Pemkab Solok dan Manggarai Timur Sampaikan Kesiapan Gelar Sekolah Rakyat

Jakarta -

Program Sekolah Rakyat mendapat dukungan pemerintah daerah dari berbagai wilayah di Indonesia. Kali ini datang dari Bupati Solok, Sumatera Barat, Jon Firman Pandu yang menyampaikan pihaknya telah siap sepenuhnya untuk menyelenggarakan Sekolah Rakyat.

Hal itu dia sampaikan dalam kegiatan pembahasan dan klarifikasi usulan penyelenggaraan Sekolah Rakyat di Gedung Konvensi Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta, Senin (21/4). Jon menjelaskan kegiatan belajar-mengajar akan dimulai pada Juli 2025, dengan jenjang SMP sebagai tahap awal.

"Akan dibuka empat kelas, dua untuk siswa perempuan dan dua untuk laki-laki, masing-masing dengan kapasitas 25 siswa per rombongan belajar (rombel). Total ada 100 siswa pada tahap pertama, terdiri dari 50 laki-laki dan 50 perempuan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (22/4/2025).

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Solok, kata dia, juga sudah menyiapkan lahan pengembangan seluas 68 hektare untuk pembangunan sekolah secara utuh ke depan.

"Progres berjalan sesuai syarat dari Kemensos (Kementerian Sosial), dan kami merasa program ini sangat penting untuk membantu anak-anak miskin meningkatkan kualitas hidup mereka dan mendorong IPM (Indeks Pembangunan Manusia) daerah," katanya.

Dukungan yang sama juga datang dari Bupati Manggarai Timur, NTT, Agas Andreas. Agas mengatakan Pemkab Manggarai Timur saat ini telah menyiapkan dua lokasi strategis untuk pendirian Sekolah Rakyat, yaitu di bagian selatan yang dekat dengan pusat kota, dan bagian utara yang menjangkau wilayah pinggiran. Kehadiran Sekolah Rakyat ini dalam rangka memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu.

"Sekarang kita persiapkan di bagian selatan, dekat kota. Saya mau cari lagi yang bagian utara, yang jauh dari kota. Karena banyak yang keluarga miskin tinggal di daerah pinggiran," ungkapnya.

Agas pun mengapresiasi pemerintah yang menggalakkan program Sekolah Rakyat. Program ini dinilainya mampu menjawab salah satu akar kemiskinan, yakni rendahnya akses dan keberlanjutan pendidikan.

"Salah satu indikator kemiskinan adalah pendidikan kepala keluarga, hanya tamat SD. Nah kalau ini terbawa terus sampai kapanpun, indikator ini tidak akan terselesaikan," ujarnya.

Lebih lanjut dia menyoroti angka partisipasi pendidikan di daerahnya kerap menurun setelah jenjang SD lantaran faktor biaya. Agas berharap Sekolah Rakyat dapat menjadi solusi dari masalah ini.

Hal senada juga disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Timur, Umbu Ngadu Ndamu. Menurutnya program Sekolah Rakyat sejalan dengan visi Bupati Sumba Timur Umbu Lili Pekuwali, yaitu 'Humba Cerdas'.

"Anak-anak diberi ruang untuk merasakan pendidikan di Sekolah Rakyat. Ini juga menuntaskan krisis pendidikan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Sumba Timur," ujarnya.

Selain menyiapkan lahan dan dokumen pendukung, Umbu memastikan Pemkab Sumba Timur aktif berkoordinasi dengan kementerian terkait, khususnya dalam hal pengurusan sertifikat dan status lahan. Ia juga menyampaikan apresiasi atas peran Kemensos dalam mendampingi proses ini secara intensif.

Sebagai informasi, desk Sekolah Rakyat dibuka selama lima hari, yakni Rabu-Kamis (16-17 April 2025) dan Senin-Rabu (21-23 April 2025). Melalui desk ini, pemerintah daerah mendapatkan pendampingan teknis langsung dari kementerian/lembaga terkait, yaitu Kementerian Sosial, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Agama.

(prf/ega)