Skor IPK RI Membaik, IM57 Minta Pemerintah Tak Kendur Berantas Korupsi

Jakarta -

Skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun ini mengalami kenaikan. IM57+ Institute menilai kenaikan skor IPK Indonesia sebagai sinyal yang positif, namun perlu disikapi secara bijak.

"Pertama, kenaikan skor sebesar dari 34 ke 37 adalah sinyal bagi pemerintah untuk melakukan tindakan yang lebih serius untuk menunjukkan realisasi komitmen pemberantasan korupsi," kata Ketua IM57+Institute, Lakso Anindito, saat dihubungi, Selasa (11/2/2025).

Skor IPK Indonesia di tahun ini berada di angka 37. Angka itu merupakan penilaian dari kinerja pemberantasan korupsi yang terjadi di periode tahun 2024. Skor tersebut juga naik tiga poin dari periode sebelumnya yang hanya menghasilkan perolehan 34.

Lakso menilai capaian skor IPK di tahun ini bak pedang bermata dua. Di satu sisi kenaikan tiga poin menjadi momentum positif bagi pemerintah untuk konsisten dalam kerja pemberantasan korupsi, namun di sisi lain skor IPK di tahun ini menunjukkan penurunan di indikator demokrasi.

"Kenaikan skor adalah momentum positif yang harus digunakan oleh pemerintah dengan mempertimbangkan KPK pimpinan baru serta adanya berbagai pernyataan Presiden terkait kebocoran anggaran. Akan tetapi, pada sisi lain, indikator demokrasi (komponen penilaian CPI) yang menurun serta upaya pemberantasan korupsi yang belum terlihat secara kongkret menjadi hal yang perlu dituntaskan secara serius," tutur Lakso.

Menurut Lakso, pemerintah Prabowo tidak boleh menyikapi capaian kenaikan tiga poin pada skor IPK Indonesia dengan berlebihan. Perolehan itu, kata Lakso, juga harus diimbangi dengan pengetatan pengawasan pada program pemerintah yang memiliki potensi menciptakan korupsi.

"Prabowo harus menggunakan momentum ini secara tepat melalui penanganan sektor prioritas secara serius. Potensi program yang melibatkan nilai signifikan seperti Makan Siang Gratis Bergizi menjadi titik krusial yang berpotensi menjadi korupsi serta ke depan dapat berkontribusi negatif terhadap CPI tahun berikutnya apabila tidak dikawal secara serius," kata Lakso.

"Selain itu, indikasi demokrasi yang menurun dalam CPI ini menunjukkan bahwa demokrasi yang menjadi prasyarat penting yang harus direalisasikan dalam perlindungan kebebasan masyarakat sipil serta penguatan lembaga antikorupsi. Penuntasan kasus korupsi secara konsisten menjadi suatu pekerjaan rumah yang harus dituntaskan. Momentum ini soal ujian bagi presiden di tengah berbagai kritikan kinerja 100 hari yang mencatatkan berbagai blunder termasuk soal isu korupsi," sambungnya.

Skor IPK Indonesia Naik

Indeks Persepsi Korupsi (IPK) atau Corruption Perceptions Index (CPI) Indonesia berada di angka 37 pada 2024. Skor CPI Indonesia itu menempatkan Indonesia di peringkat ke-99.

Dilihat dari kanal YouTube Transparency International, Selasa (11/2), Indonesia berada di peringkat ke-99 bersama Lesotho, Morocco, Ethiopia, dan Argentina. Negara-negara tersebut mendapat skor IPK 37. Posisi Indonesia naik dibanding tahun 2023.

"Hari ini CPI Indonesia sepanjang tahun 2024 ada dengan skor 37 dan rankingnya 99, artinya apa artinya terjadi peningkatan 3 poin dari tahun 2023 ke 2024, dari tahun 2023 ke 2024 dari 34 ke 37," kata Deputi Transparency International Indonesia, Wawan Heru Suyatmiko.

IPK atau CPI ini dihitung oleh Transparency International dengan skala 0-100, yaitu 0 artinya paling korupsi, sedangkan 100 berarti paling bersih. Total negara yang dihitung IPK atau CPI adalah 180 negara.

Ada sejumlah hal yang dinilai dalam IPK ini, dari kemudahan berbisnis, politik, hingga hukum. Secara keseluruhan, Denmark menjadi negara dengan skor CPI tertinggi. Negara itu memiliki skor CPI 90.

(ygs/jbr)