi bagaimana mencari solusi bagi persoalan yang muncul di lapangan ini," ujar Muchlis.

(haf/fca)