Waka Komisi X DPR Usul Wisuda Diganti Pameran Karya Siswa

Jakarta -

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menyorot kasus 2 murid taman kanak-kanak (TK) di Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), yang di-drop out (DO) usai memprotes biaya wisuda Rp 850 ribu per siswa. Hadrian menyarankan wisuda diganti dengan acara yang lebih sederhana.

"Alternatifnya bisa berupa syukuran sederhana di sekolah, pameran karya siswa, atau acara perpisahan kreatif yang melibatkan gotong royong," ujar Hadrian lewat pesan WhatsApp kepada wartawan, Minggu (4/5/2025).

Menurut Hadrian, Wisuda bukan keharusan. Namun, wisuda bisa menjadi momen apresiasi dan kenangan.

"Yang penting, jangan sampai memberatkan orang tua secara finansial," jelasnya.

Hadrian mengatakan biaya wisuda harus menyesuaikan kemampuan orang tua para pelajar. "Sebaiknya biaya wisuda disesuaikan dengan kemampuan ekonomi rata-rata orang tua dan tidak melebihi kebutuhan pokok acara sederhana," lanjutnya.

Sebelumnya, peristiwa 2 murid di-drop out itu terjadi di TK Tunas Muda, Kecamatan Tallo, Makassar. TK tersebut berencana menggelar wisuda tahun ajaran 2024-2025 pada bulan ini.

Salah satu orang tua murid, Rahmawati, awalnya mempertanyakan wali murid membawa buku tabungan pelajar untuk biaya wisuda. Dia pun menyinggung soal surat edaran Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin yang melarang kegiatan seremoni wisuda bagi siswa TK/PAUD hingga SD/SMP di Makassar.

"Jadi saya bilang (ke kepala TK Tunas Muda Makassar), kan saya panggil bunda itu kepala sekolah, 'bunda, ada ini imbauan pak wali kota untuk ditiadakan penamatan, bagaimana itu?' Langsung dia bilang, 'tidak, ini hanya untuk yang pergi di hotel'," kata Rahmawati, Rabu (30/4/2025).

Rahmawati menuturkan, setiap siswa membayar Rp 700 ribu untuk rangkaian wisuda, dan Rp 150 ribu untuk biaya tampil di salah satu saluran televisi. Biaya tersebut dipotong dari uang tabungan siswa.

"Gara-gara itu kemarin anakku dikeluarkan sama anaknya sepupu yang guru di situ. Pas mengundurkan diri, dikasih keluar juga anaknya," ungkap Rahmawati.

Disdik Makassar mengaku sudah memanggil Kepala TK Tunas Muda Makassar, Amusma Alwis, untuk memberikan klarifikasi pada Rabu (30/4) lalu. Disdik Makassar pun merekomendasikan agar TK Tunas Muda menunda acara wisuda yang harusnya digelar tanggal 5 Mei tersebut.

Kepala Bidang PAUD dan PNF Disdik Makassar, Yasmain Gasba, mengatakan pihak TK sudah memberikan penjelasan terkait rencana wisuda. Kepada Disdik, pihak sekolah berdalih kegiatan penamatan atau wisuda siswa selaras dengan visi misi sekolah.

"Mereka tidak menggelar perpisahan yang umum, yang klasikal. Tapi lebih memberikan unjuk kerja, memberikan juga memori yang kuat kepada anak," tuturnya.

Pihak TK juga menepis soal 2 siswa dikeluarkan dari sekolah imbas protes soal wisuda. Pihak sekolah menyebut kedua siswa itu masih berada dalam data pokok pendidikan (Dapodik).

"Saya menanyakan apakah dikeluarkan siswanya? Menurut kepala sekolah tidak dikeluarkan karena datanya di Dapodik itu tetap ada. Baru kita dinyatakan dikeluarkan kalau di Dapodik itu dikeluarkan," tuturnya.

(isa/imk)