Rakor Lintas Kementerian Bahas Sistem Rekrutmen Guru-Perlindungan Siswa Sekolah Rakyat

Jakarta -

Sejumlah kementerian mengadakan Rapat Koordinasi (Rakor) Pengadaan Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Rakyat yang digelar di Gedung Aneka Bakti Kementerian Sosial. Dalam rakor tersebut pemerintah menegaskan fokus pada dua hal utama, yaitu rekrutmen tenaga pendidik dan pemenuhan sistem perlindungan anak.

Rapat tersebut dihadiri perwakilan kementerian dan lembaga terkait, seperti Kementerian Sosial, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA).

Usai memimpin rapat yang digelar hari ini, Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyampaikan bahwa proses rekrutmen dan penyiapan perlindungan anak berjalan simultan.

"Kita secara simultan bekerja. Tim sarana dan prasarana bekerja di lapangan, tim rekrutmen calon siswa juga terus bekerja. Sudah lebih dari 9.000 calon siswa yang telah diasesmen lewat pertemuan dengan orang tua di rumah masing-masing, dan kita membahas tentang rekrutmen guru dan tenaga pendidik," ucap Gus Ipul dalam keterangan resminya, Kamis (15/5/2025).

Menteri PANRB, Rini Widyantini menegaskan bahwa sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 pihaknya mendapat dua mandat utama, yakni penguatan kelembagaan Sekolah Rakyat dan penyediaan tenaga pendidik.

"Untuk kelembagaan Sekolah Rakyat, sudah disepakati akan menjadi bagian dari Kementerian Sosial. Kami sudah mempersiapkan kebijakan mengenai struktur kelembagaan Sekolah Rakyat. Tentang penyediaan guru, kami bersama Kemendikdasmen menyusun beberapa skema yang nanti akan kami laporkan kepada Bapak Presiden. Sehingga nanti dengan skema-skema penyediaan guru bisa membantu percepatan pelaksanaan Sekolah Rakyat," kata Rini.

Dari sisi teknis rekrutmen, Wakil Kepala BKN, Haryomo Dwi Putranto memastikan sistem seleksi tenaga pendidik siap digunakan. Mekanisme seleksi akan menyerupai sistem rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

"Kami sudah mempunyai kurang lebih 35 titik dengan fasilitas 3.500 peserta. Sehingga kalau misalnya sudah ditetapkan kurang lebih maksimal enam hari seleksi sudah bisa kita selesaikan," ungkap Haryomo.

Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikdasmen, Nunuk Suryani, menambahkan bahwa pihaknya telah merumuskan berbagai skema rekrutmen guna menjamin kualitas tenaga pendidik.

"Intinya adalah menyiapkan guru dan tenaga pendidikan yang berkualitas. Hasilnya akan dilaporkan oleh Bapak Menteri ke Bapak Presiden," ujarnya.

Selain aspek rekrutmen tenaga pendidik, aspek perlindungan anak dalam lingkungan berasrama juga menjadi perhatian utama. Menteri PPPA, Arifatul Choiri Fauzi menegaskan pentingnya menciptakan lingkungan aman dan mendukung bagi anak-anak di Sekolah Rakyat.

"Kami memastikan hak anak-anak untuk mendapatkan perlindungan. Semua yang terlibat di dalam asrama (Sekolah Rakyat) ini perlu dipersiapkan secara matang agar tidak ada bullying, tidak ada kekerasan dan semua hak anak bisa terpenuhi," kata Arifatul Choiri Fauzi.

Untuk diketahui, Sekolah Rakyat dirancang sebagai solusi jangka panjang untuk mengatasi kemiskinan struktural melalui pendidikan. Pemerintah menargetkan pembangunan Sekolah Rakyat dapat dimulai dalam waktu dekat dengan sinergi lintas kementerian dan lembaga, demi menjamin kualitas serta keberlanjutannya.

(prf/ega)