Pembongkaran Hibisc Puncak Bogor Dilanjut Siang Ini, Begini Suasananya

Bogor -

Pembongkaran bangunan tak berizin di kawasan wisata Hibisc Fantasy, Puncak, Bogor, Jawa Barat, berlanjut siang ini. Sejumlah alat berat diturunkan.

Pantauan detikcom di lokasi, Sabtu (8/3/2025), pembongkaran tersebut menjadi tontonan warga dan pengendara yang melintas. Mereka menyaksikan pembongkaran dari luar pagar.

Salah satu warga bernama Ihwan (45) mengatakan alasannya menyaksikan pembongkaran itu. Dia ingin memastikan pembongkaran benar-benar dilakukan.

Sebab, dia menduga bangunan di kawasan wisata Hibisc disinyalir menjadi pemicu banjir yang beberapa hari lalu terjadi. Banjir melanda sejumlah kawasan di Puncak.

"Iya (memastikan pembongkaran dilakukan), masalahnya kan bencananya sudah ketahuan di mana-mana (penyebabnya), dari sini sampai ke Gadog tuh Katulampa. Saya warga sini Desa Tugu Utara," kata dia.

Sementara itu, sejumlah bangunan di kawasan wisata Hibisc tampak telah hancur. Pembongkaran sudah dilakukan sejak dua hari yang lalu.

Target Rampung Sebelum Lebaran

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi menargetkan pembongkaran bangunan tak berizin di kawasan wisata Hibisc Fantasy, Puncak, Bogor, rampung sebelum Lebaran. Namun, pembongkaran harus berdasarkan regulasi yang ada.

"Kalau saya ingin sebelum lebaran sudah selesai. Tetapi kan prosedur hukumnya berjalannya berapa lama, kita tunggu keputusan Kementerian lingkungan Hidup," kata Dedi kepada wartawan di lokasi, Jumat (7/3).

Untuk saat ini, Dedi mengatakan pihaknya fokus pada 25 bangunan yang tak sesuai izin di kawasan Hibisc. Termasuk pada area yang tidak untuk diperuntukannya.

"Iya kita fokuskan ke 25 bangunan yang melanggar. Bisa jadi area masuknya kita buka, karena menurut saya melanggar. Kan tidak ada usulan jalan berbeton. Hari ini kan jalannya berbeton, nah kalau jalannya sudah berbeton dibuka kan tidak bisa masuk," ungkapnya.

Ke depannya, dia menyebut akan melakukan evaluasi atas perizinan bangunan. Sehingga hal serupa tak terulang. Langkah investigasi juga dilakukan agar penindakan yang dilakukan pemerintah sesuai dengan regulasi yang berlaku.

"Iya kita evaluasi, kita investigasi dan tentunya prosedur hukumnya harus ditempuh. Kita kan tidak mungkin melakukan tindakan melawan hukum," tuturnya.

(rdh/mea)