4 weeks ago
32
Jakarta -
Pemerintah Indonesia menunjukkan komitmen kuat dalam memerangi praktik suap dengan mempercepat aksesi ke Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD). Langkah ini dianggap sebagai transformasi strategis guna meningkatkan tata kelola pemerintahan, ekonomi, serta hubungan internasional.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, yang juga Ketua Pelaksana Tim Nasional OECD, menegaskan bahwa keanggotaan Indonesia di OECD akan mendorong kebijakan yang lebih baik untuk kesejahteraan masyarakat.
"Kita berharap bahwa dengan masuk dalam OECD, kita bisa kembangkan better policy for better life. Jadi, policy yang kita ambil adalah global, dan ini untuk kepentingan masyarakat," ujar Airlangga dalam keterangan tertulis, Senin (10/2/2025)
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hal itu ia sampaikan dalam Workshop and Technical Discussion Supporting Indonesia in Fighting Foreign Bribery: Towards Accession to the OECD Anti-Bribery Convention di Jakarta, Senin (10/2).
Saat ini proses aksesi telah memasuki tahap penyusunan dokumen. Terdapat 32 bab dokumen initial memorandum yang merupakan asesmen kesesuaian regulasi Indonesia terhadap 239 instrumen hukum OECD.
Proses tersebut dilakukan oleh masing-masing bidang sesuai dengan Komite OECD, termasuk di antaranya Bidang Anti-Korupsi yang dikoordinasikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
"Jadi, bagaimana me-realign regulasi terhadap dokumen-dokumen hukum yang ada di kita dan yang ada di OECD. Oleh karena itu, beberapa negara memakan waktu yang lebih lama. Namun, kita punya jurus yang kemarin sudah pernah kita lakukan yaitu Omnibus Law. Jadi, ada dua cara, satu ratifikasi, dua kita melakukan Omnibus Law terhadap hal-hal yang dirasa penting. Kita berharap submisi initial memorandum akan selesai di triwulan pertama dan bisa dibawa dalam pertemuan Dewan Menteri OECD di bulan Juni 2025," ungkap Airlangga.
Dalam kesempatan yang sama, Airlangga juga mengapresiasi dukungan negara-negara anggota OECD terhadap keikutsertaan Indonesia dalam Financial Action Task Force (FATF). Ia menegaskan bahwa Indonesia memiliki visi menjadi salah satu dari sepuluh negara ekonomi terbesar di dunia.
"Sebetulnya secara PPP, Purchasing Power Parity hari ini, dari laporan yang disampaikan oleh IMF, Indonesia sebetulnya sudah masuk di dalam sepuluh besar, yaitu Indonesia nomor 8. Berdasarkan IMF report, berdasarkan PPP, Indonesia punya ekonomi itu USD4,8 triliun. Kalau memang berdasarkan G20 kita masih di ranking 16," kata Airlangga.
Berdasarkan GDP, yang tahun kemarin alhamdulillah kita sudah mendekati US$5.000 GDP per kapita dan tentu ini kita berharap kita bisa tingkatkan di 2030 di atas US$12.000. Dengan PPP kita di atas beberapa negara lain, dan itu biasanya tiga kali. Jadi, kita memang US$4,8 triliun. Jadi, sudah benar Indonesia berada dalam salah satu radar yang akan masuk dalam aksesi OECD," imbuhnya.
Kemudian terkait workshop tersebut, Airlangga mengapresiasi KPK dan inisiatif Kedutaan Jepang untuk mensupport kegiatan tersebut. Airlangga juga berharap bahwa kegiatan workshop tersebut dapat menjadi momentum komitmen membangun Indonesia yang lebih bersih, transparan, berintegritas, menuju Indonesia emas.
Selain itu, Airlangga juga mengharapkan Ketua KPK Setyo Budiyanto dan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra beserta jajarannya dapat menjadi ujung tombak di sektor transparansi dan fair economy.
Kemudian terkait dukungan Kedutaan Jepang, Menko Airlangga mengatakan bahwa Indonesia dan Jepang telah bekerja lebih dari 10 tahun untuk mempromosikan OECD di ASEAN, sehingga memang sudah waktunya Indonesia menjadi negara pertama di ASEAN yang bisa masuk sebagai anggota OECD.
"Saya berterima kasih karena ini menjadi salah satu yang dari awal menurut Ambasador Jepang ini merupakan pilar yang terberat, bukan hanya untuk Indonesia tetapi tadi Ambasador Masaki Yasushi mengatakan Jepang pun merasa ini berat. Jadi, oleh karena itu kita melakukan ini lebih awal. Jadi, kita lakukan lebih awal dan juga komitmen Indonesia diminta lebih awal juga di bulan Maret sehingga tentu ini akan menjadi credit point untuk pertemuan di bulan Juni," kata Airlangga.
Selanjutnya, Airlangga mengatakan bahwa dengan OECD Pemerintah berharap perekonomian dapat terus meningkat sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yakni mencapai 8% yang salah satu kuncinya yaitu investasi.
"Dengan kita mempunyai iklim investasi yang baik, tidak hanya domestik tetapi internasional, kita berharap investasi bisa meningkat di Indonesia. Apalagi dengan ketidakpastian global per hari ini, maka tentu kita harus memperkuat kawan kita yang ada di Asia Pasifik, termasuk di dalamnya ASEAN, Jepang, dan berbagai kerja sama yang kita lakukan di negara-negara ASEAN. Tentu kita membutuhkan teman lebih banyak yaitu teman-teman di OECD," pungkas Airlangga.
Dalam kegiatan secara virtual tersebut turut hadir antara lain yakni Director OECD Nicole Pino, Duta Besar Jepang untuk Indonesia Masaki Yasushi, Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Kemenko Perekonomian Edi Prio Pambudi, Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral Kemenko Perekonomian Ferry Ardiya
(akn/ega)
