Jakarta -
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) merilis Indeks Kepatuhan Etik Penyelenggara Pemilu (IKEPP). Hasilnya, KPU dan Bawaslu tingkat pusat mendapatkan skor 61,72 persen atau termasuk dalam penilaian patuh.
Hasil penilaian ini disampaikan langsung oleh Ketua Tim Peneliti dan Penyusun IKEPP 2024, Nur Hidayat Sardini. Nur menjelaskan penilaian ini berdasarkan dari tiga dimensi yang dilakukan pengukuran yakni dimensi eviden perilaku etik, persepsi atau perilaku etik dan pelembagaan etik internal.
"KPU-Bawaslu Provinsi se-Indonesia dengan IKEPP KPU-Bawaslu RI dengan nilai keseluruhan 61,72. Terdiri dari dimensi eviden perilaku etik (58,45), persepsi atas perilaku etik (77,86), dan pelembagaan etik internal (56,23)," ujar Nur Hidayat saat mempresentasikan hasil IKEPP di Hotel Sahid, Jakarta Selatan, Kamis (30/1/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Nur mengatakan timnya telah bekerja sejak awal hingga akhir tahun 2024 melalui sejumlah tahapan, baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Dia menerangkan hasil penilaian pun menunjukkan persepsi publik mengkategorikan perilaku etik KPU dan Bawaslu masuk pada kategori patuh.
Sementara untuk penilaian IKEPP tingkat Provinsi juga berada dalam kategori patuh, baik terhadap KPU maupun Bawaslu. Nur menyebut angka kepatuhan etik yang diperoleh KPU dan Bawaslu tingkat Provinsi mencapai 63,03 persen.
"Penilaian IKEPP Tingkat Provinsi secara keseluruhan mencapai angka rata-rata adalah 63,03, masuk kategori patuh, dengan rincian sebagai berikut IKEPP KPU Provinsi mencapai 63,26, sedangkan Bawaslu Provinsi mencapai 62,80," kata Nur Hidayat.
Dia mengungkapkan untuk IKEPP KPU tingkat Provinsi, terdapat 25 provinsi masuk kategori patuh. Kemudian 12 provinsi dalam kategori cukup patuh dan satu provinsi yakni KPU dalam kategori sangat patuh. Sedangkan Bawaslu Provinsi, ada 21 provinsi masuk pada kategori patuh, 16 provinsi pada kategori cukup patuh dan satu provinsi sangat patuh.
Ketua DKPP, Heddy Lugito, menyampaikan bahwa hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan para lembaga penyelenggara pemilu dalam memperbaiki kinerja. Heddy mengatakan indeks ini juga dapat dijadikan sebagai bahan rujukan peningkatan kepatuhan terhadap penyelenggara pemilu.
"Intinya, IKEPP disusun sebagai instrumen penilaian dan pemeringkatan yang akuntabel untuk menjaga kemandirian, integritas, dan kredibilitas Penyelenggara Pemilu sebagaimana amanat Undang-Undang Pemilu," ujar Heddy.
Heddy meyakini IKEPP ini dapat mempermudah strategi dalam membangun sikap etika politik kepemiluan. Dia menyebut IKEPP dapat menjadi rambu-rambu bagi penyelenggara pemilu dalam menjalankan peran dan fungsi secara baik.
"Peluncuran IKEPP menunjukan keberadaan DKPP sebagai lembaga yang memonitor kepatuhan penyelenggara Pemilu atas kode etik kepemiluan. Tujuannya agar para penyelenggara Pemilu di Indonesia bisa lebih berhati-hati dalam menjalankan tugasnya dengan adanya indikator dari IKEPP ini," ucap Heddy.
Menurutnya, hasil-hasil penelitian dalam kerangka IKEPP dapat dijadikan acuan para pengelola lembaga penyelenggara pemilu untuk memperbaiki kinerja perilaku baik ucapan maupun tindakan. Indeks tersebut juga dapat dijadikan sebagai bahan rujukan untuk pembinaan, perbaikan cara kerja, dan membangun habituasi lingkungan yang patuh terhadap kode etik penyelenggara Pemilu.
"Intinya, IKEPP disusun sebagai instrumen penilaian dan pemeringkatan yang akuntabel untuk menjaga kemandirian, integritas, dan kredibilitas Penyelenggara Pemilu sebagaimana amanat Undang-Undang Pemilu," Heddy Lugito menambahkan.
Selain itu, kehadiran IKEPP, menurut Heddy Lugito, juga untuk mempermudah proses penyusunan strategi pembangunan bangsa di bidang etika politik kepemiluan, dengan mengintegrasikan ke dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
"Peluncuran IKEPP menunjukan keberadaan DKPP sebagai lembaga yang memonitor kepatuhan penyelenggara Pemilu atas kode etik kepemiluan. Tujuannya agar para penyelenggara pemilu di Indonesia bisa lebih berhati-hati dalam menjalankan tugasnya dengan adanya indikator dari IKEPP ini," pungkasnya.
(ygs/ygs)
Hoegeng Awards 2025
Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu