Rencana Trump untuk Gaza, Cerminan Kebijakan Pro-Netanyahu

Jakarta -

Dua minggu setelah dilantik kembali sebagai presiden, Donald Trump menerima tamu internasional pertamanya, yakni Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu.

Keduanya bekerja sama erat selama masa jabatan pertama Trump, termasuk ketika Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan memindahkan Kedutaan Besar AS dari Tel Aviv ke Yerusalem Barat pada 2017.

Sejak itu, banyak hal berubah di Timur Tengah. Pada 7 Oktober 2023, Hamas, yang diklasifikasikan sebagai organisasi teroris oleh AS, Jerman, dan beberapa negara lainnya, melancarkan serangan teror ke Israel yang menewaskan sekitar 1.200 orang dan menyandera 250 orang.

Sebagai tanggapan, Israel melancarkan kampanye militer besar-besaran di Jalur Gaza. Menurut Kementerian Kesehatan Gaza, yang datanya dianggap kredibel oleh PBB, serangan ini telah menewaskan setidaknya 47.000 warga Palestina yang sebagian besar adalah warga sipil. Pada pertengahan Januari 2024, sekitar 90% populasi Gaza telah mengungsi, dan tahap pertama dari gencatan senjata mulai berlaku.

Di tengah ketidakjelasan gencatan senjata tahap kedua dan ketiga, Trump memanfaatkan kunjungan Netanyahu ke Washington untuk mempresentasikan visinya bagi masa depan Gaza yang kontroversial.

Apa yang ingin dilakukan Trump?

Kesepakatan gencatan senjata saat ini tidak mencakup rencana jangka panjang untuk rekonstruksi Gaza yang hancur akibat lebih dari 15 bulan serangan Israel. Di sinilah rencana Trump muncul. Dia ingin AS terlibat dalam rekonstruksi dan pengembangan ekonomi wilayah pesisir Palestina tersebut.

Trump mengaitkan rencananya dengan ambisi menguasai Gaza secara politik. Dalam konferensi pers di Gedung Putih bersama Netanyahu, Trump menyatakan bahwa AS harus memiliki "kepemilikan jangka panjang" atas Gaza, yang ia bayangkan bisa menjadi "Riviera di Timur Tengah."

Di media sosialnya, Truth Social, Trump kembali menyatakan niatnya untuk mengambil alih Gaza dari Israel setelah perang berakhir.

"Palestina ... akan direlokasi ke komunitas baru yang lebih aman dan indah, dengan rumah-rumah modern di kawasan sekitar. Mereka akhirnya bisa hidup bahagia, aman, dan bebas," tulis Trump.

Ia juga menegaskan bahwa pasukan AS tidak perlu dikerahkan, lalu menutup pernyataannya dengan, "Stabilitas kawasan akan terwujud!!!"

Pilihan kata Trump mengingatkan pada pernyataan Jared Kushner, menantunya sekaligus mantan penasihat Timur Tengah, dalam wawancara dengan Harvard University pada Februari 2024.

"Properti di tepi pantai Gaza bisa sangat bernilai jika orang-orang lebih fokus membangun mata pencaharian," kata Kushner. "Situasinya memang tidak menguntungkan, tetapi jika saya jadi Israel, saya akan mencoba memindahkan penduduk keluar dan membersihkan area tersebut."

Bagaimana nasib warga Palestina di Gaza?

"Saya rasa orang-orang seharusnya tidak kembali ke Gaza," kata Trump saat duduk di samping Netanyahu di Kantor Oval. "Gaza tidak bisa dihuni saat ini. Kita perlu lokasi lain ... area yang indah untuk merelokasi mereka secara permanen, dengan rumah-rumah yang layak agar mereka bisa bahagia, tidak ditembak, tidak dibunuh, dan tidak ditikam sampai mati."

Saat ditanya lebih lanjut oleh wartawan, Trump tampak mengoreksi pernyataannya, dengan mengatakan bahwa "Riviera" barunya akan dihuni oleh "orang-orang dari seluruh dunia ... termasuk warga Palestina, banyak orang akan tinggal di sana."

