Trump, Prabowo, dan Panggung Geopolitik

Trump diproyeksikan akan menyelesaikan sejumlah agenda prioritas dalam waktu dekat di antaranya, 1) Penataan fiskal-moneter domestik; 2) Penyelesaian perang Rusia-Ukraina dan perbaikan hubungan antara Amerika Serikat dan Rusia, 3) Penyelesaian perang di Timur Tengah, hingga 4) Persiapan babak baru perang dagang Amerika Serikat, utamanya dengan China. Langkah tersebut menunjukkan pragmatisme Trump meskipun akan menuai kontroversi.

Sesuai dengan janjinya, Trump akan memulihkan perekonomian domestik dengan menekan dan mengefisiensikan pengeluaran federal serta menguatkan sentimen pasar modal domestik. Upaya tersebut terlihat dengan pendirian institusi baru yaitu Departemen Efisiensi Pemerintahan yang dipimpin oleh Elon Musk serta penempatan Scott Bessent sebagai Kepala Departemen Keuangan.

Kemudian, Trump diharapkan dapat menyelesaikan Perang Rusia-Ukraina secara cepat untuk menghentikan arus bantuan pinjaman yang terus dikeluarkan Amerika Serikat selama tiga tahun terakhir sebanyak USD 106 miliar dari anggaran Federal. Selain itu, Rusia mengharapkan adanya perbaikan hubungan kedua negara dengan Trump sebagai Presiden Amerika Serikat 2025-2029. Terlebih, dengan momentum tersebut kedua negara dapat membahas kembali beberapa kerja sama strategis yang sempat berhenti, seperti NEW START.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Perubahan tersebut dapat dipahami mengingat sejumlah kebijakan Trump akan jauh menguntungkan perusahaan besar, seperti pemotongan pajak korporasi yang signifikan, deregulasi kebijakan lingkungan, hingga privatisasi dan proteksionisme, dengan catatan itu semua di luar kebijakan baru yang dapat secara unilateral dicetuskan selama empat tahun kepemimpinannya.

Selayaknya pemimpin populis yang otoriter, Trump telah berhasil mengkooptasi lembaga legislatif dan melemahkan lembaga yudikatif serta memperoleh dukungan oligarki yang dapat diasumsikan bahwa Trump dapat secara bebas mengeluarkan kebijakan yang ia sukai hingga akhir periodenya, dengan catatan ceteris paribus pada hasil pemilu sela 2026.

Lalu, bagaimana Indonesia menyiapkan diri untuk berinteraksi dengan Amerika Serikat ke depan? Apakah politik luar negeri bebas aktif dapat memberikan ruang otonomi untuk Prabowo bermanuver pada kontestasi geopolitik kontemporer? Apabila ditarik secara idiosinkratik, kedua pimpinan tersebut tergolong serupa yang dapat dikategorikan sebagai strongman di mana mereka akan bersikap tegas dan keras dalam melindungi kepentingan nasionalnya masing-masing.

Namun, berkaca pada 12 November lalu, saat Prabowo menghubungi Trump, memperlihatkan adanya preferensi Prabowo untuk membangun hubungan baik antara Jakarta dan Washington DC yang juga direspons secara positif oleh Trump. Meskipun demikian, Indonesia perlu menyiapkan serangkaian skenario mitigasi mengingat akan ada pergeseran signifikan dari kebijakan Amerika Serikat per se dari Joe Biden ke Donald Trump.

Dari sektor ekonomi, Indonesia perlu memperhatikan ketahanan ekonomi nasional, utamanya dalam menjaga kemampuan konsumsi-produksi nasional, terhadap proyeksi peningkatan inflasi dan peningkatan biaya impor yang dipengaruhi depresiasi nilai tukar terhadap dolar dan perang tarif yang akan datang. Terlebih, Indonesia merupakan negara yang termasuk dalam daftar evaluasi penerima generalized system of preferences (GSP) sehingga akan mempengaruhi performa neraca dagang secara signifikan apabila Indonesia dikeluarkan dari GSP.

Di sektor politik-keamanan, Indonesia perlu memetakan area kontestasi yang beririsan dengan isu sensitif negara adidaya yang berpotensi memicu konflik. Keanggotaan penuh Indonesia dalam forum BRICS berpotensi kontraproduktif bagi Indonesia. Pasalnya Trump merespons agresif dengan tarif 100% dan isolasi ekonomi terhadap inisiatif dedolarisasi BRICS.

Sementara itu, kunjungan kenegaraan Prabowo ke China juga menuai kritik, terutama atas kolaborasi pengembangan bersama di perairan Laut Natuna dan Laut China Selatan yang dinilai tidak memiliki dasar hukum jelas. Kerja sama tersebut menimbulkan kesan keberpihakan Indonesia kepada China dan berpotensi mengurangi kepercayaan Amerika Serikat terhadap netralitas Indonesia di kawasan.

Selain itu, Indonesia perlu mencermati usulan relokasi dua juta pengungsi Palestina, sebagai salah satu negara tujuan. Dalam hal ini, Indonesia harus menegaskan komitmennya terhadap resolusi dua negara yang menjadi prinsip perjuangan kemerdekaan Palestina. Jika menerima usulan tersebut, beberapa hal perlu dipertimbangkan: 1) Apakah relokasi tersebut mendukung resolusi dua negara; 2) Apakah masyarakat Indonesia siap menerima pengungsi tanpa gesekan sosial, merujuk kepada pengalaman dengan pengungsi Rohingya; dan 3) Apakah langkah ini menjadi sinyal awal bergabungnya Indonesia dalam Abraham Accords untuk mempererat hubungan dengan Amerika Serikat dan Israel.

Namun, pada akhirnya Modi berhasil membangun kembali hubungan India dan Amerika Serikat dari friksi sebelumnya dengan mendukung revitalisasi Quad serta menegosiasikan jalan tengah yang dapat menguntungkan kedua belah pihak, seperti peningkatan tingkat lisensi otoritas perdagangan strategis mencakup pembelian beragam alutsista Amerika Serikat dan beberapa kesepakatan kerja sama energi kedua negara.

Untuk menghadapi pelbagai tantangan tersebut, Indonesia sangat krusial memiliki strategi adaptif dengan menjalankan politik luar negeri bebas aktif yang pragmatis. Indonesia perlu kembali meninjau fora internasional dan isu apa saja yang dapat dimaksimalkan untuk kepentingan nasional, baik abstrak seperti penguatan kepemimpinan maupun konkret seperti peningkatan ekonomi.

Pasalnya selama lima tahun terakhir Indonesia telah tiga kali memanggil kembali Duta Besarnya dikarenakan adanya penempatan strategis domestik yang mengakibatkan satu tahun lebih jabatan tersebut kosong. Jika Indonesia tidak mampu menghadirkan negosiator tersebut, maka diproyeksikan interaksi dengan negara adidaya tersebut akan cenderung dipenuhi konsesi Indonesia terhadap Amerika Serikat.

B. Mario Yosryandi Sara Anggota Associate Scholarium di LP3ES