Pemda Sampaikan Kesiapan Lahan untuk Sekolah Rakyat ke Kemensos

Jakarta -

Pemerintah daerah dari berbagai wilayah di Indonesia menyatakan dukungan penuh terhadap program Sekolah Rakyat (SR). Program ini berkonsep pendidikan berasrama gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.

Komitmen bersama ini disampaikan para kepala daerah atau perwakilannya di Gedung Konvensi Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta, pada Selasa (22/4).

"Kami sudah menyiapkan tiga alternatif lahan, salah satunya 6,3 hektare dan bisa dikembangkan menjadi 7 hektare. Letaknya juga dekat dengan daerah kantong kemiskinan ekstrem," ujar Bupati Bangkalan, Lukman Hakim dalam keterangan tertulis, Rabu (23/4/2025).

Ia menyebutkan Bangkalan termasuk daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi dan IPM rendah, sehingga kehadiran Sekolah Rakyat sangat relevan. Selain lahan, ia juga menyatakan siap mendukung dari sisi SDM.

"Kami akan mengalokasikan guru dari ASN dan P3K. Harapannya, proses belajar bisa dimulai secepatnya, bahkan tahun ini," katanya.

Dukungan serupa datang dari Kota Malang, Jawa Timur. Sekretaris Daerah Kota Malang, Erik Setyo Santoso, menyatakan pihaknya telah menyiapkan lahan seluas hampir 8 ribu meter persegi, termasuk bangunan eksisting yang hanya perlu renovasi.

"Kami juga sedang mempersiapkan proses seleksi siswa dan rekrutmen pengajar, bekerja sama dengan Kemensos," ungkapnya.

Ia menegaskan Pemerintah Kota Malang menaruh perhatian serius terhadap program ini.

"Sekolah Rakyat akan menjadi tempat bagi anak-anak kurang mampu agar tetap bisa mengakses pendidikan layak," ujarnya.

Di Sulawesi Barat, Sekda Polewali Mandar, Ahmad Saifuddin, menyampaikan kesiapan lahan seluas 6,5 hektare di Desa Sambaliwali, Kecamatan Luyo.

"Kami rancang untuk menampung hingga 1.000 siswa dari jenjang SD hingga SMA," tuturnya.

Ia menyebut model boarding school cocok diterapkan karena banyak siswa berasal dari keluarga tidak mampu dan tinggal di pelosok.

Ahmad berharap pembangunan dapat segera dilakukan agar manfaatnya cepat dirasakan masyarakat.

"Ini solusi nyata mengatasi putus sekolah dan meningkatkan kualitas SDM Polewali Mandar," ujarnya.

Sementara itu, di Jawa Tengah, Kepala Dinas Sosial Imam Maskur mengatakan pihaknya menyiapkan dua lokasi SR, masing-masing di Salatiga dan Demak, dengan lahan seluas 5,2 hektare dan 29 hektare.

"Semua kebutuhan siswa ditanggung negara. Ini akan sangat membantu keluarga miskin dan mengurangi beban ekonomi mereka," terangnya.

Dukungan lain juga datang dari Kabupaten Siak, Riau. Kepala Dinas Sosial Wan Idris mengungkapkan Pemkab Siak telah menyiapkan lahan seluas 7,5 hektare di Kecamatan Mempura.

"Kami berharap SR dapat menjadi jembatan masa depan bagi anak-anak yang selama ini terkendala ekonomi," jelasnya.

Secara keseluruhan, para kepala daerah menilai Sekolah Rakyat sebagai program strategis yang menjawab kebutuhan mendesak untuk pemerataan pendidikan. Mereka siap mendukung penuh dari sisi lahan, sarana, hingga tenaga pendidik. Program ini diharapkan dapat segera berjalan dan memberi dampak positif mengurangi kemiskinan struktural di Indonesia.

(prf/ega)