1 day ago
5
Jakarta -
Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjawab soal kekhawatiran sejumlah pihak soal Danantara. SBY memandang sejak awal, Presiden Prabowo Subianto memiliki niat baik membentuk Danantara.
"Saya mengamati, Danantara yang diluncurkan Presiden Prabowo 24 Februari 2025 lalu mendapatkan tanggapan dari kalangan ekonom, pengamat dan juga politisi. Yang saya tangkap, sejumlah kalangan mengkhawatirkan kalau Danantara ini tidak memberikan manfaat, dan justru sebaliknya bakal menjadi masalah bagi perekonomian Indonesia," kata SBY dalam akun X pribadinya, dilihat Minggu (2/3/2025).
SBY menuturkan, kalangan tersebut menyangsikan transparansi dan akuntabilitas Danantara. Tak hanya itu, kata dia, mereka juga mengkhawatirkan adanya konflik kepentingan dan partisipasi politik yang tak semestinya terjadi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pandangan saya, sebenarnya niat dan tujuan Presiden Prabowo ini baik. Keberadaan Danantara diharapkan bisa memperkuat investasi nasional, utamanya yang bersifat strategis (long-term strategic investment) yang akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menuju ekonomi Indonesia yang kuat (strong economy)," jelasnya.
Meski begitu, SBY mengatakan kecemasan sebagian kalangan tersebut mesti dilihat dari sudut pandang yang positif. Menurutnya, kekhawatiran itu justru menandakan kepedulian supaya Danantara tak gagal.
"Terhadap suara rakyat seperti itu justru mesti membuat para pengelola Danantara tertantang dan mesti pula membuktikan bahwa kecemasan rakyat itu tak akan terjadi," ucapnya.
SBY menilai, kunci kesuksesan Danantara harus memiliki good governance, kecakapan para pengelola hingga akuntabilitas dan transparansi. Terakhir, SBY berharap supaya pengelolaan Danantara terbebas dari konflik kepentingan apapun.
"Kuncinya, Danantara harus benar-benar memiliki 'good governance', 'expertise' (kecakapan) para pengelola Danantara, 'economic & business judgement' yang tepat dan pruden, akuntabilitas dan transparansi, kepatuhan pada pranata hukum dan ada progres yang positif dari waktu ke waktu," terangnya.
"Pengelolaan Danantara juga mesti bebas dari konflik kepentingan, 'politics free' dan kemajuannya secara berkala diinformasikan kepada masyarakat," sambungnya.
Diketahui, Badan Pengelola Investasi Danantara dibentuk untuk mengelola modal yang ada di BUMN ke dalam proyek-proyek berkelanjutan dan berdampak tinggi kepada masyarakat. Struktur Danantara terdiri atas Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana.
Badan Pelaksananya dipimpin oleh Menteri Investasi Rosan Roeslani dan Dewasnya dipimpin oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Rosan Roeslani pun menjamin Danantara dapat diaudit oleh auditor dan lembaga penegak hukum. Rosan mengatakan tidak ada pihak yang kebal hukum di Indonesia.
"Pertama, yang ingin saya sampaikan, tidak ada kebal hukum di negara ini. Jadi KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) bisa, apalagi kalau ada tindakan yang tidak patut atau kriminal, sangat-sangat bisa. BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), ya kan ada program PSO (public service obligation/kewajiban pelayanan publik)," kata Rosan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/2).
(taa/imk)
Hoegeng Awards 2025
Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu
