PKB: Tak Ada Alasan Takut Reshuffle, Kecuali Jika Menteri Tak Berpihak Rakyat

Jakarta -

Ketua DPP PKB Syaiful Huda mengatakan reshuffle Kabinet Merah Putih adalah hak prerogatif presiden Prabowo Subianto. Dia menilai para menteri tak punya alasan untuk takut jika bekerja sesuai dengan arahan Prabowo untuk berpihak kepada rakyat.

"Semua bisa memprediksi ya, tapi yang pasti kita menganut sistem presidensial yang artinya itu sepenuhnya menjadi kewenangan beliau Pak Prabowo, termasuk misalnya apakah yang disampaikan di saat pidato di hari ulang tahun NU itu bagian dari semacam warning beliau itu semuanya kita juga sepenuhnya tidak bisa memprediksi itu," kata Huda kepada wartawan, Senin (8/2/2025).

Huda mengatakan Prabowo selalu menekankan kepada kabinetnya untuk bekerja demi kepentingan rakyat. Menurutnya, para pembantu presiden yang tidak mengikuti komitmen itu tentu akan dievaluasi.

"Tapi ada satu hal yang penting menurut saya apa yang disampaikan Pak Presiden kan ada common sense yang dari dulu dibangun oleh Pak Prabowo yaitu menyangkut soal keberpihakan beliau kepada rakyat, kalau ini menjadi ukuran bersama, menjadi komitmen bersama semua menteri artinya siapa yang melanggar itu, siapapun menterinya kan berarti ada risiko yang berpotensi dievaluasi," jelasnya.

Menurut Huda, bagi para menteri yang menjalankan komitmen Prabowo itu tidak akan punya alasan untuk takut untuk dievaluasi. Kecuali, kata dia, jika ada menteri yang bekerja tidak untuk kepentingan rakyat.

"Beliau mengingatkan bahwa semua ini kita bekerja untuk rakyat, bekerja untuk rakyat itu artinya berpihak, memfasilitasi, memudahkan, kemudian semua orientasi kebijakan semua menteri menjadi bagian untuk peduli dan melayani rakyat. Kalau itu dipatuhi oleh semua menteri, saya kira nggak ada alasan menteri untuk takut, terkecuali kalau ada menteri yang lalu ada orientasi kebijakannya tidak berpihak dan tidak menjadi kepentingan rakyat," sebut Huda.

Oleh karena itu, Huda menyerahkan semua evaluasi kinerja kabinet ke Presiden Prabowo. Menurutnya, tidak ada pihak yang tahu persis apa yang ada di pikiran Prabowo mengenai reshuffle.

"Yang terakhir, dalam situasi itu karena kewenangan Pak Presiden, Pak Prabowo, jadi semua prediksi, semua asumsi saya kira kita sepenuhnya kita kembalikan bahwa ini adalah hak prerogatif presiden, kita hanya bisa melihat tanda-tanda lahirnya saja, kita tidak tahu persis apa yang dipikirkan oleh Pak Presiden," jelasnya.

Isu perombakan Kabinet Merah Putih atau reshuffle kabinet mencuat setelah 100 hari kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Prabowo tak segan-segan menyingkirkan anak buahnya yang tidak bekerja untuk rakyat dan ndablek.

Pernyataan tegas disampaikan Prabowo saat menghadiri puncak hari lahir Nahdlatul Ulama (harlah NU) ke-102 di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (5/2) malam. Prabowo mengajak para menteri di Kabinet Merah Putih mengoreksi diri.

"Sekarang kita harus berani, saya ajak semua rekan-rekan saya dalam pemerintahan Kabinet Merah Putih, saya ajak mereka kita harus berani mengoreksi diri, berani membangun suatu pemerintahan ke depan yang bersih, pemerintah yang bebas dari penyelewengan dan korupsi," kata Prabowo.

Prabowo menginginkan pemerintahan yang dia pimpin bebas dari penyelewengan dan korupsi. Oleh karena itu, dia memastikan akan menindak orang yang tidak mau mewujudkan hal itu.

"Itu tekad kami, kami akan terus dan kami mengerti kami tahu ada perlawanan-perlawanan. Tapi kami yakin apa yang kami perjuangkan adalah untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Kami tidak akan ragu bertindak," ujarnya.

(lir/dhn)