Pemindahan paksa warga Palestina dari Gaza akan melanggar hukum kemanusiaan internasional, yang melarang deportasi atau pemindahan penduduk sipil dari wilayah pendudukan, kecuali dalam keadaan darurat keamanan.

Trump tampaknya berasumsi bahwa sekitar 1,8 juta warga Palestina akan secara sukarela meninggalkan Gaza. "Satu-satunya alasan mereka ingin kembali ke Gaza adalah karena mereka tidak punya alternatif," katanya.

Ia mengusulkan agar Mesir atau Yordania menampung warga Gaza yang tersisa, tetapi kedua negara ini telah secara tegas menolak ide tersebut.

Apa efek dari kebijakan Trump di Gaza?

Selama masa kepresidenan pertamanya, Trump membuat keputusan yang berdampak luas di Timur Tengah. Pada 2019, ia mengakui kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan yang diduduki, membatalkan kebijakan AS selama setengah abad. Pada 2017, ia mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Di sisi lain, Trump berupaya memperkuat hubungan diplomatik Israel dengan negara-negara tetangga. Sebelumnya, Israel hanya menandatangani perjanjian damai dengan Mesir (1979) dan Yordania (1994). Namun, pada 2020, di bawah kepemimpinan Trump, Uni Emirat Arab dan Bahrain menandatangani perjanjian normalisasi dengan Israel. Maroko menyusul kemudian.

Salah satu elemen penting dari kebijakan Trump adalah upaya melibatkan Arab Saudi. Meski tidak berbatasan langsung dengan Israel, wilayah barat laut Saudi hanya terpisah beberapa kilometer dari ujung selatan Israel.

Pada 2023, di bawah kepemimpinan Joe Biden, kesepakatan antara Saudi dan Israel hampir tercapai. Namun, setelah serangan Hamas pada 7 Oktober dan respons militer Israel yang besar-besaran, prospek normalisasi hubungan ini menjadi tidak pasti.

Trump juga pernah menggagas "NATO Arab," aliansi pertahanan yang melibatkan AS, Israel, Mesir, Yordania, dan enam negara Teluk Sunni sebagai benteng melawan Iran. Meski memiliki kepentingan serupa, Raja Salman dari Arab Saudi menegaskan bahwa negaranya tidak akan menormalisasi hubungan dengan Israel tanpa penyelesaian dua negara.

Kebijakan Trump dan Solusi Dua Negara

Solusi dua negara adalah konsep yang banyak didukung oleh kekuatan dunia, termasuk Jerman dan sebagian besar negara Uni Eropa. Saat Irlandia, Spanyol, dan Norwegia mengakui Palestina sebagai negara pada 2024, mereka juga menegaskan komitmen pada solusi ini.

Lebih dari 140 negara telah mengakui Palestina sebagai negara sejak 1988, tetapi AS, Jerman, dan negara G7 lainnya belum melakukannya. PBB juga belum mengakuinya sebagai negara penuh, meskipun memberikan status pengamat non-anggota.

Solusi ini bertujuan menciptakan dua negara merdeka, yakni Israel dan Palestina, dengan perbatasan yang diakui dan dihormati. Namun, sejak berdirinya Israel pada 1948, prinsip-prinsip ini terus dilanggar.

Perjanjian Oslo 1993 membuka jalan bagi otonomi Palestina dengan menyerahkan sebagian kendali atas Tepi Barat yang diduduki.

Pada masa kepresidenan pertamanya, Trump awalnya menjauh dari solusi dua negara, tetapi pada 2020 ia meluncurkan rencana yang dikritik sebagai terlalu berpihak pada Israel. Israel terus memperluas permukiman ilegal di Tepi Barat, yang semakin mengikis kemungkinan solusi dua negara.

Sejak serangan 7 Oktober, pemerintahan sayap kanan Netanyahu semakin menolak solusi ini. Pada Juli 2024, Parlemen Israel bahkan mengesahkan resolusi yang menolak pembentukan negara Palestina, dengan alasan bahwa itu akan dianggap sebagai hadiah bagi Hamas.

Artikel ini diterjemahkan dari DW berbahasa Inggris

(ita/ita)