Presiden Interim Suriah dan Pimpinan Kurdi Teken Kesepakatan Integrasi

Jakarta -

Pemerintah ad interim Suriah Senin (10/3) menandatangani sebuah kesepakatan dengan Pasukan Demokratik Suriah (SDF) yang dipimpin oleh kelompok etnis Kurdi , yang secara defacto memerintah wilayah-wilayah otonom di bagian utara dan timur laut negara tersebut.

Kesepakatan itu akan mengintegrasikan institusi-institusi SDF ke dalam pemerintahan baru, menyerahkan kontrol atas pos-pos pemeriksaan perbatasan, serta ladang-ladang minyak dan gas di wilayah tersebut kepada pemerintah pusat Suriah.

Sebelumnya SDF tidak diikutsertakan dalam konferensi dialog nasional membahas masa depan Suriah pasca 14 tahun perang saudara, karena SDF menolak untuk melucuti senjata. Namun, Presiden Ahmed al-Sharaa bertemu dengan pemimpin SDF Mazloum Abdi untuk menandatangani kesepakatan integrasi, yang diharapkan dapat diimplementasikan akhir tahun 2025 ini.

Abdi menyebut kesepakatan tersebut sebagai "kesempatan riil untuk membangun Suriah yang baru."

"Kami berkomitmen untuk membangun masa depan yang lebih baik, yang menjamin hak-hak semua warga Suriah serta memenuhi harapan mereka akan perdamaian dan nilai-nilai kemanusiaan," kata pemimpin SDF itu pada platform X.

Damaskus janjikan hak-hak konstitusional bagi etnis Kurdi

Dalam sebuah pernyataan yang dirilis pada hari Senin, kantor kepresidenan menjelaskan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian tersebut, yang menyatakan bahwa mereka mengharapkan "integrasi semua institusi sipil dan militer di timur laut Suriah ke dalam administrasi negara Suriah, termasuk pos-pos perbatasan, bandara, serta ladang minyak dan gas."

Sebagai timbal baliknya disebutkan, "Komunitas Kurdi adalah komponen penting dari negara Suriah," sehingga Suriah "menjamin hak kewarganegaraan dan semua hak konstitusional komunitas Kurdi." Banyak warga Kurdi sebelumnya ditolak kewarganegaraannya di bawah rezim Assad.

Pernyataan tersebut juga mengecam "tindakan perpecahan, ujaran kebencian, dan upaya-upaya untuk menabur perselisihan" di antara berbagai segmen masyarakat Suriah.

Kesepakatan tersebut menjanjikan memberikan hak-hak konstitusional Kurdi termasuk hak-hak linguistik, yang memperbolehkan mereka untuk mengajarkan bahasa Ibu mereka.

Siapakah kelompok etnis Kurdi Suriah?

Setelah lama mengalami penindasan di bawah rezim Assad, kelompok etnis Kurdi Suriah mampu mengukir otonomi de facto, setelah pasukan pemerintah menarik diri dari kawasan pada awal perang saudara, di tahun 2011.

Unit Perlindungan Rakyat Kurdi (YPG) mendominasi SDF. SDF juga mencakup kelompok-kelompok non-Kurdi lainnya. Dengan didukung oleh AS selama bertahun-tahun, SDF adalah bagian integral dari perang melawan "Negara Islam Irak dan Suriah" - ISIS.

SDF telah menunjukkan kesediaan untuk bekerja sama dengan Damaskus setelah jatuhnya Assad, tetapi juga enggan untuk 'meletakkan' senjata. Kesepakatan hari Senin ini terjadi beberapa minggu setelah pemimpin pemberontak Kurdi, Abdullah Ocalan, membuat sebuah 'deklarasi bersejarah' kepada Partai Pekerja Kurdistan (PKK)di Turki untuk mengakhiri kampanye mereka yang telah berlangsung selama puluhan tahun melawan negara Turki.

YPG secara umum dianggap sebagai bagian dari PKK dan pasukan Turki telah melakukan serangan rutin melintasi perbatasan negara. Masih belum jelas bagaimana Presiden interim Suriah, Sharaa, yang juga pemimpin Hayat Tahrir al-Sham yang didukung Turki, menjadi penengah di antara Kurdi dan Turki.

Kesepakatan hari Senin disepakati setelah pemerintahan ad interim menghadapi penentangan terbesarnya sejak menggulingkan diktator Bashar al-Assad. Damaskus menyatakan,mereka telah mengakhiri operasi terhadap para loyalis Assad di wilayah mayoritas Alawite di sepanjang pantai Levantine.

Syrian Observatory for Human Rights yang berbasis di Inggris melaporkan, lebih dari 1.000 warga sipil terbunuh dalam bentrokan tersebut, bersama dengan 231 personil keamanan dan 250 milisi pro-Assad.

Diadaptasi dari Artikel DW Bahasa Inggris

(ita/ita)