Kata Pemerintah Kala Mahasiswa Demo #IndonesiaGelap

Pemerintah melalui Mensesneg Prasetyo Hadi buka suara soal demonstrasi #IndonesiaGelap yang digelar mahasiswa kemarin. Prasetyo memastikan pemerintah akan terus menerima aspirasi atau masukan sebagai bahan koreksi dan perbaikan ke depan.

Untuk diketahui, demo 'Indonesia Gelap' ini digelar oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) di Patung Kuda, Kawasan Monas, Jakarta Pusat, Senin (17/2). Demo ini menyampaikan 13 tuntutan terhadap pemerintah, salah satunya salah satunya menyinggung isu kebijakan efisiensi hingga pendidikan.

Prasetyo menekankan unjuk rasa hal yang wajar. Ia mempersilakan siapapun bisa menyampaikan aspirasi.

"Pertama, menyampaikan pendapat itu adalah sesuatu yang wajar dan biasa saja," kata Prasetyo di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/2/2025).

Ia mengimbau para demonstran tetap memantau informasi karena sejumlah hal terkait efisiensi--yang disuarakan dalam demo--telah diluruskan. Dia juga menegaskan efisiensi tidak berdampak pada pendidikan.

"Kalau boleh mengimbau adik-adik mahasiswa, minta tolong juga untuk lebih jeli karena apa yang kemarin disampaikan terhadap masalah efisiensi kan dari Jumat sudah detail ya, di sini (DPR) disampaikan oleh Bu Menkeu, saya juga ikut hadir. Kemudian juga pimpinan DPR juga ikut hadir," ujar Prasetyo.

"Bahwa tidak betul itu, tidak ada yang berdampak terhadap pendidikan terutama untuk adik-adik mahasiswa. Masalah KIP, kemudian IPI beasiswa itu tetap semua jalan, LPDP tetap semua jalan," ujarnya.

Prasetyo menegaskan penyampaian pendapat tidak menjadi masalah. Pemerintah, katanya, akan terus menerima masukan sebagai koreksi.

"Jadi menyampaikan pendapat tidak ada masalah, kami pemerintah akan terus menerima masukan. Karena bagi kami masukan-masukan itu adalah koreksi juga kepada kami," kata Prasetyo.

Terkait penggunaan istilah 'Indonesia gelap' dalam demonstrasi tersebut, dirinya mengatakan hal itu sebagai kebebasan berekspresi. Namun dirinya meminta agar jangan ada yang membelokkan narasi yang ada.

"Nah itu, inilah, ya namanya kebebasan berekspresi, tapi tolong sekali lagi ya, jangan membelokkan apa yang sebenarnya tidak seperti itu. Mana nggak ada Indonesia gelap gitu loh," tuturnya.

Prasetyo meminta agar pemerintahan Prabowo diberi kesempatan karena baru berjalan. Pemerintah, katanya, terus mencari solusi dari masalah yang ada.

"Jadi berilah kesempatan juga pemerintahan yang dipimpin Pak Prabowo juga baru 100 hari, baru sekian bulan, banyak sekali masalah, tapi Anda perhatikan bahwa kita terus-menerus mencari cara, mencari solusi, kan begitu," kata dia.

Berikut 13 tuntutan demo 'Indonesia Gelap' yang digelar BEM SI

2. Cabut proyek strategis nasional bermasalah, wujudkan reforma agraria sejati. Menurut mereka Proyek Strategis Nasional (PSN) kerap menjadi alat perampasan tanah rakyat. Kami menuntut pencabutan PSN yang tidak berpihak pada rakyat dan mendorong pelaksanaan reforma agraria sejati.

3. Tolak revisi Undang-Undang Minerba, revisi Undang-Undang Minerba hanya menjadi alat pembungkaman bagi rezim untuk kampus-kampus dan lingkungan akademik ketika bersuara secara kritis.

4. Hapuskan multifungsi ABRI. Sebab keterlibatan militer dalam sektor sipil berpotensi menciptakan represi dan menghambat kehidupan yang demokratis.

5. Sahkan rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat. Masyarakat adat membutuhkan perlindungan hukum yang jelas atas tanah dan kebudayaan mereka.

6. Cabut Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 yang mana instruksi presiden ini dinilai sebagai ancaman terhadap bagian-bagian yang justru menjadi kepentingan rakyat seperti pendidikan dan kesehatan.

7. Evaluasi penuh program makan bergizi gratis. Kata mereka, program makan gratis harus dievaluasi agar tepat sasaran, terlaksana dengan baik, dan tidak menjadi alat politik semata.

8. Realisasikan anggaran tunjangan kinerja dosen. Kesejahteraan akademisi harus diperhatikan demi peningkatan kualitas pendidikan tinggi dan melindungi hak-hak buruh kampus.

9. Desak Prabowo Subianto untuk mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang perampasan aset. Sebab korupsi adalah hal yang mendesak dan hal ini harus segera diatasi melalui Perppu untuk memberantas kejahatan ekonomi dan korupsi.

10. Tolak revisi Undang-Undang TNI, Polri, dan Kejaksaan. Mereka menilai revisi ini berpotensi menguatkan imunitas para aparat juga militer dan melemahkan penguasaan terhadap aparat.

11. Efisiensi dan rombak Kabinet Merah Putih. Borosnya para pejabat yang tidak bertanggung jawab harus diatasi dengan rombak para pejabat yang bermasalah.

12. Tolak revisi Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat tentang tata tertib yang mana revisi saat sangat bermasalah dan bisa menimbulkan kesewenang-wenangan dari lembaga DPR.

13. Reformasi Kepolisian Republik Indonesia. Kepolisian harus direformasi secara menyeluruh untuk menghilangkan budaya represif dan meningkatkan profesionalisme. Aksi ini merupakan panggilan kepada seluruh elemen masyarakat untuk terus mengawal jalanan pemerintahan demi terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat di Indonesia.

(eva/rfs)