Raker dengan DPR, Gus Ipul Bahas Strategi Penyaluran Bansos-Sekolah Rakyat

Jakarta -

Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menghadiri Rapat Kerja bersama Komisi VIII DPR RI. Rapat ini membahas laporan keuangan Kementerian Sosial tahun 2024, realisasi anggaran 2025, serta rencana kerja dan pagu indikatif 2026.

Dalam paparannya, Gus Ipul menyampaikan per Juni 2025, realisasi belanja Kementerian Sosial telah mencapai angka signifikan.

"Realisasi belanja non-bansos tercatat lebih dari Rp1 triliun atau sekitar 33,37 persen, sementara belanja bantuan sosial telah terealisasi sebesar lebih dari Rp40 triliun atau 53,50 persen," ujar Gus Ipul dalam keterangannya, Jumat (11/7/2025).

Gus Ipul menegaskan arah kebijakan belanja kementerian untuk tahun anggaran 2026 akan difokuskan pada tema pembangunan nasional, sejalan dengan arahan Presiden dan tematik APBN, khususnya dalam memperkuat sektor pendidikan dan kesejahteraan sosial.

"Kementerian Sosial akan mengambil peran melalui pelaksanaan sekolah rakyat," tegasnya.

Pada rapat tersebut, Gus Ipul juga menyoroti pentingnya efektivitas penyaluran bantuan sosial ke depan. Oleh sebab itu, dia menyampaikan tiga strategi utama untuk bantuan sosial antara lain:

1. Melanjutkan program-program bantuan sosial, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, KIP Kuliah, Program Indonesia Pintar, PBI JKN, dan program rehabilitasi sosial.
2. ⁠Memanfaatkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) serta memperkuat sinergi program dan kelembagaan, termasuk digitalisasi penyaluran bantuan.
3. ⁠Mendorong bantuan sosial yang adaptif dan berkelanjutan dengan prinsip keadilan, inklusivitas, serta percepatan graduasi dari penerima bantuan menuju kemandirian melalui integrasi dengan program pemberdayaan.

Pada kesempatan ini, Gus Ipul juga memaparkan tren anggaran kementerian. Jika pada 2011 anggaran Kementerian Sosial mencapai Rp108 triliun, maka pagu indikatif tahun 2026 tercatat sebesar Rp76.038.882.787.000. Angka ini mengalami penurunan sekitar 4,47 persen dibandingkan pagu anggaran 2025 yang sebesar Rp79 triliun lebih.

Adapun rincian postur anggaran tahun 2026 terdiri dari program Perlindungan Sosial sebanyak Rp75 triliun lebih. Kemudian, program Dukungan Manajemen senilai Rp768 miliar lebih

Lebih lanjut, Gus Ipul menjelaskan pagu indikatif 2026 masih belum mencakup kebutuhan belanja mendesak, seperti penanganan bencana, bantuan permakanan bagi lansia dan penyandang disabilitas, bantuan anak yatim-piatu, serta program pemberdayaan masyarakat.

"Untuk itu, kami mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp20,9 triliun," urainya.

Gus Ipul mengungkapkan tambahan anggaran tersebut dialokasikan antara lain untuk:

1. Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial: Rp5 triliun lebih
2. Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial: Rp4 triliun lebih
3. ⁠Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial: Rp5 triliun lebih
4. ⁠Sekretariat Jenderal: Rp5 triliun lebih
5. ⁠Inspektorat Jenderal: Rp51 miliar lebih

Menutup rapat kerja tersebut, Gus Ipul menyampaikan apresiasi kepada Komisi VIII DPR RI atas kerja sama yang konstruktif.

"Kami ucapkan terima kasih atas seluruh dukungan, kritik, dan saran yang telah diberikan. Ini semua memperkuat kinerja kami dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial yang lebih baik ke depan," pungkasnya.

(ega/ega)