Indonesia Emas di Tengah Gejolak dan Eskalasi Ekonomi Politik Global

Jakarta -

Di tengah ketidakpastian ekonomi-politik global, Indonesia membuka lembaran baru di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kuartal awal 2025 diwarnai eskalasi perang dagang, dipicu oleh kebijakan proteksionisme Amerika Serikat yang kembali agresif melalui slogan "American First" dan "Make America Great Again (MAGA)" versi Trump.

Pemerintah AS menerapkan tarif universal 10% terhadap semua impor yang bernilai di atas $800 USD, efektif sejak 5 April 2025 . Selanjutnya, pada 9 April 2025, AS memberlakukan tarif resiprokal yang lebih tinggi terhadap beberapa negara: misalnya 49% untuk Kamboja, 46% untuk Vietnam, 36% untuk Thailand, dan 32% untuk Indonesia . Langkah ini memicu reaksi global, termasuk retaliasi Tiongkok yang disepakati berlaku selama 90 hari, dari 10 April hingga 8 Juli 2025 . Efeknya langsung terasa: rantai pasok terganggu, harga barang melonjak, ekspor turun, dan investasi tertahan. IMF pun merevisi proyeksi pertumbuhan global dari 3,3% menjadi 2,8% dalam World Economic Outlook edisi April 2025 .

Namun, Indonesia menunjukkan ketahanannya. Pertumbuhan ekonomi kuartal I 2025 tercatat 4,87% (yoy), hanya sedikit terkoreksi dari kuartal sebelumnya (5,02%). Inflasi terkendali di 1,03% (yoy) per Maret 2025 - salah satu yang terendah di antara negara G20. Defisit APBN hanya 0,43% dari PDB dengan surplus keseimbangan primer sebesar Rp17,5 triliun .

Landasan ini mencerminkan resiliensi ekonomi: kemampuan menyerap dan pulih dari guncangan melalui koordinasi fiskal-moneter dan struktur ekonomi yang terdiversifikasi. Permintaan domestik tetap kuat, didorong oleh konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah menjelang Idulfitri, serta aktivitas manufaktur yang ekspansif (PMI Manufaktur Maret: 52,4).

Transformasi Ekonomi di Era Prabowo-Gibran

Kepemimpinan Prabowo-Gibran mengusung strategi jangka panjang berbasis kemandirian dan keberlanjutan. Presiden Prabowo menekankan swasembada di sektor pangan dan energi sebagai pilar pertahanan ekonomi.

Langkah konkret telah dijalankan: harga minimum gabah hasil panen petani ditetapkan Rp.6500/kg dengan BUMN Bulog diwajibkan menjadi off taker gabah, alokasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) 29,9% untuk pertanian dan 7,6% untuk industri, serta konsolidasi aset BUMN senilai Rp16.800 triliun melalui pembentukan holding Danantara. Holding ini dirancang untuk mengorkestrasi kedaulatan pangan dan energi nasional, memastikan Indonesia tidak hanya swasembada tetapi juga berdaya saing global.

Namun tantangan domestik tetap nyata-daya beli melemah karena kenaikan harga bahan pokok, pajak meningkat pasca reformasi perpajakan, dan tekanan sosial dari pengetatan fiskal membayangi masyarakat kelas menengah dan bawah. Dalam konteks ini, peran Wakil Presiden Gibran menjadi sangat krusial.

Sebagai representasi generasi milenial dan Gen Z dalam kepemimpinan nasional, Wapres Gibran memainkan peran strategis dalam menjembatani komunikasi antara pemerintah dan komunitas muda serta pelaku digital ekonomi. Ia aktif mendorong partisipasi anak muda dalam ekonomi digital melalui kebijakan inkubasi startup, perluasan pelatihan talenta digital, serta fasilitasi dialog antara pemerintah dan pelaku kreatif. Pendekatan ini menjadi jawaban atas tantangan legitimasi publik di tengah tekanan domestik.

Mengacu pada teori modal sosial (social capital theory), transformasi ekonomi tak cukup dijalankan dari atas ke bawah (top-down), tetapi juga memerlukan trust, jejaring, dan partisipasi warga secara horizontal (bottom-up). Legitimasi kebijakan hanya akan kuat jika ada keterlibatan aktif, terutama dari generasi muda yang kini mendominasi populasi produktif. Di sinilah posisi Wapres Gibran sebagai "jembatan sosial" sekaligus katalis digital menjadi sangat strategis.

Pilar Menuju Indonesia Emas 2045

Indonesia Emas 2045 bukan sekadar slogan. Dengan proyeksi penduduk 319 juta jiwa dan target partisipasi pendidikan tinggi 60%, kita memiliki bonus demografi yang harus dikapitalisasi dengan cerdas. Empat pilar berikut menjadi kunci:

1.Hilirisasi & Ekonomi Hijau
Kebijakan hilirisasi nikel, tembaga, dan mineral strategis mendorong naiknya rantai nilai (value chain upgrading), sejalan dengan Endogenous Growth Theory. Target 23% energi terbarukan pada 2025 menunjukkan komitmen terhadap ekonomi berkelanjutan.

2.Digitalisasi & Ekonomi Kreatif
Digitalisasi ekonomi bukan sekadar jargon. Proyeksi kontribusi ekonomi digital dari 4% PDB (2024) menjadi 10% pada 2030 menunjukkan arah transformasi. Selain Nongsa Digital Park, pengembangan kawasan seperti Bali Digital Hub dan perluasan konektivitas 5G memperkuat landasan knowledge-based economy.

3.Kerja Sama Internasional
Keanggotaan Indonesia di BRICS, OECD, dan perjanjian strategis seperti IEU-CEPA dan Eurasia FTA membuka pasar baru. Ini tak hanya memperkuat posisi geopolitik Indonesia, tetapi juga membuka akses kesempatan kerja bagi bonus demografi kita yang produktif dan berpendidikan.

4.Pembangunan Infrastruktur Inklusif
Fokus Presiden Prabowo terhadap program makan bergizi gratis dan pembangunan infrastruktur berbasis wilayah tertinggal memperkuat modal manusia secara merata. Investasi strategis ini tak hanya soal jalan dan listrik, tetapi tentang menciptakan ekosistem sosial yang mendukung partisipasi ekonomi seluruh warga.

Dari Ketahanan Menuju Kejayaan

Di tengah perang dagang global dan tantangan dalam negeri, Indonesia tidak hanya bertahan-tetapi melangkah dengan visi yang jelas dan fondasi yang kokoh. Kombinasi hilirisasi, digitalisasi, dan diplomasi ekonomi menjadi katalis menuju kejayaan.

Visi Indonesia Emas 2045 adalah hasil kerja kolektif yang terstruktur, berbasis data, strategi, dan semangat gotong royong. Ini bukan takdir yang datang tiba-tiba, melainkan arah sejarah yang sedang kita ukir bersama.

Aminuddin Ma'ruf
Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara

(knv/knv)