Tata Kelola Anggaran Kemensos Akuntabel & Transparan, BPK Beri Apresiasi

Jakarta -

Anggota III BPK RI, Akhsanul Khaq menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kepatuhan dan Kinerja kepada Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul). Akhsanul Khaq menilai pengelolaan belanja barang dan belanja bantuan sosial oleh Kemensos sepanjang 2024 telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

"Kami menyimpulkan bahwa pengelolaan anggaran Kemensos pada 2024 telah sesuai ketentuan dalam semua hal yang material," ujar Akhsanul dalam keterangan tertulis, Senin (5/5/2025).

Penyampaian LHP tersebut disampaikan pada Senin (5/5) di Gedung Kemensos, Jakarta. Tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan yang meningkat jauh di atas rata-rata nasional menjadi bukti kinerja positif.

"Kami mengapresiasi yang sudah dilakukan Pak Menteri, ada 83,75 persen dari keseluruhan rekomendasi telah ditindaklanjuti oleh Kemensos. Di atas rata-rata nasional (yakni) 75 persen," imbuhnya.

BPK juga memberikan apresiasi atas berbagai inovasi layanan yang telah dilakukan Kemensos, yakni pembaruan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG), optimalisasi call center pengelolaan DTKS, serta integrasi layanan SIKS-NG untuk pemerintah daerah melalui platform WhatsApp dan Telegram.

Hasil pemeriksaan terdapat 13 temuan yang diidentifikasi dalam pemeriksaan telah dibahas bersama dan BPK telah memberikan 39 rekomendasi sebagai langkah perbaikan. Seluruh rekomendasi tersebut ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana aksi (action plan).

"Kami mengapresiasi atas komitmen Pak Menteri beserta jajaran untuk menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan kami," kata Akhsanul.

Berdasarkan hasil LHP tersebut, Gus Ipul menyampaikan komitmennya untuk menjalankan setiap masukan dan rekomendasi dari BPK.

"Pilihannya hanya satu, yaitu menindaklanjuti seluruh temuan dan menjalankan semua rekomendasi agar tata kelola kita semakin baik," tegas Gus Ipul.

Menurutnya, LHP bukan sekadar laporan evaluasi, melainkan alat korektif untuk meningkatkan kinerja dan integritas pelayanan publik serta menunjukkan posisi Kemensos saat ini, sekaligus menjadi panduan untuk perbaikan ke depan.

Kemensos berkomitmen menindaklanjuti seluruh temuan dan rekomendasi BPK dengan cepat. Gus Ipul juga menekankan pentingnya pembenahan, mulai dari aspek regulasi, sistem, hingga pelaksanaan teknis program.

Gus Ipul berharap hasil ini menjadi momentum berharga bagi transformasi tata kelola Kemensos yang lebih profesional, bersih, dan berdampak langsung pada masyarakat.

"Hasil audit ini menjadi momentum perbaikan menyeluruh dalam tata kelola Kementerian Sosial. Kita ingin Kemensos jadi lembaga yang bersih, akuntabel, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat," ujarnya.

Setiap rupiah yang dikelola harus dipertanggungjawabkan secara transparan dan membawa manfaat nyata bagi masyarakat. Kemensos juga memiliki tanggung jawab dalam mengelola anggaran bagi kelompok rentan dan miskin.

Dengan semangat perbaikan berkelanjutan, Kemensos berkomitmen menjadikan hasil audit sebagai pijakan menuju lembaga yang akuntabel. Langkah-langkah tepat diambil agar setiap program bukan hanya tepat sasaran, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik.

(akn/ega)