3 hours ago
2
Jakarta -
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Kelautan dan Perikanan menekankan pentingnya optimisme dan sinergi dalam menghadapi tantangan dampak kebijakan tarif dari Amerika Serikat (AS). Seperti diketahui, Presiden AS Donald Trump mengenakan tarif impor kepada Indonesia sebesar 47%.
Saat ini kebijakan tarif tersebut tengah ditunda selama 90 hari dan yang berlaku hanya 10%. Proses negosiasi antara pemerintah Indonesia dengan AS pun telah berlangsung beberapa hari lalu.
"Dengan kondisi ekonomi sekarang dan kebijakan Amerika (Serikat), kita sudah diskusi bareng-bareng. InsyaAllah, pengusaha tidak boleh pesimistis," ujar Wakil Ketua Umum Koordinator (WKUK) Bidang Pangan Kadin Indonesia Mulyadi Jayabaya, dalam keterangannya, dikutip Senin (21/4/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Bidang Kelautan dan Perikanan Kadin Indonesia Yugi Prayanto menekankan pentingnya keterlibatan aktif dunia usaha dalam proses perundingan terkait isu-isu perdagangan internasional. Pengusaha mengusulkan keterlibatan pelaku usaha dalam negosiasi ini.
"Intinya adalah kita harus memberi masukan setiap ada isu-isu yang perlu di-update dalam masalah perang tarif ini yang lagi in," ujar Yugi.
Menurutnya, dampak besar terhadap kebijakan Trump akan sangat besar, apalagi terkait produk yang diperlukan di dalam negeri. "Kalau seumpamanya tarifnya sangat tinggi, sudah pasti pelaku tidak bisa membeli produk, contohnya udang," tambahnya.
Yugi juga menyoroti pentingnya perbaikan data dalam sektor perikanan. Ia menyebut pemerintah bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan para pemangku kepentingan tengah mencari solusi untuk membenahi big data perikanan. Langkah ini kata Yugi, dinilai krusial untuk menghitung target pertumbuhan sektor secara akurat.
"Pemerintah, BPS dan stakeholder mencari solusi untuk memperbaiki big data perikanan. Setelah big data clear, target pertumbuhan 8 persen bisa terkalkulasi dengan baik," ujarnya.
Dia menegaskan, usulan ini sejalan dengan tujuan menjadikan perikanan sebagai komoditas ekspor unggulan Indonesia. Menurutnya hal ini akan berdampak langsung kepada, nelayan dan petambak yang jumlahnya sampai jutaan.
"Amerika (Serikat) biasanya sangat prihatin kalau berkaitan dengan social issues. Dan juga mereka sendiri tidak ada swasembada perikanan, jadi pasti perlu perikanan dari kita. Jadi push and pull factor ini penting," tandas Yugi.
Lebih lanjut, Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Tornanda Syaifullah menegaskan bahwa pemerintah tengah menyiapkan solusi konkret dalam waktu 90 hari ke depan sejak ketetapan tarif diberlakukan.
"Pemerintah tetap mencari solusi terbaik. Kita diberi waktu 90 hari sejak kebijakan ini diumumkan. Ini adalah momen penting untuk merombak sektor dari hulu ke hilir. Kita harus menata ulang semua agar produk kita tetap kompetitif di pasar internasional. Jika pasar Amerika (Serikat) tidak lagi memungkinkan karena tarif terlalu tinggi, kita harus membidik pasar baru, seperti Uni Emirat Arab, Asia Tenggara, atau Eropa," jelas Tornanda.
Sebagai informasi, merujuk pada data KKP, Amerika Serikat (AS) menjadi negara tujuan utama ekspor produk perikanan nasional di 2024. Nilai ekspor ke Negeri Paman Sam mencapai US$ 1,90 miliar atau 31,97% dari total ekspor perikanan Indonesia di 2024.
Posisi selanjutnya ditempati China sebesar 20,88% dari total ekspor perikanan Indonesia, diikuti ASEAN 14,39%, Jepang sebesar 10,06%, dan Uni Eropa 6,96%.AS juga tercatat menjadi negara tujuan utama ekspor udang Indonesia yakni 63% dari total volume ekspor udang di 2024 yang mencapai 214.575 ton. Disusul Jepang 15%, China dan Asean 6%, Uni Eropa 4%, serta Rusia, Taiwan, dan Korea 1%.
(kil/kil)
