Waka DPR Dorong Hardiknas Jadi Momen Perbaikan Ketimpangan Pendidikan di RI

Jakarta -

Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal berharap peringatan Hardiknas 2025 mesti menjadi momentum perbaikan kualitas pendidikan di RI. Ia menyoroti masih ada ketimpangan hak-hak pendidikan anak hingga guru di daerah.

"Hari Pendidikan Nasional yang kita peringati setiap 2 Mei harus menjadi momentum untuk merenungkan kembali komitmen negara terhadap masa depan anak-anak sebagai generasi penerus bangsa," kata Cucun dalam keterangannya, Jumat (2/5/2025).

Cucun mengatakan saat ini ketimpangan layanan pendidikan dari sisi sarana, prasarana dan fasilitas masih dirasakan oleh masyarakat. Ia berharap permasalahan ini bisa tuntas terutama di daerah 3T, tertinggal terdepan dan terluar.

"Dan ketimpangan ini terjadi bukan hanya di daerah Tertinggal, Terdepan dan Terluar tapi juga di daerah-daerah yang tidak terlalu jauh dari ibukota," ujar Cucun.

Cucun menyinggung nasib sekolah-sekolah yang dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dalam kurun hampir satu dekade terakhir. Menurut Cucun, banyak dari sekolah-sekolah tersebut justru termarjinalkan lantaran tak terintegrasi dengan baik.

Cucun juga menyinggung masalah kesejahteraan guru serta dosen yang masih jauh dari rasa keadilan. Ia menyoroti upah guru honorer yang belum layak.

"Padahal mereka yang berdiri di garda terdepan pendidikan. Tapi sampai sekarang, masih banyak guru honorer dan non-ASN yang belum memiliki kepastian status, upah yang layak, maupun akses pelatihan dan pengembangan diri," katanya.

Waketum PKB ini mendukung rencana Presiden Prabowo Subianto memberikan bantuan untuk guru honorer dan guru yang belum menempuh pendidikan D4 atau S1, serta renovasi 10.440 sekolah. Ia berharap dengan komitmen kesejahteraan untuk guru, maka kualitas pendidikan di RI lebih meningkat.

"DPR mendukung segala upaya Pemerintah dalam rangka pemerataan pendidikan nasional serta kesejahteraan para tenaga pendidik, agar kualitas pendidikan Indonesia semakin baik ke depannya," kata Cucun.

Lebih lanjut, Cucun meminta pemerintah mengatensi kasus perundungan di sekolah. Ia mendorong adanya pembinaan karakter bagi siswa di sekolah untuk mencapai Indonesia Emas 2045.

"Kita harus memastikan sekolah menjadi lingkungan teraman dan ternyaman bagi anak-anak selain di rumahnya. Tak hanya sebagai tempat menimba ilmu, sekolah juga harus menjadi tempat yang dirasa seperti rumah teman yang menyenangkan bagi anak-anak. Jadi tak ada toleransi bagi kekerasan di sekolah," ujar Cucun.

"Kebijakan pendidikan harus benar-benar terukur outputnya. Kebijakan yang sudah pernah dilaksanakan oleh menteri-menteri terdahulu harus dilakukan evaluasi. Kalau bagus harus dilanjutkan, dan yang kurang optimal harus ada perubahan. Tapi perubahan kebijakannya juga harus dikaji secara matang," tambahnya.

Menurut Cucun, pendidikan tidak hanya terbatas di ruang kelas atau tenaga pendidik formal. Ia menyebut pendidikan bisa hadir di mana saja termasuk dari para relawan.

"Banyak tenaga pendidik informal yang berjasa memberikan waktunya secara sukarela untuk membantu menyalurkan pendidikan kepada anak-anak yang tidak mengenyam bangku pendidikan di sekolah. Relawan-relawan ini bisa siapa saja. Baik mereka yang masih juga berstatus sebagai peserta didik seperti mahasiswa, seniman, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalipun, atau masyarakat pada umumnya yang lain," imbuhnya.

(dwr/eva)