Waka Komisi II DPR Bicara Kriteria soal Usul Solo Jadi Daerah Istimewa

Jakarta -

Usulan agar Solo dijadikan Daerah Istimewa Surakarta mencuat. Wakil Ketua (Waka) Komisi II DPR Dede Yusuf menyebut suatu daerah harus memiliki kriteria agar menjadi daerah istimewa.

"Kalau masalah daerah istimewa ya, nanti kriterianya seperti apa karena banyak daerah yang memiliki histori juga. Tapi kalau semuanya yang merasa punya histori mengusulkan, maka semuanya pengen jadi daerah istimewa, jadi harus ada kriteria istimewanya karena apa," kata Dede kepada wartawan, Jumat (25/4/2025).

Dede menyebut setiap daerah di Indonesia pasti memiliki kebudayaan serta sejarah masing-masing. Dia menegaskan bahwa Komisi II DPR belum membahas secara khusus soal usulan tersebut.

"Karena kalau hanya dikaitkan dengan masalah kebudayaan, dikaitkan dengan histori, hampir semua Indonesia banyak peninggalan kerajaan-kerajaan, itu contoh Cirebon, itu saya pikir punya cerita yang kuat juga, namun kan belum ada masukan seperti itu," ujarnya.

"Jadi menurut kami saat ini Komisi II belum melakukan pembahasan khusus terkait itu dan tunggu dari pemerintah," tambahnya.

Usulan Solo Jadi Daerah Istimewa Surakarta

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima mengatakan ada masukan jika Solo menjadi Daerah Istimewa. Hal ini diungkapkan Aria Bima menyikapi pernyataan Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik yang menyebut ada masukan untuk 6 wilayah dijadikan daerah istimewa.

Hal itu disampaikan Akmal dalam rapat dengan pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (24/4). Dalam pemaparannya, Akmal menyebut ada 42 usulan pembentukan provinsi hingga 6 wilayah untuk dijadikan daerah istimewa.

"Sampai dengan bulan April 2025, izin kita mendapat banyak PR ada 42 usulan pembentukan provinsi, 252 kabupaten, 36 kota, ada 6 yang meminta daerah istimewa," kata Akmal dalam pemaparannya.

Kendati demikian, hal ini dikatakan mesti dikoordinasikan dengan DPR RI. Ia menyebut setiap keputusan harus berlandaskan undang-undang.

"Juga ada 5 meminta daerah khusus, tentu izin sekali lagi ini merupakan PR kita bersama karena undang-undang mengamanatkan agar pemerintah dan DPR untuk melakukan langkah-langkah informasi ke depan," katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima menyebut pemberian daerah istimewa perlu dipertimbangkan dengan matang. Ia mengatakan keputusan terkait itu harus memikirkan rasa keadilan bagi semua daerah di RI.

"Pengkajian mengenai daerah istimewa itu satu hal yang penting karena kita tidak gegabah hanya karena faktor-faktor tertentu karena pada prinsip negara kesatuan ini kita ini satu kesatuan wilayah, satu kesatuan administrasi, satu kesatuan ekonomi, yang antar daerah itu harus ada perasaan yang adil," kata Aria Bima ditemui usai rapat di DPR.

Namun, Aria menyebut memang ada masukan untuk Solo menjadi 'Daerah Istimewa Surakarta'. Adapun usulan itu, salah satunya mempertimbangkan rekam jejak Kota Solo bagi RI.

"Jangan sampai pemberian daerah keistimewaan ini membuat rasa ketidakadilan daerah-daerah lain ya, seperti daerah saya, yang Solo minta pemekaran dari Jawa tengah dan diminta dibikin Daerah Istimewa Surakarta," ujar Aria Bima.

(azh/jbr)