9 hours ago
4
Jakarta, CNN Indonesia --
Ketua Komisi V DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Lasarus mempertanyakan alokasi anggaran penanganan lumpur Lapindo yang terus muncul dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sejak 2022 hingga dalam Rancangan APBN 2026.
Dalam rapat kerja dengan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, ia menyoroti besarnya dana yang dihabiskan setiap tahun untuk penanganan lumpur tersebut tanpa adanya penyelesaian yang jelas.
"Saya dapat data APBN dari 2022 Rp270 miliar, APBN 2023 Rp270 miliar, APBN 2024 Rp227 miliar, APBN 2025 Rp179 miliar, dan di RAPBN tahun 2026 ini Rp169 miliar," kata Lasarus, Jakarta Pusat, Rabu (9/7).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menilai penanganan lumpur Lapindo cenderung stagnan meski menelan ratusan miliar rupiah setiap tahun. Menurutnya, perlu dievaluasi apakah pendekatan teknis saat ini sudah tepat.
Ia mengusulkan kemungkinan pengerukan kanal besar langsung ke laut sebagai alternatif solusi permanen.
"Di lumpur Lapindo ini, kita agak aneh juga ini. Apa yang membuat biaya begini besar, apa enggak kita bikin kali saja dikeruk gede-gede dari lubang itu biar langsung mengalir ke laut," ucap Lasarus.
Ia juga meminta perhatian langsung dari Menteri PU Dody dan pejabat terkait, termasuk Direktur Jenderal Sumber Daya Air Dwi Purwantoro.
Lasarus menyebut alokasi anggaran untuk penanganan lumpur Lapindo terlalu besar dan seharusnya bisa digunakan untuk keperluan lain yang lebih menyentuh masyarakat, seperti pembangunan jalan di daerah.
"Ini makan anggaran gede banget setiap tahun ini. Ini kalau kita bikin jalan daerah, sudah berapa banyak jalan yang jadi ini? Padahal ini kita hanya ngelolosin lumpur saja, kalau memang sudah tidak lagi mengancam keselamatan masyarakat di situ, ya sudah dicari cara," ujarnya.
Lasarus juga menyinggung potensi inefisiensi dalam pengadaan alat seperti pompa, serta menyoroti kemungkinan praktik sewa berulang yang tidak berkesudahan.
"Ini kemungkinan nih sewa pompa segala macam ini. Kemungkinan, ini siapa yang punya pompa, abadi kah kita sewa pompa ini nanti? Ini tolong dicek nanti-nanti Pak Menteri," katanya.
Ia menyebut bakal meninjau langsung ke lokasi dalam waktu dekat guna melihat kondisi terkini. Menurutnya, proyek penanganan lumpur Lapindo cenderung berulang namun tidak menyentuh persoalan masyarakat yang terdampak.
"Sudah begitu juga kewajiban kepada masyarakat, bukannya dibayar, tunggakannya masih banyak, Pak, kepada masyarakat lumpur lapindo ini. Tapi yang ada proyeknya gede-gede setiap tahun," ujar Lasarus.
Ia bahkan menyebut ada anggota DPR terdahulu yang menjadi korban dampak lumpur namun tidak mendapatkan ganti rugi dari negara.
Lasarus membuka kemungkinan pembentukan Panitia Kerja (Panja) DPR untuk kasus Lapindo, dan menyarankan dilakukan audit menyeluruh oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
"Ini mohon dicek nanti Pak Menteri, bila perlu nanti kami (buat) Panja ini. Biar kita minta kepada BPK, minta audit dengan tujuan tertentu. Kalau ada nanti di sini tindak pidana, biar cepat-cepat kita kirim ke penjara ini pelakunya," kata dia.
Lasarus menyatakan keheranannya atas penanganan yang dinilainya tidak efektif dalam dua dekade terakhir. Ia mempertanyakan mengapa saluran pengalir lumpur tidak dibangun secara permanen padahal teknologi yang lebih kompleks di proyek lain bisa dilakukan.
"Kenapa enggak kita bikin saja kali gede-gede. Itu Freeport, gunung saja bisa kita runtuhkan. Masa bikin saluran ini saja enggak bisa," katanya.
Ia menegaskan usulan tersebut juga berasal dari aspirasi warga di daerah yang merasa penanganan lumpur Lapindo tidak kunjung selesai.
"Pak Lasarus, itu kok seperti melihara kucing katanya di situ, enggak selesai-selesai," ucapnya menirukan keluhan warga.
Ia pun turut mengingatkan agar Kementerian PU berhati-hati dalam menyusun permintaan anggaran tahun mendatang, mengingat masalah ini terus berulang tanpa kejelasan hasil.
Infografis Dampak Ekonomi dan Sosial Semburan Lumpur Lapindo. (CNN Indonesia/Timothy Loen).
(del/agt)
