PD Dukung Retret 2026: Kepala Daerah Tak Perlu Studi Banding ke Luar Negeri

Jakarta -

Partai Demokrat (PD) setuju dengan Presiden Prabowo Subianto untuk menggelar kembali retret kepala daerah tahun depan. Demokrat menilai gaya kepemimpinan Prabowo mengumpulkan kepala daerah di satu tempat untuk bisa saling berdiskusi dan mengenal serta berbagi informasi.

"Ini kan gaya kepemimpinan modern sebenarnya, bagaimana kita semua berkumpul di satu tempat yang sama, saling mengenal, saling berdiskusi, saling berbagi pengalaman, informasi dan rencana ke depan kan begitu. Ini kan membuat kita jadi lebih bersemangat," kata Juru Bicara Demokrat, Herzaky Mahendra kepada wartawan, Jumat (28/2/2025).

Herzaky menilai retret kepala daerah merupakan kegiatan yang positif. Kepala daerah yang ikut retret menurutnya bisa punya akses langsung berkomunikasi dengan Presiden dan para menteri.

"Kepala daerah memiliki akses langsung kepada presiden, kepada menteri dalam pertemuan itu. Lalu bagaimana kemudian bisa bertukar pikiran dengan teman-teman sesama kepala daerah. Juga bisa merasa terbangung kekompakan kebersamaan, itu semua hal yang positif kalau kami lihat ya," ujarnya.

"Ini kan suatu hal terobosan yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Dan kita tahu Indonesia ini kan begitu luas, begitu banyak pemimpinya, kalau sering kali kita ada rapat katakan secara nasional misalnya, duduk dalam suatu ruangan. Kali ini ada cara lain yang sedang dicoba Pak Presiden Prabowo yang menurut kami ini menarik betul, melepaskan sekat-sekat antar daerah. Dan jika ini akan dilaksanakan, tahun depan misalnya sebenarnya ini kan juga hal yang baik, bisa sharing-sharing juga mana yang sudah tercapai strateginya, bagaimana kendalanya, bagaimana bisa menghadapi dan menghasilkan solusi dari tantangan yang dihadapi, ini luar biasa," lanjutnya.

Lebih lanjut, Herzaky menilai kepala daerah tidak perlu lagi studi banding ke luar negeri (LN). Sebab, persoalan di daerah bisa didiskusikan sesama kepala daerah saat retret untuk mendapatkan solusi.

"Nggak perlu study banding ke luar negeri, sesama kepala daerah saja cukup, bagus banget menurut kami. Misalnya ada yang belum bisa mencapai, kenapa nih? Bisa saling berdiskusi, siapa tahu ada faktor-faktor yang permasalahannya sama dengan daerah lain. Daerah lain ternyata sudah menemukan solusi, atau obat dari permasalahan itu, kan bisa juga diujicobakan untuk diterapkan di daerah-daerah lain," imbuhnya.

Sebelumnya, Wamendagri Bima Arya mengungkap keinginan Presiden Prabowo Subianto agar kembali menggelar retret pada 2026. Bima Arya mengatakan keinginan Prabowo itu untuk membuktikan tidak omon-omon.

"Presiden mengapresiasi penyelenggaraan retret ini. Bahkan beliau meminta Kemendagri untuk kembali menyelenggarakan retret ini pada tahun 2026," kata Bima Arya kepada media di Akademi Militer (Akmil) Magelang, dikutip detikJateng, Jumat (28/2/2025).

Bima Arya mengatakan Retret 2026 itu digelar untuk mengevaluasi target-target yang diberikan Presiden. Target tersebut di antaranya soal swasembada pangan dan hilirisasi.

"Supaya mengevaluasi target-target yang beliau berikan. Kata beliau, supaya kita semua jangan omon-omon saja. Supaya terbukti bahwa Presiden tidak hanya omon-omon, kepala daerah tidak omon-omon, maka Kepala Daerah 2026 kita targetkan ada retret lagi," ujarnya.

Dia mengatakan usulan retret di antara tahun 2026 atau 2027. Dia mengatakan evaluasi yang dilakukan harus berdasarkan angka.

Bima Arya menyebut, retret 2026 itu akan kembali diikuti oleh seluruh kepala daerah. Kemungkinan retret 2026 akan kembali digelar di Akmil Magelang.

(dek/idn)