Janji Kementerian Usai Anggaran Dipangkas untuk Efisiensi

Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan efisiensi anggaran. Kocek kementerian-kementerian kena pangkas. Namun mereka berjanji bahwa sejumlah hal yang penting tidak akan berkurang karena efisiensi anggaran.

DPR di Jakarta sibuk mengadakan rapat membahas soal efisiensi anggaran. Masing-masing komisi di DPR menghadirkan kementerian yang menjadi mitranya.

Dalam rapat dengan Komisi I DPR, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI mengatakan kena efisiensi anggaran sebesar Rp 2,03 triliun dan pagu anggaran sebelumnya adalah Rp 9,8 triliun. Efisiensi anggaran berdampak ke pembayaran 99 kantor atau wisma perwakilan RI di luar negeri. Sebanyak sekitar 750 pegawai Kemlu juga kena dampak yakni mutasi.

Di rapat Komisi VIII DPR, Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menjelaskan kementeriannya terkena efisiensi anggaran sekitar Rp 12 triliun. Dia memperkirakan nominal ini merupakan salah satu nominal yang paling besar dibanding dengan efisensi anggaran di kementerian-kementerian lain. Anggaran yang sebelumnya Rp 78.552.159.164.000,00 menjadi Rp 66.232.602.397.000,00.

Itu hanya sebagian saja, masih banyak kementerian lain yang juga terkena efisiensi. Namun setidaknya, ada janji-janji dari kementerian-kementerian mengenai hal-hal yang tidak akan berkurang kualitasnya meskipun ada efisiensi anggaran. Simak selengkapnya:

1. Mendikdasmen berjanji rakyat tetap terjamin, hak ASN terpenuhi

Menteri Pendidikan Dasar Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti mengatakan pihaknya juga terdampak efisiensi anggaran, yang merupakan instruksi Presiden Prabowo Subianto. Abdul Mu'ti mengatakan efisiensi anggaran kementeriannya mencapai Rp 7,27 triliun. Anggaran yang semula RP 33,5 triliun berubah menjadi RP 26,27 triliun.

Mu'ti menyebutkan, sehari sebelum rapat dengan DPR RI, Mendikdasmen bertemu dengan Mensesneg Prasetyo Hadi. Adapun dalam rapat itu, Mensesneg berpesan efisiensi jangan sampai mengganggu hak ASN hingga gaji ke-13.

"Pada 11 Februari 2025, Menteri Sekretaris Negara menyampaikan dalam pertemuan di Sekretariat Negara terkait penyesuaian-penyesuaian pada efisiensi anggaran dengan prinsip-prinsip efisiensi yang harus dipegang oleh masing-masing kementerian dan lembaga, yaitu hak ASN tidak terganggu sehingga gaji tunjangan serta gaji ke-13 tetap harus terpenuhi," ujar Mu'ti dalam rapat dengan Komisi X DPR, Rabu (12/2) kemarin.

"Buah rambutan buah nanas, rasanya lezat banyak vitamin. Walau anggaran kita dipangkas, Insyaallah kepentingan rakyat tetap terjamin," kata Mu'ti berpantun.

2. Kemendikti janji beasiswa tak dipangkas

Anggaran Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti-Saintek) juga dipangkas sebesar RP 14,3 triliun dari pagu anggaran semula Rp 56,6 triliun. Namun kementerian ini berjanji anggaran beasiswa tidak kena dampak negatif.

Sekjen Kemendikti-Saintek, Togar M Simatupang, membantah kabar bahwa Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI), dan Beasiswa DIK kena pangkas. Pihaknya memastikan beasiswa tidak termasuk dalam objek program efisiensi.

"Belanja sosial, terutama beasiswa, tidak menjadi objek program efisiensi," kata Togar kepada wartawan, Kamis (13/2/2025).

"Iya (dipastikan aman) itu kelegaan...," lanjutnya.

3. Menko PMK janji penanggulangan bencana tak terganggu

Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno berjanji efisiensi anggaran ini tidak akan mengganggu penanggulangan bencana. Layanan publik juga tidak akan terganggu.

"Aman, aman (penanggulangan bencana) juga, karena di sana kan ada dana siap pakai. Jadi nggak ada masalah," kata Pratikno di Puskesmas Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (13/2/2025).

4. Komdigi janji akses internet tak terganggu

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) juga terdampak efisiensi anggaran sebesar Rp 3,84 triliun. Jumlah ini senilai 49,57 persen dari pagu anggaran Komdigi pada 2025. Namun, mereka berjanji bahwa akses internet tidak akan terganggu, termasuk program-program yang berdampak langsung ke masyarakat.

"Terhadap program prioritas yang perlu dilakukan reprioritas untuk kami mengupayakan layanan publik Kemkomdigi dapat terus berlanjut antara lain penyedia layanan publik berupa infrastruktur telekomunikasi, BTS akses internet, layanan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit, layanan standardisasi perangkat telekomunikasi, pengendalian konten negatif, pusat data nasional, pusat monitoring telekomunikasi," kata Sekjen Komdigi, Ismail, dalam rapat bareng Komisi I DPR, Kamis (13/2/2025).

