Tukin Berbasis Beban Kerja Dosen

7 hours ago 4

Jakarta -

Di tengah carut marutnya masalah terkait tunjangan kinerja (tukin) dosen yang belum terbayar sampai dengan pertengahan Februari 2025 ini, ada kabar yang cukup melegakan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani. Sebagaimana diberitakan detikcom (14/2), Sri Mulyani memastikan tukin atau remunerasi akan diselesaikan dalam waktu dekat. Sri Mulyani memastikan saat ini pemerintah masih pada tahap penghitungan dan pendataan serta mempersiapkan Perpres terkait tukin tersebut.

Tukin dosen ini hanya dibayarkan untuk dosen ASN PTN satker di lingkungan Kemendikti-Saintek, dosen ASN PTN BLU yang belum menerapkan remunerasi, dan dosen ASN di lingkungan LL Dikti serta dosen KL lainnya.

Terlepas dari adanya berbagai catatan kritis atas kebijakan tukin dosen yang sedang disiapkan oleh Kementerian Keuangan bersama Kemendiktisaintek yang nantinya diwujudkan dalam bentuk Perpres, ada hal penting yang perlu diperhatikan, yakni dasar pemberian tukin. Sangat penting bagi pemerintah untuk memperhatikan tentang apa yang seharusnya dijadikan dasar untuk membayar tukin kepada seorang dosen.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Beban Kerja Dosen

Menurut saya, dasar pemberian tukin dosen yang paling tepat adalah beban kerja dosen (BKD). BKD merupakan kegiatan yang dibebankan kepada dosen dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai pendidik profesional dan ilmuwan dalam kurun waktu tertentu. Tugas dan kewajiban yang menjadi beban dosen tersebut terdiri atas melaksanakan tridharma perguruan tinggi, tugas tambahan, dan tugas penunjang.

Tridharma perguruan tinggi meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Tugas dan kewajiban tersebut dilaporkan kinerjanya dalam waktu setiap semester di perguruan tinggi yang bersangkutan. Oleh karena itu, setiap semester semua dosen di Indonesia yang sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) atau Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) wajib melaporkan kinerjanya dengan mengisi BKD di Sistem Informasi Sumber Daya Terintegrasi (SISTER) yang dimiliki oleh Kemendiktisaintek.

Sesuai dengan Keputusan Dirjen Dikti No. 12/E/KPT/2021, ada ketentuan yang wajib dipenuhi oleh semua dosen di Indonesia terkait dengan pelaporan BKD setiap semester. Pertama, seluruh dosen setiap semester wajib melakukan kegiatan pada unsur pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, dan penunjang minimal sebesar 12 satuan kredit semester (SKS), dan maksimal 16 SKS. Jika ada kinerja dosen di atas 16 SKS maka diakui sebagai beban lebih.

Kedua, minimal jumlah SKS kegiatan unsur pendidikan dan penelitian yang harus dipenuhi dosen per semester sebesar 9 SKS. Ketiga, semua dosen wajib menjalankan kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, dan penunjang secara keseluruhan tanpa ada satupun dari empat aktivitas tersebut bernilai 0 SKS setiap semester.

Keempat, dosen dengan tugas tambahan, yakni sedang mengemban jabatan struktural di perguruan tinggi mulai rektor, warek, dekan, wadek, kaprodi sampai sekprodi dibebaskan dari kegiatan unsur penelitian, pengabdian masyarakat dan penunjang, namun tetap diwajibkan untuk tetap memenuhi unsur pendidikan (pengajaran) sebesar 3 SKS.

Kelima, semua dosen yang sudah memiliki jabatan fungsional wajib untuk memenuhi kewajiban khusus. Untuk jabatan asisten ahli dan lektor wajib menulis buku ajar/buku teks/buku referensi atau karya ilmiah yang diterbitkan pada jurnal nasional/prosiding nasional.

Untuk jabatan lektor kepala wajib memiliki paling sedikit tiga karya ilmiah yang terbit pada jurnal nasional terakreditasi peringkat satu dan dua, atau paling sedikit satu karya ilmiah yang terbit pada jurnal internasional. Untuk jabatan profesor wajib memiliki paling sedikit satu buku ajar/buku teks/buku referensi dan tiga karya ilmiah yang terbit pada jurnal internasional atau satu karya ilmiah pada jurnal internasional bereputasi.

Menurut pendapat saya, pada prinsipnya, jika seorang dosen ASN sudah memenuhi semua ketentuan terkait BKD sebagaimana dijelaskan di atas, maka dia berhak untuk mendapatkan tukin dari pemerintah. Dan, kalau seorang dosen ASN tidak sanggup memenuhi ketentuan BKD sebagaimana dijelaskan di atas maka dosen tersebut tidak berhak mendapatkan tukin, sehingga pemerintah tidak wajib membayarkan tukin kepada dosen tersebut.

Prinsip di atas harus menjadi ketentuan utama dalam Perpres terkait tukin dosen yang saat ini sedang diproses dan difinalisasi oleh Kementerian Keuangan bersama Kemendiktisaintek.

Alasan

Ada beberapa alasan mengapa BKD menjadi dasar yang tepat untuk pembayaran tukin dosen. Pertama, karena BKD merupakan ukuran kinerja dosen yang memiliki landasan hukum kuat, yakni UU No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen.

Di Pasal 72 UU tersebut disebutkan bahwa dosen wajib memenuhi BKD terkait pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan penunjang senilai minimal 12 SKS dan maksimal 16 SKS setiap semester. Artinya, seluruh dosen setiap semester wajib mencapai kinerja tridharma perguruan tinggi senilai 12-16 SKS. Berdasarkan UU No. 14/2005, ukuran kinerja yang tepat yang harus dipenuhi oleh dosen di Indonesia adalah BKD, yang senilai 12-16 SKS setiap semester.

Kedua, karena BKD merupakan ukuran kinerja dosen yang selama ini sudah diterapkan oleh Kemendiktisaintek untuk mengukur kinerja dosen. Oleh karena itu, semua dosen di Indonesia tentu sudah sangat familier dan sangat terbiasa dalam melaporkan kinerja BKD-nya setiap semester melalui sistem SISTER yang dimiliki Kemendiktisaintek. Dengan demikian, pengukuran kinerja dosen dengan menggunakan BKD ini langsung bisa diterapkan untuk dasar pembayaran tukin dosen, seandainya Perpres terkait tukin selesai dibuat.

Ketiga, karena ukuran kinerja dosen dengan menggunakan BKD ini sudah mempertimbangkan segala peraturan yang mengatur tentang tugas dan kewajiban seorang dosen baik yang dikeluarkan oleh Kemendiktisaintek maupun BKN. Oleh karena itu, Kemendiktisaintek tidak perlu lagi membuat ukuran kinerja dosen yang baru, cukup dengan tetap menggunakan BKD yang selama ini ada sebagai dasar pembayaran tukin dosen.

Dengan demikian, begitu Perpres terkait tukin dosen selesai dibuat oleh Kementerian Keuangan bersama Kemendiktisaintek, dan ditandatangani oleh Presiden, maka dosen-dosen ASN di Indonesia segera dapat menikmati tukin yang sudah lama ditunggu-tunggu.

Rahmat Setiawan Guru Besar Universitas Airlangga

(mmu/mmu)

Loading...

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Read Entire Article
Koran | News | Luar negri | Bisnis Finansial