Waka Komisi VIII DPR Minta Kemenag Tindak Tegas Travel Nakal di Musim Haji

Jakarta -

Wakil Ketua Komisi VIII DPR Abidin Fikri menyoroti kesiapan Kementerian Agama, Badan Penyelenggara Haji (BP Haji), hingga Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dalam penyelenggaraan ibadah tahun ini. Abidin tak ingin ada kesalahan yang membuat jemaah merasa dirugikan.

"Komisi VIII DPR RI mengapresiasi kerja keras seluruh pihak yang memastikan kelancaran penyelenggaraan ibadah haji. Kami pastikan proses pemvisaan, akomodasi, transportasi, hingga layanan kesehatan sudah disiapkan dengan matang," kata Abidin kepada wartawan, Selasa (6/5/2025).

Abidin memberikan catatan terkait pelaksanaan haji 2025. Ia menyoroti praktik pemberangkatan jemaah haji menggunakan visa non-haji yang masih ditemukan oleh oknum biro travel.

"Kami meminta Kementerian Agama menindak tegas travel yang terbukti melanggar, termasuk pencabutan izin operasional. Jangan biarkan jemaah menjadi korban," ujarnya.

Abidin mengimbau masyarakat waspada dan memeriksa keabsahan biro perjalanan melalui situs resmi Kementerian Agama. Jika terjadi penipuan, katanya, calon jemaah bisa langsung melapor ke kepolisian.

"Jangan diam. Laporkan dengan membawa dokumen perjalanan, bukti pembayaran, dan bukti komunikasi dengan travel agar pelaku bisa diproses hukum," ucap Abidin.

Legislator PDIP ini juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas layanan dari mulai penyediaan makanan, fasilitas ramah lansia, hingga pelatihan manasik haji intensif. Abidin mewanti-wanti cuaca ekstrem di Arab Saudi mencapai lebih dari 40 derajat Celsius.

"Kami juga mendorong pengawasan ketat terhadap maskapai seperti Garuda Indonesia, Lion Air, dan Saudi Airlines agar tidak ada keterlambatan yang mengganggu jadwal jemaah," katanya.

Sementara itu, anggota komisi VIII DPR Fraksi PDIP, Selly Gantina, mengatakan pihaknya akan melakukan pengawasan secara menyeluruh. DPR disebut akan membagi pengawasan dalam beberapa tahap, yakni sebelum keberangkatan, masa pelaksanaan di Makkah dan Madinah, hingga setelah kepulangan.

"Kami turun langsung ke lapangan, termasuk ke Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Fokus kami bukan hanya fasilitas, tapi agar ibadah jemaah tidak terganggu oleh persoalan teknis," ungkap Selly.

Selly ingin kasus delay transportasi yang membuat jemaah gagal menjalankan arbain di Madinah pada 2024 tak terulang. Selly berharap Kemenag tahun ini melakukan sejumlah perbaikan.

Ia juga mendukung rencana pembangunan 'kampung haji' di Arab Saudi oleh Presiden Prabowo Subianto. Selly menilai kebijakan itu jika terealisasi mampu menekan biaya haji di tahun berikutnya.

"Kami berharap kerja sama jangka panjang seperti kontrak maktab atau hotel 5-10 tahun bisa terwujud. Ini akan berdampak signifikan pada efisiensi biaya, terutama karena nilai tukar dolar dan riyal Saudi selalu fluktuatif," katanya.

Adapun biaya haji 2025 mengalami penurunan sebesar Rp 4 juta menjadi Rp 89 juta. Selly memandang pembiayaan itu masih tinggi, maka perlu lagi ditekan dari komponen transportasi.

"Komponen penerbangan dibayar penuh oleh jemaah, dan biaya antar-embarkasi bisa berbeda jauh. Ini masih jadi pekerjaan rumah kita bersama," ujar Selly.

"Komitmen pemerintah sangat penting agar pelayanan tidak hanya memenuhi standar minimum, tetapi benar-benar prima. Kami ingin memastikan seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan tenang, khusyuk, dan kembali ke Tanah Air sebagai haji mabrur," lanjutnya.

(dwr/eva)