Halaman selanjutnya, janji dari MenPAN-RB hinga Menteri HAM:

MenPAN-RB, Kemenkum, Menteri HAM

5. MenPAN-RB janji pelayanan publik optimal

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI (MenPAN-RB) Rini Widyantini memastikan target kinerja instansi yang dinakhodainya tetap akan tercapai sesuai prioritas setelah dilakukannya efisiensi anggaran.

"Dalam pelaksanaan efisiensi anggaran, ada dua prinsip utama yakni memastikan target kinerja tetap tercapai sesuai prioritas dan perencanaan organisasi. Kedua, pelayanan publik tetap berjalan optimal tanpa gangguan atau penurunan kualitas," ujar Rini, dalam keterangan tertulis, Rabu (12/2/2025).

6. Kemenkum janji optimalkan anggaran

Kementerian Hukum (Kemenkum) terkena efisiensi RP 2,2 triliun atau 45,07% dari pagu anggaran Rp 5 triliun. Wakil Menteri Hukum Edy Hiariej dalam rapat bersama Komisi XIII DPR menjelaskan langkah optimalisasi anggaran adalah lewat cara program kerja fleksibel hingga optimalisasi layanan digital.

"Kami juga melaksanakan langkah-langkah strategis untuk mengoptimalkan anggaran tersedia," sebut Edy.

7. Menteri HAM janji tak potong gaji pegawai

Kementerian HAM terkena potongan anggaran Rp 60 miliar karena adanya efisiensi anggaran. Menteri HAM Natalius Pigai menegaskan kementeriannya tidak terganggu usai adanya potongan anggaran.

"Di Kementerian Hak Asasi Manusia berjalan normal satu lampu pun tidak padam, apalagi kerja dari rumah," kata Menteri HAM Natalius Pigai dalam rapat bersama Komisi XIII DPR.

Kementerian HAM terkena efisiensi anggaran Rp 60 miliar dari pagu anggaran sebesar Rp 174 miliar. Menteri HAM Natalius Pigai menjamin tidak ada pegawai yang terkena potongan gaji imbas efisiensi tersebut.

"Tapi yang jelas gaji satu pun kami tidak potong karena itu penting kemudian kami juga tidak lakukan efisiensi di pusat data dan informasi HAM karena memang nggak ada anggarannya karena ini unit baru," kata dia.

Halaman selanjutnya, janji dari Menteri Imipas hingga Kemhan:

Menteri Imipas, Mentrans, Kemhan

8. Menteri Imipas janji hak napi tak dipotong

Anggaran Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) dipotong RP 4,4 triliun demi efisiensi kocek negara. Alhasil, anggaran kementerian pimpinan Agus Andrianto ini menjadi Rp 11,4 trilin. Namun Agus berjanji bahwa kondisi ini tidak akan memotong hak par anarapidana (napi). Pembangunan lapas dijanjikannya akan lanjut terus. Belanja pegawai juga tidak dipotong.

"Nggak. Nggak kita potong. Sudah. Kita hanya potong di belanja modal sama belanja barang. Tidak mengurangi sedikit pun hak para warga binaan," kata Agus dalam rapat bersama Komisi XIII DPR.

9. Mentrans janji sukseskan swasembada pangan

Kementerian Transmigrasi kena efisiensi anggaran sebesar RP 38,9 miliar, dari Rp 122,42 miliar menjadi Rp 83,5 miliar. Mentrans Iftitah Sulaiman Suryanegara berjanji kementeriannya tetap akan menyukseskan program Prabowo, yakni swasembada pangan.

"Kami sedang menunggu dalam waktu dekat, paparan kepada Bapak Presiden tentang paradigma baru transmigrasi untuk ikut serta menyukseskan swasembada pangan dan energi, membantu mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi," kata Iftitah dalam rapat di Komisi V DPR.

"Kami dari Kementerian Transmigrasi tetap optimis untuk dapat melakukan sesuatu yang terbaik untuk kesejahteraan masyarakat transmigrasi dan rakyat Indonesia secara keseluruhan," ucapnya.

10. Kemhan janji belanja pegawai tak kena efisiensi

Anggaran Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan TNI berkurang RP 26,9 triliun dalam efisiensi anggaran ini. Salah satu komponen anggaran yakni belanja pegawai dipastikan tidak kena efisiensi. Adapun efisiensi dianggarkan ke belanja barang senilai Rp 10,94 triliun dan belanja modal Rp 16,049 triliun. Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan Taufanto menyebut belanja pegawai tak dikenai efisiensi.

"Belanja pegawai tidak dilakukan efisiensi," kata Donny dalam rapat dengan Komisi I di DPR.

(dnu/dnu)